Kiri Radikal Pasca-1989 di Eropa: Capaian dan Prospek

1. Akhir dari “sosialisme yang ada secara aktual”
RUNTUHNYA Tembok Berlin pada 1989 membawa perubahan besar dalam lanskap politik Eropa.
Runtuhnya rezim birokratik represif blok Soviet memiliki efek positif, yakni membebaskan komunisme dari ‘sosiali me yang ada secara aktual,’ dan membuka kembali peluang untuk perjuangan emansipasi kelas-pekerja.
Namun demikian, pergolakan politik struktural dengan transformasi ekonomi yang besar, memulai sebuah proses restorasi kapitalis yang menghasilkan pukulan balik sosial yang parah dalam skala global. Di Eropa, kekuatan-kekuatan anti-kapitalis menemukan pengaruh mereka mengecil dalam tekanan: menjadi semakin sulit bagi mereka untuk mengorganisir dan mengorientasikan perjuangan sosial, dan secara ideologis, kaum Kiri secara keseluruhan kehilangan posisi hegemonik yang telah dimenangkannya setelah 1968 di wilayah-wilayah kunci dari banyak budaya nasional.
Pukulan balik ini juga terlihat di tingkat elektoral. Sejak 1980an, partai-partai yang bersatu di sekitar gagasan Eurokomunisme [1] dan juga mereka yang masih terikat kuat dengan Moskow, [2] mengalami kemunduran tajam dalam dukungan elektoral. Yang selanjutnya mengalami kehancuran nyata setelah runtuhnya Uni Soviet. Nasib serupa juga memengaruhi berbagai kelompok Kiri Baru dan partai-partai Trotskyis. [3]
Sebuah fase rekonstruksi kemudian dimulai, di mana formasi politik baru seringkali muncul melalui pengelompokkan kembali elemen-elemen anti-kapitalis yang masih ada. Hal ini memungkinkan kekuatan tradisional Kiri terbuka kepada gerakan perdamaian, ekologis dan feminis yang telah berkembang sejak beberapa dekade sebelumnya. Izquierda Unida di Spanyol, yang terbentuk pada 1986, merupakan pelopor dalam hal ini. Inisiatif serupa lalu terbentuk di Portugal (di mana Koalisi Demokratik Unitaris (CDU) dibentuk pada 1987); Denmark (Daftar Unitaris/Merah-Hijau pada 1989); Finlandia (Aliansi Kiri pada 1990); dan Italia serta Yunani pada 1991, ketika Partai Refondasi Komunis (PRC) dan Synaspismos (Koalisi Kiri, Gerakan dan Ekologi) muncul. Bentuk-bentuk organisasional dari kumpulan baru ini sangat bervariasi. Partai-partai yang terdiri dari Izquierda Unida – termasuk Partai Komunis Spanyol – mempertahankan keberadaan mereka; Koalisi Demokratik Unitaris di Portugal berfungsi hanya sebagai sebuah blok elektoral; dan Partai Refondasi Komunis serta Synaspismos membentuk diri mereka sebagai sebuah subjek politik unitaris yang baru.
Meskipun demikian, di negara-negara lain, terdapat upaya (beberapa tidak serius) untuk memperbarui kembali partai-partai yang sudah ada sebelum keruntuhan Tembok Berlin. Pada 1989, menyusul pendirian Republik Ceko, Partai Komunis Bohemia dan Moravia (KSČM) diproklamirkan; dan pada 1990, Partai Sosialisme Demokratik (PDS) muncul di Jerman, mengambilalih peran Partai Persatuan Sosialis yang telah menguasai GDR sejak 1949. Begitu pula pada 1990, di Swedia, Partai Kiri–Komunis mengadopsi posisi yang lebih moderat dan menghapus ‘Komunis’ dari namanya.

2. Kegagalan Pemerintahan
Partai-partai baru ini, seperti yang lain yang belum mengubah nama mereka, berhasil mempertahankan kehadiran politiknya di panggung nasional mereka masing-masing. Bersama-sama dengan kekuatan gerakan sosial dan serikat buruh progresif, mereka berkontribusi pada perlawanan yang semakin meningkat terhadap kebijakan-kebijakan neoliberal setelah 1993, ketika Perjanjian Maastricht berlaku dan menerapkan parameter monetaris yang kaku untuk negara-anggota baru yang bergabung ke Uni Eropa.
Pada 1994, sebuah grup Kiri Bersatu Eropa dibentuk di Parlemen Eropa, dan pada tahun berikutnya, mengikuti kedekatan baru dengan Skandinavia, mereka mengubah namanya menjadi Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik (GUE/NGL).
Pada pertengahan 1990an, ditopang oleh pemogokan dan demonstrasi besar terhadap negara mereka masing-masing (Berlusconi dan Dini di Italia, Juppé di Perancis, Gonzáles dan Aznar di Spanyol), beberapa kekuatan Kiri radikal bahkan mencapai terobosan elektoral yang moderat. Izquierda Unida mendapat 13,4 persen di pemilu Eropa pada 1994; Partai Refondasi Komunis 8,5 persen di pemilu nasional pada 1996; dan Partai Komunis Perancis hampir 10 persen di pemilu parlementer pada 1997. Di saat yang sama, partai-partai ini meningkatkan keanggotaan mereka dan keberakaran mereka di tingkat lokal dan di tempat kerja.
Selain Republik Ceko (dengan KSČM yang Komunis), negara-negara Eropa Timur adalah pengecualian dari fase konsolidasi ini; warisan ‘komunis’ pasca-perang mengeksklusi ‒ dan terus menghalangi ‒ proses kelahiran kembali kekuatan Kiri. Saat abad baru menyingsing, sebuah gerakan yang besar dan heterogen secara politik untuk melawan globalisasi neoliberal menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sejak akhir 1990an, kolektif-kolektif yang diorganisir-sendiri, gerakan serikat lapisan bawah, partai-partai anti-kapitalis dan organisasi non-pemerintah sudah mendorong protes massa di konferensi tingkat tinggi dari G8, Dana Moneter Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia dan Forum Ekonomi Dunia (di Davos, Switzerland). Dengan terbentuknya Forum Sosial Dunia (WSF/World Social Forum) di Brazil pada 2001, dan Forum Sosial Eropa (ESF/European Social Forum) telah mendorong pembahasan yang lebih luas tentang alternatif dari kebijakan-kebijakan yang dominan.
Sementara, dengan naiknya Tony Blair sebagai pemimpin Partai Buruh (1994) dan perdana menteri Inggris (1997-2007), terbuka jalan untuk pergeseran yang lebih besar dalam ideologi dan program Sosialis Internasional. [4] ‘Jalan Ketiga’ Blair ‒ pada kenyataannya, tidak lain dari penerimaan tanpa syarat atas mantra neoliberal yang bertopeng perayaan hampa dari ‘yang baru’ ‒ didukung dalam bentuk dan derajat yang berbeda-beda oleh pemerintahan Gerhard Schröder di Jerman, kanselir dari Partai Sosial-demokratik Jerman (SPD) selama 1998-2005,[5] dan José Sócrates dari Portugis, perdana menteri dari Partai Sosialis (PS) selama 2005-2011. Romano Prodi di Italia (perdana menteri dan ketua koalisi kiri-tengah selama 1996-1998 dan 2006-2008) juga memiliki banyak tema yang sama dan mengumandangkan pencarian sebuah ‘jalan baru’.
Atas nama ‘generasi masa depan’ (yang sementara ini dirampas haknya untuk bekerja) dan terinspirasi oleh adopsi Program Lisbon oleh UE pada 2000, pemerintahan-pemerintahan ini menerapkan serangkaian kontra-pembaruan ekonomi yang telah memerosotkan model sosial Eropa. Mereka dengan keras memulai pemotongan besar-besaran dalam belanja negara, membuat hubungan kerja lebih rentan (dengan membatasi jaminan legal dan secara umum memperburuk kondisi kerja), menerapkan kebijakan ‘moderasi’ upah dan meliberalisasi pasar serta jasa sesuai dengan petunjuk Bolkestein pada 2006 yang membawa bencana. Apa yang disebut Agenda 2010 di Jerman, terutama rencana ‘Hartz IV’ dari Schröder, adalah bukti paling konklusif dari arah kebijakan baru ini.
Banyak bagian dari Eropa selatan melihat tergerusnya apa yang masih tersisa dari negara kesejahteraan: serangan pada sistem pensiun, satu putaran lagi dari privatisasi yang masif, komodifikasi pendidikan, pemotongan drastis pada pembiayaan penelitian dan pengembangan, serta kurangnya kebijakan industri yang efektif. Kecenderungan ini juga terlihat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Konstantinos Simitis (1996-2004) di Yunani, Massimo D’Alema (1998-2000) di Italia dan José Zapatero (2004-2011) di Spanyol.
Pilihan-pilihan serupa beroperasi di Eropa Timur, ketika pemerintahan Sosialis Leszek Miller (2001-2004) di Polandia dan Ferenc Gyurcsány (2004-2010) di Hongaria turut dalam barisan pengikut yang paling berdedikasi dari neoliberalisme dan menerapkan pemotongan belanja negara. Dengan demikian, mereka mengalienasi kelas pekerja dan bagian termiskin dari penduduk, sampai tingkat di mana sekarang kekuatan Sosialis Internasional menempati posisi yang sepenuhnya marginal di kedua negara.
Terkait kebijakan ekonomi, sulit untuk mendeteksi sesuatu yang lebih dari perbedaan minimal antara berbagai pemerintahan sosial-demokratik ini dan rezim konservatif yang berkuasa saat itu. Bahkan, dalam banyak kasus, pemerintahan sosial-demokratik atau kiri-tengah lebih efisien dalam menjalankan proyek neoliberal, mengingat serikat-serikat buruh menganggap tindakan pemerintah lebih dapat diterima karena keyakinan lama yang ilusif bahwa mereka ‘ramah’ kepada gerakan buruh. Sejalan dengan waktu, pengadopsian model yang non-konfliktual dan lunak telah menjadikan serikat buruh semakin tidak mewakili bagian terlemah dari masyarakat.
Orientasi kebijakan luar negeri melibatkan keterputusan yang sama dengan masa lalu. Pada 1999, pemerintahan yang dipimpin oleh Demokrat Kiri (DS), pewaris Partai Komunis lama, mengesahkan intervensi militer kedua dari Italia sejak perang; pengeboman NATO di Kosovo, dengan penggunaan senjata uranium terdeplesi yang banyak dilaporkan. Pada 2003, para pemimpin Partai Buruh Inggris berdiri di garis depan berdampingan dengan George W. Bush dalam sebuah perang yang mereka lancarkan terhadap ‘negara bandit’ Irak, yang mereka fitnah memiliki senjata pemusnah massal. [6] Di antara kedua konflik ini, tidak ada kekuatan dalam Sosialisme Eropa yang menentang intervensi di Afghanistan (yang ‘kerusakan sampingannya’ yang parah berdampak pada penduduk secara umum) atau berbicara menentang operasi Kebebasan Abadi yang lebih umum dan dilancarkan oleh Amerika Serikat.
Partai-partai Sosialis sering mendorong persoalan ekologi ke dalam deklarasi prinsip, tetapi hampir tidak pernah menerjemahkannya ke dalam perundang-undangan yang efektif untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi lingkungan hidup. Ini diperparah oleh perubahan moderat di kebanyakan partai-partai Hijau, yang dengan memilih bersekutu tanpa pandang bulu dengan partai-partai Kanan atau Kiri, bermutasi menjadi barisan ‘pasca-ideologi’ dan menyerah dalam pertempuran dengan cara produksi yang berlaku.
Pergeseran dalam sosial demokrasi Eropa, yang melibatkan penerimaan tidak kritis atas kapitalisme dan semua prinsip neoliberalisme, menunjukkan bahwa peristiwa 1989 tidak hanya mengguncang kubu Komunis, tetapi semua kekuatan Sosialisme. Karena hal ini meninggalkan hasrat pembaruan apapun dan tidak lagi menyokong jenis intervensi negara dalam ekonomi yang telah menjadi ciri khusus mereka yang utama setelah Perang Dunia Kedua.
Terlepas dari perubahan-perubahan besar ini, banyak partai Kiri radikal Eropa bersekutu dengan kekuatan sosial-demokratik ‒ entah karena kekhawatiran yang masuk akal untuk membendung kemunculan pemerintahan sayap-kanan yang akan memerosotkan lebih lanjut situasi anak muda, pekerja dan pensiunan, atau dalam beberapa kasus untuk menghindari isolasi atau mencegah logika ‘pemungutan suara taktis’ bekerja merugikan mereka. Jadi, dalam rentang beberapa tahun, Partai Refondasi Komunis di Italia (1996-98 dan 2006-8), Partai Komunis Perancis (1997-2002), Izquierda Unida di Spanyol (2004-8) dan Partai Kiri Sosialis di Norwegia (2005-13), [7] semua mendukung atau menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan Kiri Tengah. Lebih belakangan lagi, Aliansi Kiri (2011-14) dan Partai Rakyat Sosialis (2011-15) masing-masing telah memikul tanggung jawab pemerintahan di Finlandia dan Denmark. Pilihan-pilihan seperti itu telah dibuat secara konsisten di tingkat lokal, seringkali tanpa perhatian serius terhadap program dari kekuatan politik yang menjadi mitra koalisi. [8]
Angin neoliberal yang berembus tanpa hambatan dari Semenanjung Iberia ke Rusia, bersama dengan ketiadaan gerakan sosial yang besar dan mampu mewarnai tindakan pemerintah ke arah sosialis, rupanya menerangkan sebuah konstelasi negatif bagi partai-partai sayap-kiri radikal. Lebih jauh lagi, apakah mereka dipanggil untuk menjabat di kementrian yang kurang penting (seperti di Perancis atau Italia) atau harus puas dengan kelompok parlementer yang kecil (seperti di Spanyol), hubungan kekuatan vis-à-vis eksekutif yang berkuasa sangat tidak menguntungkan mereka. Kaum Kiri anti-kapitalis tidak berhasil memperoleh capaian sosial apapun yang signifikan, yang bertentangan dengan garis pedoman dasar ekonomi; yang mereka bisa peroleh hanyalah obat yang memberikan keringanan kecil dan tak berkala. Lebih sering mereka harus menelan pil pahit dan memilih langkah-langkah yang sebelumnya mereka janjikan akan paling mereka tentang. Dipimpin oleh anggota parlemen dan tokoh lokal yang dipilih karena loyalitas tidak kritis mereka terhadap kepemimpinan yang ada, partai-partai ini ditelan oleh kebijakan kabinet yang mereka dukung. Kesenjangan dengan basis mereka sendiri pelan-pelan tumbuh, tetapi terus meluas, mengakibatkan hilangnya kredibilitas dan persetujuan di antara pemilih mereka.
Akibatnya, hasil di kotak suara hancur di mana-mana. Dalam pemilihan presiden pada 2007, kaum Komunis Perancis memperoleh kurang dari 2 persen suara, dan di tahun berikutnya, Izquierda Unida mencapai titik terendah dengan angka 3,8 persen. Di Italia, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik itu, kaum Komunis dikucilkan dari parlemen, mencapai total angka yang suram 3,1 persen dan hanya ada di bawah payung Kiri Pelangi. [9]

3. Kediktatoran Troika
Selama 2007, Amerika Serikat dihantam oleh salah satu krisis finansial paling parah dalam sejarah, yang segera memengaruhi Eropa dan menenggelamkannya ke dalam resesi yang mendalam. Ketika utang negara yang melonjak meningkatkan bahaya kredit macet, banyak negara beralih ke kredit dari (apa yang disebut) Troika, yang terdiri dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional. Bangsa-bangsa yang beresiko gagal bayar diberikan pinjaman sebagai imbalan dari memperkenalkan kebijakan pemotongan belanja negara yang kaku, selain mana langkah-langkah ‘restrukturisasi’ pada tahun 90an tampak cukup mengekang. Sejak 2008, sudah terdapat total 13 program bailout di UE: satu di Hongaria (2008-10), satu di Latvia (2008-11) [10] dan tiga di Romania, plus ‒ dalam Zona Euro ‒ tiga di Yunani (2010-18), satu di Irlandia (2010-13), satu di Portugal (2011-14), dua di Siprus (2011-16) dan satu di Spanyol (2012-13).
Istilah ‘pembaruan struktural’ mengalami transformasi semantik yang radikal. Awalnya, dalam kosa kata gerakan buruh, hal itu merujuk ke perbaikan kondisi sosial yang pelan tetapi terus-menerus, namun sekarang hal itu menjadi sinonim dengan erosi negara kesejahteraan secara mendalam. Pembaruan-semu yang bersangkutan ‒ kemunduran menjadi istilah yang lebih baik ‒ telah membatalkan sejumlah capaian dan menghidupkan kembali kondisi hukum dan ekonomi yang mengingatkan kita akan kapitalisme abad kesembilan belas yang tamak.
Inilah latar dari resesi yang mengerikan, dari mana Eropa masih belum muncul, dan yang pada saat ini, menyaksikannya bergulat dengan hantu deflasi. Tekanan yang kuat atas upah untuk turun telah menyebabkan rontoknya permintaan, berakibat jatuhnya PDB, dan pengangguran telah mencapai tingkat yang belum pernah tercatat sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua. Antara tahun 2007 dan 2014, tingkat pengangguran melonjak dari 8,4 persen menjadi 26,5 persen di Yunani, dari 8,2 persen menjadi 24,5 persen di Spanyol, dari 6,1 persen menjadi 12,7 persen di Italia, dan dari 9,1 persen menjadi 14,1 persen di Portugal. Pada 2014, kurangnya pekerjaan mencapai proporsi yang epidemik bagi seluruh generasi anak muda: 24,1 di Perancis, 34,7 persen di Portugal, 42,7 persen di Italia, 52,4 persen di Yunani dan 53,2 persen di Spanyol. Lebih dari sejuta anak muda, seringkali yang paling terampil dan pendidikannya paling baik, dipaksa untuk beremigrasi dari kelima negara ini. [11]
Jadi, kita menghadapi bentuk baru perjuangan kelas: hal itu dilancarkan dengan tekad yang besar oleh kelas-kelas yang dominan terhadap kelas-kelas subaltern, sementara perlawanan dari yang terakhir seringkali lemah, tidak terorganisir dan terfragmentasi. [12] Hal ini terjadi baik di daerah pusat kapitalis yang maju, di mana pembatasan hak-hak pekerja telah melampaui apapun yang dapat dibayangkan selama 30 tahun yang lalu, dan di pinggiran ekonomi dunia, di mana perusahaan (banyak dari mereka multinasional) mengeksploitasi tenaga kerja mereka dalam bentuk-bentuk yang ekstrem dan dengan kejam melucuti negara-negara itu dari sumber daya alam mereka yang berharga. Hal ini menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan yang tinggi dan redistribusi kekayaan yang besar untuk para penduduk terkaya planet ini. Hubungan sosial telah mengalami perubahan yang mendalam, diakibatkan oleh ketidakpastian kerja, kompetisi di antara pekerja, komodifikasi setiap bidang kehidupan, perang sosial di antara strata yang paling miskin, serta sebuah kapitalisme yang baru dan lebih invasif, yang merusak kehidupan dan hati nurani orang-orang dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Pada saat yang sama, krisis di Eropa telah menyebar dengan cepat ke dunia politik. Selama 20 tahun terakhir, kekuasaan pengambilan-keputusan semakin berpindah dari ranah politik ke ekonomi; ekonomi sekarang ini mendominasi politik dan seringkali digambarkan sebagai sebuah ranah yang terpisah dan kebal dari perubahan, yang menetapkan agenda dan memastikan pilihan-pilihan kuncinya berada di luar kontrol rakyat.
Apa yang belum lama ini biasanya terlihat sebagai ranah untuk tindakan politik sekarang diatur oleh imperatif-semu ekonomi, yang di balik topeng non-politiknya yang ideologis, sebenarnya menyajikan sebuah bentuk otoritarian yang berbahaya dan sebuah isi yang sepenuhnya reaksioner. Kasus yang paling melambangkan hal ini adalah Perjanjian tentang Stabilitas, Koordinasi dan Pemerintahan dalam Persatuan Ekonomi dan Moneter (TSCG) ‒ ‘perjanjian fiskal’, sebagaimana hal itu dikenal luas, yang memaksakan kewajiban anggaran berimbang ke dalam hukum negara-negara UE. Ini berarti setiap negara-anggota berjanji memenuhi, dalam rentang waktu 20 tahun, ketentuan-ketentuan Perjanjian Maastricht, di mana utang negara tidak boleh melebihi ambang batas 60 persen dari Produk Domestik Bruto. Pada kenyataannya, menurut statistik 2014, angka ini sekarang adalah 92 persen di Zona Euro; angka itu berjumlah 74,4 persen di Jerman dan 89,4 persen di Inggris (satu-satunya negara dengan Republik Ceko yang tidak menandatangani perjanjian itu), dan naik menjadi 106,5 persen di Belgia, 130,2 persen di Portugal, 132 persen di Italia dan 177 persen di Yunani.
Dengan membangun dinding yang menghalangi parlemen nasional mengambil keputusan yang mandiri untuk tujuan-tujuan ekonomi-politik, TSCG dengan demikian berperan merusak negara sosial di negara-negara UE yang paling dililit utang dan mengancam memperdalam lebih jauh resesi yang sedang terjadi. Sebagai bagian dari serangan umum ini, dan terinspirasi oleh beberapa negara berbahasa Inggris, Perancis (sejak 2007) dan Italia (pada 2011) memperkenalkan komisioner ‘peninjau belanja’ yang baru untuk ‘merasionalisasi’ belanja negara. Langkah-langkah yang mereka usulkan tidak hanya mengurangi pemborosan, seperti yang dimaksudkan, tetapi juga menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas pelayanan.
Tahap berikut dari proyek ini seharusnya adalah Kemitraan Investasi dan Perdagangan Transatlantik (TTIP), sebuah persetujuan antara UE dan AS. Negosiasi-negosiasi yang sangat rahasia mengenai rinciannya sekarang ini sedang berlangsung, diarahkan ke deregulasi perdagangan lebih lanjut, keutamaan keuntungan perusahaan di atas kepentingan umum, dan akibatnya peningkatan kompetisi yang destruktif dan memerosotkan, yang menyebabkan penurunan upah lebih lanjut dan lebih sedikit hak bagi pekerja.
Pergeseran dari sistem pemilu proporsional ke sistem lain yang didasarkan pada ‘bonus-bonus’ mayoritas dari satu atau lain jenis, dan juga kecenderungan anti-demokrasi yang menguatkan eksekutif di hadapan kekuatan legislatif, telah merusak karakter representatif dari parlemen nasional. Tetapi, transfer kekuasaan yang terakhir ini, dari parlemen ke pasar dan institusi-institusi oligarkisnya, merupakan halangan terparah bagi demokrasi di zaman kita. [13] Hal itu menunjukkan bahwa kapitalisme saat ini sedang menderita krisis konsensus yang mendalam dan tidak sesuai dengan demokrasi.
Di sisi lain, di beberapa referendum nasional sejak pengadopsian Perjanjian Maastricht, pilihan terhadap kekuasaan teknokratik yang dominan di Eropa telah dikalahkan lebih dari satu kali di kotak suara. Hal ini terjadi di Perancis dan Belanda pada 2005, dalam kaitannya dengan Perjanjian yang menetapkan sebuah Konstitusi untuk Eropa, [14] dan di Irlandia pada 2008 dalam kaitannya dengan Perjanjian Lisbon. [15]
Indeks pasar saham, penilaian lembaga pemeringkat dan hasil yang menyebar di obligasi pemerintah adalah pujaan-pujaan besar masyarakat kontemporer: hal itu memperoleh nilai lebih besar dari kehendak rakyat. Karenanya, keputusan-keputusan yang menyebabkan bahaya terbesar bagi massa penduduk dipresentasikan sebagai benar-benar sangat diperlukan bagi ‘pemulihan kepercayaan pasar.’
Paling banter, politik dipanggil untuk memberikan dukungan kepada ekonomi, seperti dalam kasus bailout bank di AS dan Eropa pada awal 2008. Para perwakilan keuangan yang besar memerlukan intervensi negara untuk mengurangi efek yang sangat destruktif dari krisis kapitalis yang paling belakangan ini, tetapi mereka dengan keras menolak membuka kembali pembahasan tentang aturan-aturan dasar dan pilihan-pilihan ekonomi.
Bahkan rotasi pemerintahan kanan-tengah dan kiri-tengah tidak mengubah arah dasar sosial-ekonomi, karena adalah ekonomi yang semakin menentukan formasi, komposisi dan tujuan pemerintahan yang memegang tampuk kekuasaan. Jika, di masa lalu, faktor utamanya adalah sejumlah besar uang yang diberikan oleh ‘kepentingan sempit’ kepada pemerintah atau partai yang hendak mereka kontrol, dan juga upaya mewarnai media massa untuk melayani mereka, maka elemen kunci di abad ke-21 adalah fatwa-fatwa lembaga internasional.
Bukti paling jelas dari hal ini datang dengan musim ‘pemerintahan teknokratik.’ Dalam kurang dari seminggu ‒ selama 11-16 November 2011 ‒ dua suri teladan kekuatan ekonomi, Lucas Papademos (wakil-presiden Bank Sentral Eropa selama 2002-2010) dan Mario Monti, masing-masing ditetapkan sebagai perdana menteri Yunani dan Italia, tanpa melalui pemilu. Papademos hanya menjabat selama tujuh bulan, sementara Monti, berkat dukungan penuh Partai Demokratik (PD), menjabat selama setahun setengah. Sudah terkenal sebagai pembela pemotongan belanja negara, mereka secara serentak memajukan pemotongan belanja yang drastis dan pengorbanan sosial lebih lanjut. Pengalaman mereka terbukti berumur pendek, karena mereka terlihat pergi dengan cepat segera setelah pemilih diberi kesempatan bersuara. Tetapi aktivitas pemerintahan mereka memiliki efek yang sangat merusak, baik di tingkat ekonomi dan, mungkin terlebih lagi, karena luka di demokrasi yang disebabkan oleh bentuk pelantikan mereka.
Selama tahun-tahun itu, beberapa kekuatan dalam Sosialis Internasional mengambil jalan yang berakhir dengan cara yang sama. Karena secara ideologis yakin bahwa tidak ada alternatif bagi neoliberalisme ‒ meskipun krisis 2008 telah menunjukkan potensi bencananya dan pemerintahan Obama telah memilih jalan yang berbeda dengan Undang-Undang Reinvestasi dan Pemulihan tahun 2009 ‒ mereka bersekutu dengan kekuatan grup partai-partai kanan-tengah yang bernama Partai Rakyat Eropa (EEP) dan secara tidak kritis mengadopsi elemen-elemen utama pendekatannya atas ekonomi dan masyarakat.
Prototipe kecenderungan ini adalah Grosse Koalition di Jerman, yang perjanjiannya adalah Partai Sosial-demokratik Jerman, dengan mendukung Angela Merkel sebagai kanselir selama 2005-2009 dan sejak 2013 sampai sekarang, harus untuk semua maksud dan tujuan, menyerahkan otonominya. Eksperimen lain ‘persatuan nasional’ telah terjadi di Eropa selatan. Di Yunani, antara tahun 2012 dan 2015, Gerakan Sosialis Pan-Hellenik (PASOK) dan, untuk waktu tertentu, Kiri Demokratik (DIMAR), memberikan dukungan mereka kepada perdana menteri dari Demokrasi Baru (ND), Antonis Samaras. Di Italia, setelah pemilu 2013, Partai Demokratik memasuki pemerintahan (dengan wakil sekretarisnya, Enrico Letta, sebagai perdana menteri) berdampingan dengan koalisi kanan-tengah, Rakyat Kebebasan (PdL), yang dipimpin oleh Silvio Berlusconi. Pada 2014, ‘ikonoklas’ muda neo-Blairit, Matteo Renzi mengambilalih dan menghidupi pemerintahan yang sekarang masih berjalan, di mana Partai Demokratik (PD) telah bekerjasama dengan Kanan-Tengah Baru (NCD), sebuah kelompok sempalan dari gerakan Berlusconi, dan mencapai kesepakatan dengannya dalam beberapa ‘pembaruan’ konstitusional dan elektoral yang signifikan.
Sejak pemilihan Jean-Claude Juncker [16] sebagai presiden Komisi Eropa pada 2014, koalisi besar antara Partai Rakyat Eropa dengan Aliansi Progresif dari Sosialis dan Demokrat (S&D) masih terus memerintah institusi-institusi utama Uni Eropa.

4. Anti-politik, populisme dan xenofobia
Keseragaman pendekatan yang berbahaya terhadap persoalan politik dan ekonomi ‒ yang telah dikonfirmasi sejak 2012 dengan evolusi pemerintahan Sosialis Hollande di Perancis ‒ serta ketidaksukaan opini publik yang meningkat terhadap teknokrasi Brussel, telah membantu menghasilkan perubahan besar kedua (setelah yang pertama pada 1989) dalam konteks politik Eropa.
Selama beberapa tahun terakhir, sebuah ketidaksukaan yang mendalam telah berkembang di mana-mana di benua lama terhadap apapun yang bisa digambarkan sebagai ‘politik’; istilah ini telah menjadi sinonim dengan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri, dan bukan sebagai sebuah komitmen dan kepentingan bersama untuk perubahan sosial, seperti yang sebagian besar dipahami pada 1960an dan 1970an. Fenomena baru ini terkait khususnya, tetapi bukan secara eksklusif, dengan generasi muda. Hal itu juga telah mendorong apati yang lebih tersebar dan penurunan konflik sosial, terutama ketika organisasi-organisasi gerakan serikat buruh semakin terlihat diakui oleh kekuasaan yang berlaku.
Di sejumlah negara, gelombang anti-politik juga telah berdampak besar pada kekuatan Kiri radikal. Sebagian besar akibat kinerja mereka yang buruk di pemerintahan, mereka bahkan disalahkan karena beradaptasi dengan iklim yang ada dan secara bertahap meninggalkan tuntutan militan yang biasa mereka usung.
Telah terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuatan di Eropa. Beberapa sistem bipartisan telah meledak begitu saja, seperti di masa pasca-kediktatoran Spanyol dan Yunani, di mana kekuatan Sosialis dan Kanan-Tengah biasanya mendapatkan tiga perempat suara pemilih. Kecenderungan serupa tampaknya telah memengaruhi sistem politik di Perancis dan Italia, di mana selama berpuluh-puluh tahun, suara yang ada terbagi antara blok kanan-tengah dan kiri-tengah. Lebih jauh lagi, ketiga grup politik di Parlemen Eropa yang terpilih pada 2009 ‒ Partai Rakyat Eropa, Aliansi Progresif dari Sosialis dan Demokrat serta Aliansi Kaum Liberal dan Demokrat untuk Eropa (ALDE) ‒ kehilangan lebih dari 13 persen kursi mereka di pemilu yang diselenggarakan pada 2014.
Lanskap politik-elektoral telah dimodifikasi oleh abstainisme, kebangkitan formasi populis baru, kemajuan besar kekuatan kanan-jauh, dan dalam beberapa kasus, konsolidasi alternatif kiri dari kebijakan neoliberal.
Tingkat abstainisme elektoral yang lebih tinggi, sebuah kecenderungan yang terlihat di berbagai negara, terutama disebabkan oleh keterasingan yang semakin tinggi dari partai politik secara umum. Partisipasi pemilih di pemilu parlementer menurun di Perancis dari 67,9 persen pada 1997 menjadi 57,2 persen pada 2013;[17] di Jerman dari 84,3 persen pada 1987 menjadi 71,5 persen pada 2013; di Inggris dari 77 persen pada 1992 menjadi 66,1 persen pada 2015; di Italia dari 87,3 persen pada 1992 menjadi 72,2 persen pada 2013; di Portugal dari 71,5 persen pada 1987 menjadi 57% pada 2015; di Yunani dari 76,6 persen pada 2004 menjadi 56,5 persen pada 2015; dan di Polandia (di pemilu presiden) dari 64,7 persen pada 1995 menjadi 48,9 persen pada 2015.
Partisipasi dalam pemilu untuk Parlemen Eropa juga telah jatuh, dari 62 persen pada 1979 menjadi 42,6 persen di jajak pendapat terbaru; [18] Ini mencerminkan hilangnya minat terhadap institusi yang merepresentasikan model yang semakin teknokratis dan tidak politis bagi Eropa. Dengan menunggangi gelombang anti-UE, gerakan ‘pasca-ideologi’ yang baru telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir, dipandu oleh kutukan umum terhadap sistem sekarang yang korup atau oleh mitos demokrasi online sebagai jaminan bagi partisipasi politik lapisan bawah yang berlawanan dengan praktik partai politik selama ini.
Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Partai Pembajak (PP) didirikan secara hampir bersamaan di Swedia dan Jerman pada 2006. Tiga tahun kemudian, partai itu memenangkan 7,1 persen suara di pemilihan-Euro Swedia dan 2 persen di pemilihan Bundestag. Pada 2012, partai ini juga didirikan di Islandia, di mana ia memenangkan 5 persen suara pada pemilu yang diselenggarakan di tahun berikutnya. Ini merupakan persentase yang signifikan jika kita melihat program politik yang terbatas dari Partai Pembajak, tetapi kecil jika dibandingkan dengan Gerakan Lima Bintang (M5S) yang dibuat oleh pelawak Beppe Grillo pada 2009. Di pemilihan umum berikutnya, gerakan itu menjadi kekuatan politik pertama di Italia dengan 25,5 persen suara.
Pada 2013, Alternatif untuk Jerman (AfD) didirikan di Berlin, dan berkat gelombang Euro-skeptisisme, ia menang 4,7 persen di pemilihan federal pada 2013 dan 7 persen di pemilihan-Euro pada tahun berikutnya. Pada 2014, adalah giliran partai Sungai (TP) di Yunani yang mendapatkan 6,6 persen dan 4,1 persen masing-masing di pemilihan Eropa dan nasional yang berikutnya. Sementara itu, Ciudadanos (C’s) ‒ sebuah gerakan yang didirikan di Catalunya pada 2006 ‒ menerobos ke angka 3,2 persen di pemilihan-Euro, 6,6 persen di pemilihan dewan lokal pada 2015 dan menggandakan jumlahnya ke 13,9 persen di pemilihan umum Desember 2015. Akhirnya, di pemilihan presiden yang terakhir di Polandia, penyanyi populis sayap-kanan Pawel Kukiz memperoleh 21,3 persen suara; gerakannya, Kukiz’15 telah menjadi kekuatan politik ketiga di negeri itu, memenangkan 8,8 persen suara di pemilihan legislatif pada Oktober 2015.
Selama periode yang sama, sejumlah formasi yang sudah ada meningkatkan kehadiran mereka dengan berdasarkan pada platform politik yang sama. Contoh paling mencolok adalah Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP), yang dengan menggabungkan populisme dengan nasionalisme dan xenofobia, berada di peringkat pertama jajak pendapat Euro pada 2014 (26,6 persen) dan memperoleh 12,6 persen suara di pemilihan umum pada Mei 2015. Di Parlemen Eropa, wakil-wakil Partai Kemerdekaan Inggris sudah bergabung dengan Gerakan Lima Bintang untuk membentuk sebuah grup baru, Kebebasan dan Demokrasi Langsung Eropa.
Di Switzerland, Partai Rakyat Swiss/Serikat Demokratik dari Tengah (SVP-UDC) mencapai hasil terbaiknya pada 2015, memenangkan 29,4 persen di pemilihan bulan Oktober. Meskipun namanya bisa menyampaikan pesan yang berbeda, ia pada kenyataannya adalah sebuah formasi kanan-jauh yang xenofobik, yang membedakan dirinya di masa lalu dengan mengadvokasi sebuah referendum (secara aktual disetujui pada 2009) untuk melarang menara masjid baru.
Di banyak negara Eropa, partai-partai xenofobik, nasionalis atau yang secara terbuka neofasis sudah jauh melangkah maju ketika dampak krisis ekonomi melanda diri mereka semakin terasa. Dalam beberapa kasus, mereka telah memodifikasi bahasa politik mereka, mengganti pembelahan kiri-kanan yang klasik dengan sebuah perjuangan baru yang spesifik dalam masyarakat kontemporer: apa yang disebut Marine Le Pen sebagai konflik ‘antara mereka yang di atas dan mereka yang di bawah.’ [19] Dalam polarisasi baru ini, para calon kanan-jauh seharusnya merepresentasikan ‘rakyat’ melawan kekuasaan (atau kekuatan yang untuk jangka waktu lama telah bergantian di pemerintahan) dan para elit yang menyukai pasar bebas yang mahakuasa.
Profil ideologis dari gerakan politik ini juga telah berubah. Komponen rasisnya seringkali digeser ke belakang dan isu-isu ekonomi dimajukan ke depan. Oposisi yang terbatas dan buta terhadap kebijakan imigrasi UE dibawa selangkah lebih maju dengan memainkan perang di antara kaum miskin, bahkan lebih dari diskriminasi berdasarkan warna kulit atau afiliasi agama. Dalam konteks pengangguran yang tinggi dan konflik sosial yang parah, xenofobia dibangkitkan melalui propaganda yang menegaskan bahwa para migran mengambil pekerjaan dari pekerja lokal dan yang terakhir harus menjadi prioritas dalam pekerjaan, pelayanan sosial dan hak-hak kesejahteraan. [20]
Perubahan ini tentu saja telah memainkan peran dalam kesuksesan Front Nasional baru-baru ini, yang di bawah kepemimpinan Marine Le Pen, memperoleh 17,9 persen suara dalam pemilihan presiden 2012, menjadi partai politik Perancis terbesar (24,8 persen) dalam pemilihan-Euro 2014, dan menggotong 25,2 persen suara di pemilihan lokal pada Maret 2015, serta 27,7 persen di pemilihan regional pada Desember 2015, meski gagal menguasai pemerintahan regional manapun. [21] Sementara itu, di Italia, Liga Utara juga telah mengalami metamorfosis. Kelompok itu lahir pada 1989 menuntut kemerdekaan untuk ‘Padania’ (nama yang diberikan mereka untuk Italia utara), dan setelah 1996, ia membayangkan pemisahan diri daerah itu secara sepihak. Namun, belakangan ini, kelompok itu telah mengubah dirinya menjadi sebuah partai nasional, yang platform anti-imigran ‘non-euronya’ menjadi jangkar persekutuan dengan kekuatan-kekuatan utama yang berasal dari tradisi fasis. Sebagai hasilnya, angka elektoralnya telah meningkat secara dramatis: sekarang ia merupakan organisasi kanan-tengah Italia yang terbesar, mendekati Forza Italia (FI) dari Silvio Berlusconi.
Baik di Perancis maupun Italia, beberapa benteng historis dari suara kelas-pekerja dan Komunis telah bermutasi menjadi basis elektoral yang stabil bagi kedua partai di atas. Sebuah kesepakatan koalisi antara Front Nasional dan Liga Utara mengarah pada pembentukan Bangsa-Bangsa dan Kebebasan Eropa (ENL) pada Juni 2015 di Parlemen Eropa di Brussels; koalisi ini juga mencakup partai-partai politik mapan yang, di samping organisasi-organisasi yang lebih kecil, untuk beberapa lama telah menuntut penarikan diri dari euro, revisi perjanjian tentang imigrasi dan kembali ke kedaulatan nasional. Di antara kekuatan yang paling representatif dalam hal ini adalah Kepentingan Flemish (VB) di Belgia, Partai Kebebasan Austria (FPÖ) yang memenangkan 20,5 persen suara di pemilihan nasional pada 2013, 19,7 persen di pemilihan Eropa pada 2014 dan 30,8 persen di pemilihan Wina pada 2015; serta Partai untuk Kebebasan (PVV) di Belanda, yang didirikan pada 2006 dan memenangkan 13,3 persen di pemilihan Eropa yang terakhir. Posisi kedua partai terakhir sudah naik menempati posisi ketiga dalam politik nasional mereka.
Kekuatan kanan-jauh telah bergabung dengan lebih dari satu grup di Parlemen Eropa dan, untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, sudah mengalami kemajuan penting di berbagai daerah di benua itu. Di setiap negara Skandinavia, misalnya, mereka sudah menjadi realitas yang mapan, belum lagi berbicara tentang reorientasi ideologi dalam masyarakat yang telah didorong oleh kesuksesan elektoral mereka. Di tanah air par excellence dari ‘model Nordik,’ partai Demokrat Swedia, yang berdiri pada 1988 melalui fusi kelompok-kelompok neo-Nazi, telah muncul sebagai kekuatan politik ketiga terbesar, dan bersekutu dengan UKIP di Eropa. Di Denmark dan Finlandia, dua partai yang didirikan pada 1995 dan berafiliasi ke Grup Konservatif dan Reformis Eropa telah memperoleh hasil yang jauh lebih mengejutkan, menjadi partai kedua terbsar di negara mereka masing-masing. Yang menakjubkan secara umum, Partai Rakyat Denmark (DPP) memenangkan jumlah suara terbesar di pemilihan Eropa terakhir, dengan total 26,6 persen; ia kemudian mengkonsolidasikan kesuksesannya dengan 21,1 persen di pemilihan legislatif pada 2015 dan bergabung dengan mayoritas pemerintahan. Di Finlandia, partai Finlandia Sejati (PS) sekarang juga duduk di bangku pemerintahan, setelah memperoleh dukungan 17,6 persen di kotak suara pada 2015. Akhirnya, di Norwegia, Partai Kemajuan (FfP) ‒ yang sudah mengumpulkan 22,9 persen suara pada 2009, dan yang pandangan politiknya sama-sama reaksioner ‒ telah memasuki pemerintahan untuk pertama kalinya, dengan angka 16,3 persen.
Kemenonjolan yang hampir-seragam dari partai-partai ini, di daerah di mana organisasi gerakan pekerja telah mempraktikkan hegemoni yang tak pernah dipersoalkan untuk jangka waktu yang sangat lama, mungkin juga disebabkan oleh fakta bahwa mereka mengangkat pertempuran dan isu-isu yang dulunya dekat dengan kaum sosialdemokratik dan komunis. Dua faktor lain yang berguna, meski tidak mendasar, adalah simbolisme politik mereka yang dirancang dengan hati-hati ‒ partai Demokrat Swedia, misalnya, telah mengganti lambang api yang dulunya umum di antara gerakan fasis dengan bunga liar yang menenteramkan dalam warna nasional ‒ dan tumbuhnya pimpinan-pimpinan muda yang terampil berkomunikasi dengan media.
Kaum Kanan telah membuat terobosan mereka tidak hanya dengan instrumen reaksioner yang klasik, seperti kampanye menentang globalisasi, tetapi juga dengan kedatangan pencari-suaka yang baru dan hantu ‘Islamisasi’ masyarakat. Namun demikian, yang terpenting adalah mereka menyerukan kebijakan-kebijakan sosial yang secara tradisional terkait dengan kaum Kiri, di saat kaum Sosial Demokrat memilih pemotongan belanja negara dan Kiri radikal tercekik karena dukungannya terhadap, atau partisipasi aktualnya dalam, pemerintahan. Meskipun demikian, ‘kesejahteraan’ kaum kanan berbeda jenis: tidak lagi universal, inklusif dan solidaristik, tetapi didasarkan pada prinsip yang oleh beberapa teoritisi disebut sebagai ‘nasionalisme kesejahteraan.’ Dengan kata lain, hal itu melibatkan pemberian hak dan layanan hanya ke anggota masyarakat nasional yang sudah ada.
Selain dukungan yang meluas di provinsi dan daerah pedesaan, yang seringkali penduduknya berkurang secara drastis dan terpukul oleh tingkat pengangguran yang tinggi karena krisis ekonomi, kaum Kanan jauh Skandinavia telah mampu menggalang dukungan dari sejumlah penting pekerja yang telah menyerah ke pemerasan ‘antara imigrasi atau negara kesejahteraan.’
Kaum Kanan radikal juga sudah mampu mengorganisir diri mereka kembali di sejumlah negara Eropa Timur, sejak akhir rezim pro-Soviet di sana. ‘Serikat Serangan Nasional’ (ATAKA) di Bulgaria, Partai Nasional Slovak (SNS) dan Partai Romania yang Lebih Besar (RM) adalah beberapa kekuatan politik yang sudah sering memperolah hasil bagus dan mengirim wakil-wakil mereka sendiri ke parlemen.
Di Polandia, partai Hukum dan Keadilan (Pis) yang populis memenangkan pemilihan presiden pada Mei 2015, dan setelah memperoleh 37,6 persen di pemilihan legislatif pada Oktober 2015, memegang kursi mayoritas absolut yang pertama di parlemen sejak akhir Perang Dingin. Tidak seperti penggunaan yang biasa dari nilai-nilai nasionalisme dan agama ultra-konservatif, program ekonomi PiS menampilkan janji-janji untuk meningkatkan belanja sosial, memperbaiki tingkat upah dan menetapkan usia pensiun yang lebih rendah. Itu adalah platform kiri, di sebuah negara di mana Kiri anti-kapitalis tidak ada dan sosial demokrasi hanya memiliki sisa ruang yang kecil setelah mereka menjalankan kebijakan-kebijakan yang memukul lapisan terlemah dari masyarakat.
Namun demikian, kasus yang paling mengkhawatirkan di bagian Eropa yang ini adalah Hongaria. Setelah pemerintahan Partai Sosialis Hongaria (MSZP) memaksakan langkah-langkah pemotongan belanja negara yang parah atas perintah Troika, yang mengakibatkan deflasi, Serikat Sipil Hongaria/Fidesz (yang berafiliasi ke Partai Rakyat Eropa) mengambilalih kendali kekuasaan. Kemudian pada 2012, setelah membersihkan pengadilan dan meletakkan media massa di bawah kendali, pemerintah memperkenalkan sebuah konstitusi baru dengan nada otoritarian yang membawa negara semakin jauh dari rule of law. Seolah-olah itu tidak cukup, Gerakan untuk Hongaria yang Lebih Baik (Jobbik) menjadi partai ketiga di negeri itu sejak 2010, menjaring 20,5 persen suara di pemilu 2014. Berbeda dengan kebanyakan Kanan radikal di Eropa Barat dan Skandinavia, Jobbik merupakan contoh klasik ‒ sekarang dominan di Timur ‒ dari sebuah formasi kanan-jauh yang menggunakan kebencian terhadap minoritas (terutama Roma), anti-semitisme dan anti-komunisme sebagai instrumen utama propaganda dan tindakan politiknya.
Untuk melengkapi survei ini, kita harus menyebutkan beberapa organisasi neo-Nazi yang tersebar di seluruh bagian Eropa. Dua dari mereka telah memperoleh hasil yang baik dalam jajak pendapat. Partai Nasional Demokratik Jerman (NPD) memiliki pijakan di dua parlemen regional; ia mendapatkan 1,5 persen dalam pemilihan 2013; dan ia memiliki satu utusan di Parlemen Eropa sejak 2012. Di Yunani, Fajar Emas (GD) memperoleh 9,4 persen suara di pemilihan Eropa 2014 dan 7 persen di pemilihan umum 2015, dengan demikian menegaskan dirinya sebagai kekuatan politik ketiga di negeri itu. [22]
Dengan demikian, pada tahun-tahun belakangan ini, partai-partai Kanan neofasis, nasionalis atau populis sudah sangat memperluas dukungan mereka di hampir setiap bagian Eropa. Dalam banyak kasus, mereka telah terbukti mampu menghegemoni debat politik dan terkadang memasuki pemerintahan melalui koalisi dengan Kanan yang lebih moderat. Hal itu adalah wabah yang mengkhawatirkan, di mana sudah tentu mustahil untuk meresponsnya tanpa memerangi virus yang pertama-tama menyebabkannya: mantra neoliberal yang masih sangat populer di Brussel.
Meskipun demikian, di Yunani maupun di daerah timur Jerman, kaum Kanan jauh belum bertindak sebaik yang mungkin mereka mampu; dan di Spanyol, Portugal dan Republik Ceko ‒ yaitu, di daerah di mana Kiri Komunis telah mempertahankan akarnya di masyarakat dan mengembangkan sebuah kebijakan oposisi yang koheren pada tahun-tahun belakangan ini [23] ‒ kondisi untuk kebangkitan baru dari Kanan radikal belum terpenuhi.

5. Geografi politik baru dari Kiri radikal Eropa
Krisis ekonomi dan politik yang melintasi Eropa bukan hanya menyebabkan majunya kekuatan populis, xenofobik dan kanan-jauh. Pada saat yang sama, hal itu telah mendorong perjuangan besar dan demonstrasi protes melawan langkah-langkah pemotongan belanja negara yang dipaksakan oleh Komisi Eropa dan diimplementasikan oleh pemerintahan nasional.
Terutama di Eropa selatan, hal ini telah mendorong kebangkitan kembali Kiri radikal, dan juga terobosan elektoral yang penting. Yunani, Spanyol dan Portugal, bersama-sama dengan Irlandia dan, dengan kurang mencolok, negara-negara lain, telah menjadi panggung mobilisasi massa yang mengesankan terhadap kebijakan-kebijakan neoliberal. Di Yunani, lebih dari empat puluh pemogokan umum telah diserukan sejak 2010.
Di Spanyol, jutaan warga negara berpartisipasi dalam sebuah pemberontakan besar yang dimulai pada Mei 2011 yang memunculkan gerakan yang kemudian disebut Indignados. Para demonstran menduduki alun-alun kota Madrid, Puerta del Sol, selama empat minggu. Beberapa hari setelah tindakan mereka dimulai, sebuah gerakan protes serupa turun ke jalan di Athena, di Lapangan Syntagma. Dan di kedua negara, perjuangan sosial secara efektif meletakkan fondasi untuk penegasan dan pertumbuhan Kiri lebih lanjut.
Di sisi lain, meskipun gerakan serikat buruh menghadapi situasi yang sama ‒ langkah-langkah pemerintah pasca-krisis telah menyebabkan bencana sosial yang sama di negara-negara Eropa ‒ mereka tidak mempunyai kemauan politik untuk merumuskan plaftorm tuntutan bersama dan mengorganisir serangkaian mobilisasi berskala-benua. Pengecualian parsialnya hanyalah pemogokan umum 14 November 2012 di Spanyol, Italia, Portugal, Siprus dan Malta, yang juga didukung oleh aksi-aksi solidaritas di Perancis, Yunani dan Belgia.
Di tingkat politik, Kiri anti-kapitalis terjebak dalam pembangunan kembali dan penyusunan kembali kekuatannya di lapangan. Formasi-formasi baru yang terinspirasi oleh pluralisme mulai terbentuk dan menjadi serangkaian subyek politik, pada saat yang sama mengamankan demokrasi yang lebih besar melalui prinsip ‘satu orang, satu suara.’
Pada 1999, Blok Kiri (BE) di Portugal mengumpulkan kekuatan terpenting yang berada di sebelah kiri Partai Komunis Portugis, dan pada tahun yang sama pembentukan Kiri menandai permulaan yang segar di Luxemburg. Pada 2004, Synaspismos dan serangkaian kekuatan anti-kapitalis yang lain di Yunani berkumpul untuk membentuk Syriza, Koalisi Kiri Radikal (meskipun fusinya menjadi sebuah partai yang aktual baru terjadi pada 2012).
Pada Mei 2004, pembentukan Partai Kiri Eropa pada awalnya menghubungkan lima belas partai komunis, sosialis dan ekologis dengan tujuan membangun sebuah subyek politik yang dapat menyatukan kekuatan utama Kiri militan Eropa atas dasar sebuah program bersama. Pada saat yang sama, organisasi politik dari 20 negara adalah bagian dari hal ini. [24] Pengelompokan kembali ini telah didahului, beberapa bulan sebelumnya, oleh pembentukan Aliansi Kiri Hijau Nordik, yang melibatkan tujuh partai dari Eropa utara.
Selain koalisi Kiri Eropa, terdapat juga Kiri Anti-kapitalis Eropa (EACL), sebuah formasi yang lebih kecil yang diluncurkan pada 2000 dan berisikan lebih dari 30 organisasi Trotskyis (seringkali kecil). Promotor utamanya adalah Blok Kiri di Portugal, Daftar Bersatu/Merah Hijau di Denmark dan Partai Anti-kapitalis Baru di Perancis. Di Parlemen Eropa, perwakilan kekuatan ini telah bergabung dengan grup Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik. [25]
Beberapa tahun kemudian, komponen paling radikal dari SPD Jerman dan Partai Sosialis Perancis (PS)[26] memisahkan diri dan dengan cepat mengadopsi posisi di sebelah kiri kepemimpinan Partai Sosialisme Demokratik (di Jerman) atau Partai Komunis Perancis. Hal ini mendorong peluncuran Kiri (Die Linke – DL) di Jerman pada 2007 dan Front Kiri (FdG) di Perancis pada 2008. Juga di Perancis, transformasi Liga Komunis Revolusioner (LCR) menjadi Partai Anti-kapitalis Baru (NPA) pada 2009 mungkin disebabkan oleh visi yang sama dengan visi kekuatan berorientasi-kelas tipikal tertentu dari Komunisme Eropa: yaitu, memfokuskan inisiatif politik pada kontradiksi baru yang penting dan terikat dengan eksklusi sosial.
Di Italia, juga pada 2009, Kebebasan dan Ekologi Kiri (SEL) yang baru terbentuk menggabungkan tiga elemen: sayap moderat dari Partai Refondasi Komunis, sebuah kelompok penentang dalam Demokrat Kiri (DS); dan Federasi Kiri (FdS), sebuah aliansi antara Partai Refondasi Komunis dan tiga gerakan politik yang lebih kecil. Di Switzerland, sebuah proses serupa diselesaikan pada 2010 dengan pendirian Kiri (AL).
Jalan serupa dicoba di Inggris, dengan pembentukan Partai Kehormatan pada 2004 dan Persatuan Kiri pada 2013. Kecenderungan ini bahkan melintasi Bosphorus, di mana para aktivis Kurdi berkumpul pada 2012 dengan beberapa gerakan Kiri Turki untuk membentuk Partai Rakyat Demokratik (HDP); ini dengan cepat menjadi kekuatan politik keempat di negeri itu, mendapatkan 10,7 persen suara di pemilihan November 2015. [27]
Tahun 2014 menyaksikan kemunculan Kiri Bersatu di Slovenia dan Podemos di Spanyol. Yang terakhir lebih merupakan kasus khusus, karena ia mengklaim melampaui definisi tradisional dari partai Kiri, tetapi ia memajukan calon untuk pertama kalinya di pemilihan Eropa yang terakhir dan telah bergabung dengan grup Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik di Parlemen Eropa. Akhirnya, pada Oktober 2015, sebuah koalisi elektoral baru bernama Aliansi Anti-Pemotongan Belanja Negara – Rakyat Sebelum Keuntungan (AAA-PBP) mengakhiri perseteruan lama antara Partai Sosialis (PS) dan Aliansi Rakyat Sebelum Keuntungan (APBP). [28]
Model plural, yang sangat berbeda dari partai gerakan Komunis abad ke-20 yang ‘sentralis demokratik’ dan monolitik, dengan cepat menyebar ke hampir semua kekuatan Kiri radikal Eropa. Eksperimen yang paling berhasil bukanlah yang hanya menyatukan kelompok dan organisasi yang sudah ada serta kecil, tetapi penyusunan ulang yang sejati yang didorong oleh kebutuhan untuk melibatkan jaringan subyek sosial yang luas dan tersebar serta menjahit bentuk-bentuk perjuangan yang berbeda. Pendekatan ini sudah memperoleh kemenangan sejauh ia telah menarik berbagai kekuatan baru, menarik anak-anak muda, membawa kembali orang-orang militan yang kecewa dan membantu kemajuan elektoral dari partai-partai yang baru dibentuk.
Di pemilihan Jerman 2009, Die Linke memenangkan 11,9 persen suara ‒ tiga kali lipat dari 4 persen yang diperoleh Partai Sosialisme Demokratik tujuh tahun sebelumnya. Di pemilihan presiden Perancis pada 2012, calon Front Kiri, Mélenchon, memperoleh suara tertinggi yang pernah didapatkan oleh partai yang berada di sebelah kiri Partai Sosialis sejak 1981. Dan pada tahun yang sama, Syriza mulai meningkat pesat sehingga ia memperoleh 16,8 persen di pemilihan bulan Mei, 26,9 persen di bulan Juni dan akhirnya 36,3 persen pada Januari 2015 ketika, unik bagi sebuah partai anti-kapitalis Eropa sejak Perang Dunia Kedua, ia membentuk sebuah pemerintahan sebagai mitra mayoritas.[29]
Hasil sangat baik juga diperoleh di Semenanjung Iberia, di mana Kiri Plural Spanyol (sebuah blok elektoral yang baru dan dipimpin oleh Izquierda Unida) melewati batas ambang 10 persen dalam pemilihan-Euro pada 2014, dan Podemos nyaris mencapainya dengan 8 persen. Total suara yang dicapai oleh semua kekuatan Kiri lebih besar lagi di pemilihan umum Desember 2015. Dalam peristiwa itu, Podemos telah mencapai 12,6 persen, Persatuan Rakyat (PU) ‒ pengelompokan terbaru yang didorong oleh Izquierda Unida ‒ 3,6 persen, dan berbagai daftar elektoral lokal ‒ di antaranya ada Bersama Kita Bisa (ECP) (Catalunya ‒ 3,7 persen); Komitmen‒Kita Bisa‒Sudah Saatnya (C-P-É) (Valencia ‒ 2,6 persen); Gelombang (EM) (Galicia ‒ 1,6 persen); Negara Basque Bersatu (EH Bildu) (0,8 persen) ‒ semuanya telah mengumpulkan hampir 9 persen suara.
Adapun Portugal, Koalisi Demokratik Unitaris memperoleh total 8,3 persen dalam pemilihan umum Oktober 2015, sementara Blok Kiri, dengan 10,2 persen, mendapatkan hasil terbaiknya, menjadi kekuatan politik ketiga di negeri itu. Hasil ini telah dikonfirmasi di pemilihan presiden Januari 2016, ketika partai yang terakhir sekali lagi melampaui 10 persen.
Eksperimen kiri plural, selalu dicirikan oleh oposisi yang jelas terhadap neoliberalisme, juga telah membuahkan hasil di pemungutan suara tingkat lokal. Satu contoh kasus bagus adalah pemilihan regional Perancis pada 2010 di Limousin, ketika koalisi Front de Gauche dan Partai Antikapitalis Baru bersama-sama memperoleh 19,1 persen di putaran kedua, dan pemilihan kotamadya di Spanyol, di mana daftar Madrid Ahora dan Barcelona en Comú (termasuk Izquierda Unida dan Podemos) memenangkan dua kota terbesar di negeri itu. Di kedua kasus, aliansi luas yang didorong oleh lapisan bawah memungkinkannya mengatasi perbedaan antara kelompok-kelompok kepemimpinan nasional.
Partai yang memilih untuk tidak membangun blok dengan kekuatan politik lain terkadang juga telah mencapai hasil elektoral yang patut diperhatikan pada dekade terakhir. Sebagai contoh, di Belanda, Partai Sosialis (SP) meningkat menjadi 16,6 persen suara pada 2006, menjelang seruannya untuk memilih ‘tidak’ dalam referendum Konstitusi Eropa; dan di Siprus, sekretaris jenderal AKEL Demetris Christofias memenangkan pemilihan presiden pada 2009 dengan 33,2 persen di pemungutan suara putaran pertama dan 53,3 persen di putaran kedua. Namun demikian, masa jabatan Christofias berakhir dengan kemunduran besar, karena ia tidak mampu mengakhiri konflik yang telah membelah pulau itu sejak 1974, dan secara eksplisit tunduk pada permintaan Troika dalam ekonomi.
Pembalikan lain yang telah menggoncang geografi Kiri Eropa, sekurangnya tidak dapat diperkirakan beberapa tahun yang lalu, seperti kemenangan pemerintahan Syriza di Yunani. Di pemilihan bercorak-utama yang diselenggarakan pada September 2015, 59,5 persen anggota dan pendukung terdaftar Partai Buruh Inggris memilih Jeremy Corbyn sebagai pimpinan baru mereka. Di negara di mana Tony Blair berkuasa dua puluh tahun lalu, sebuah pernyataan-diri anti-kapitalis sekarang telah menempati pos utama di Partai Buruh, warna yang paling sayap-kiri dalam sejarahnya. Pembalikan peristiwa yang luar biasa ini merepresentasikan contoh signifikan lebih jauh dari kebangkitan Kiri.
Di tingkat UE, kemajuan umum dari Kiri radikal dikonfirmasi di pemilihan Eropa terakhir pada 2014. Jumlah suara totalnya mencapai 12.981.378 atau 8 persen, dengan penambahan 1.885.574 dari 2009. [30]
Bahkan dengan kriteria tunggal berupa jumlah perwakilan yang dipilih (6,9 persen, atau 52 anggota parlemen), Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik sekarang menjadi kekuatan politik kelima di Parlemen Eropa, meningkat dari yang ketujuh pada 2009.[31] Dengan demikian, ia berada di belakang Partai Rakyat Eropa (29,4 persen), Aliansi Progresif dari Sosialis dan Demokrat (25,4 persen), Konservatif dan Reformis Eropa (9,3 persen) serta Aliansi Demokrat dan Liberal untuk Eropa (8,9 persen); tetapi berada di depan Aliansi Bebas Eropa/Hijau (6,6 persen), Kebebasan dan Demokrasi Langsung Eropa (6,4 persen) serta Bangsa-Bangsa dan Kebebasan Eropa (5,2 persen).
Meski demikian, ada beberapa elemen negatif yang menggelapkan gambaran ini. Di banyak negara Eropa Timur, Kiri radikal masih mengekspresikan posisi yang marjinal, jika bukan terisolasi secara total; [32] mereka jauh dari perjuangan sosial, kurang mengakar di daerah-daerah lokal dan serikat buruh, tidak begitu diketahui oleh generasi muda, dan terus diguncang oleh sektarianisme yang merusak dan menyebabkan pembelahan internal. Dengan kata lain, ia tidak memiliki prospek perkembangan yang segera.
Situasi ini direfleksikan dalam jajak pendapat. Di enam negara ‒ Polandia, Romania, Hongaria, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina dan Estonia ‒ Kiri radikal mengumpulkan kurang dari 1 persen suara, sementara di negara lainnya seperti Kroasia, Slowakia, Lithuania dan Latvia, mereka tidak lebih baik. Mereka juga masih sangat lemah di Austria, Belgia dan Switzerland, serta di Serbia, Kiri masih diidentifikasi dengan Partai Sosialis yang dipimpin selama bertahun-tahun oleh Slobodan Milošević.
Dengan demikian, kenyataan yang kita hadapi di Eropa sangat heterogen. Di Semenanjung Iberia dan Cekungan Mediterania ‒ dengan pengecualian Italia ‒ Kiri radikal telah meluas secara signifikan pada tahun-tahun belakangan ini. Di Yunani, Spanyol, Portugal dan Siprus, kekuatan itu telah mengonsolidasikan diri mereka dan bisa dikenal di antara aktor-aktor utama dalam arena politik. Begitu pula, di Perancis, kekuatan Kiri radikal telah mendapatkan kembali peran yang agak signifikan dalam masyarakat dan politik. Sementara itu, di Irlandia, nasionalisme republikan progresif (meski moderat) dari Sinn Fein (SF), yang mengumpulkan 22,8 persen suara pada pemilihan-Euro 2014, telah bertindak sebagai penahan majunya kekuatan-kekuatan konservatif.
Di Eropa Tengah, Kiri radikal mampu mempertahankan kekuatan elektoral yang besar di Jerman dan Belanda, tetapi bobotnya terbatas di tempat-tempat lain. Di negara-negara Nordik, mereka mempertahankan posisi yang didapatkannya setelah 1989 (sekitar 10 persen di jajak pendapat), tetapi mereka terbukti tidak mampu menarik ketidakpuasan rakyat yang tersebar, yang malah ditangkap oleh ekstrim Kanan.
Meski demikian, masalah utama Kiri radikal masih ada di bagian timur, di mana dengan pengecualian Partai Komunis Bohemia dan Moravia di Republik Ceko, serta Kiri Bersatu di Slovenia, kekuatan itu nyaris tidak ada dan tidak mampu bergerak melampaui hantu ‘sosialisme yang ada secara aktual,’ Dalam situasi ini, ekspansi UE ke arah timur dengan tegas telah menggeser gravitasi pusat politik ke kanan, seperti yang dapat kita lihat dari posisi ekstrim yang kaku yang diambil oleh pemerintahan di Eropa Timur selama krisis baru-baru ini di Yunani dan terkait dengan kedatangan orang-orang yang melarikan diri dari daerah-daerah yang dilanda perang.

6. Melampaui batasan Zona Euro?
Perubahan partai-partai Kiri radikal menjadi organisasi yang luas dan lebih plural berguna dalam mengurangi fragmentasi mereka, tetapi hal itu tentu belum menyelesaikan masalah politik mereka.
Di Yunani, ketika pemerintahan yang dipimpin oleh Alexis Tsipras mulai bekerja, Syriza berniat keluar dari kebijakan pemotongan belanja negara yang diadopsi oleh semua pemerintahan, kiri-tengah, ‘teknokratik’ atau ‘kanan-tengah,’ yang telah berganti satu sama lain sejak 2010. Meski demikian, karena besarnya utang negara, penerapan kongkrit dari langkah ini dengan segera disubordinasi di bawah negosiasi dengan kreditor internasional.
Setelah lima bulan perundingan yang melelahkan ‒ selama mana Bank Sentral Eropa berhenti lagi memberikan kredit kepada bank sentral di Athena, menyebabkan cabang-cabang dari berbagai bank Yunani kehabisan uang ‒ para pemimpin Zona Euro memaksakan sebuah rencana bailout yang baru dan berisikan semua syarat ekonomi yang selama ini telah ditentang dengan tegas oleh Syriza. Sejak 2010, rangkaian kekuatan politik parlementer yang telah menerima memorandum Brussels memang sudah luas. Dari kiri ke kanan, mereka sudah tunduk pada logika pemotongan belanja negara yang tak kenal ampun: Demokrasi Baru, Orang-orang Yunani Independen (ANEL), Sungai, Kiri Demokratis, Gerakan Sosialis Panhelenis dan akhirnya, Syriza. [33] Bahkan respons yang kuat dalam referendum konsultatif pada 5 Juli 2015 (ketika 61,3 persen rakyat Yunani menyatakan “tidak” dengan tegas kepada usulan Troika) tidak membawa hasil yang berbeda.
Untuk menghindari keluarnya Yunani dari Zona Euro, pemerintahan Tsipras menyetujui pengorbanan sosial lebih lanjut, penjualan aset-aset publik dengan harga murah dan masif, serta secara lebih umum satu rakit penuh langkah-langkah pemotongan belanja negara yang diarahkan pada kepentingan kreditor internasional dan bukannya pada pembangunan ekonomi Yunani. [34]
Di sisi lain, keluarnya Yunani dari Zona Euro ‒ sebuah skenario yang dibayangkan oleh beberapa kalangan, tetapi hanya jika negosiasi dengan Eurogroup gagal ‒ akan melontarkan negeri itu ke situasi kekacauan ekonomi dan resesi yang mendalam. Adalah penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dari jauh-jauh hari untuk sebuah keputusan yang krusial seperti itu, dengan hati-hati menimbang setiap kemungkinan dan merencanakan secara ketat semua penanggulangan yang tepat. Di atas segalanya, adalah penting untuk memenangkan serangkaian luas kekuatan sosial dan politik serta mengandalkan dukungan mereka ‒ jika tidak, autarki ekonomi di mana Yunani dikutuk untuk mengadopsinya selama jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan, dapat membuka ruang lebih besar lagi bagi kelompok neofasis Fajar Emas.
Hasil negosiasi antara Tsipras dan Eurogroup membuatnya sangat jelas bahwa ketika sebuah partai sayap-kiri memenangkan pemilu dan berusaha menerapkan kebijakan ekonomi alternatif, institusi-institusi Brussels siap mengintervensi dan menghentikan mereka. Pada 1990an, penerimaan tanpa syarat paham neoliberal menyelaraskan kekuatan sosial demokrasi Eropa dengan partai-partai kanan-tengah. Sekarang, sebaliknya, ketika sebuah partai Kiri radikal naik ke kekuasaan, Troika itu sendiri yang turun tangan menghalangi pemerintahan baru merusak arahan-arahan ekonominya. Memenangkan pemilu tidaklah cukup; Uni Eropa telah menjadi landasan dari kapitalisme neoliberal.
Menyusul episode Yunani, terdapat refleksi kolektif yang mendalam terhadap kebijakan mempertahankan mata uang tunggal dengan ongkos apapun. Berbagai upaya dilakukan untuk memahami cara mana yang terbaik untuk mengakhiri kebijakan ekonomi yang sekarang, tanpa, pada waktu yang sama, mengabaikan proyek persatuan politik Eropa yang baru dan berbeda.
Posisi mayoritas di antara partai-partai Kiri radikal tetaplah bahwa masih mungkin untuk memodifikasi kebijakan Eropa dalam konteks yang ada: yaitu, melakukannya tanpa mengakhiri persatuan moneter yang dicapai pada 2002 ketika euro mulai berlaku.
Syriza adalah kekuatan paling menonjol yang masih menganut pandangan ini: ia memiliki kesempatan dalam pemerintahan untuk merumuskan dan menerapkan solusi-solusi alternatif ‒ terlepas dari tekanan yang tidak patut dari institusi UE untuk membendung perubahan apapun ‒ tetapi ia tidak mempertimbangkan pilihan ‘Grexit.’ Pada September 2015, Tsipras memenangkan pemilihan awal yang ia serukan mengikuti konflik dengan sebagian dari partai yang menentang penerapan usulan-usulan memorandum Eurogroup; ia mengumpulkan 35,5 persen suara rakyat dan kembali ke pemerintahan dengan grup parlementer yang kohesif, tidak lagi terpapar oleh bahaya ketidakpuasan internal.
Jadi, terlepas dari tingkat abstain yang lebih tinggi (sampai 7 persen sejak pemilihan yang lalu tujuh bulan sebelumnya), dan terlepas dari fakta bahwa orang yang memberikan suara lebih sedikit 600,000 orang daripada referendum Juli, Syriza mampu mempertahankan dukungan dari bagian yang cukup besar dari rakyat Yunani. Meskipun demikian, mosi percaya yang baru dan mereka berikan akan diuji dalam waktu singkat ketika kapak yang dipaksakan oleh Eurogroup terasa akibatnya, dan tidaklah terlalu gegabah untuk memprediksi kemunculan skenario yang lebih tak tentu lagi daripada yang sejauh ini kita lihat.
Syriza tampaknya memiliki strategi dua-arah untuk mencegah hilangnya dukungan yang dialami oleh semua partai lain yang menerapkan program bailout Troika sebelumnya. Pemerintahan Yunani akan berupaya menegosiasikan pengurangan besar dalam utang negara, untuk menghindari serangan siklus deflasi yang baru. Dan ia akan berusaha menjalankan sebuah agenda yang paralel dengan yang dipaksakan oleh Brussels, yaitu mengambil beberapa langkah redistributif yang dapat membatasi efek dari memorandum yang paling baru.
Mengingat apa yang terjadi pada 2015, terdapat landasan objektif untuk berpendapat bahwa ini adalah misi yang hampir-mustahil. Bagaimanapun juga, setelah pengalaman pemerintahan Tsipras, dan mengingat kemungkinan bahwa institusi UE akan menolak restrukturisasi utang apapun, menjadi jelas bahwa Kiri juga perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan keluar dari Zona Euro. Meskipun demikian, adalah keliru untuk menganggap hal ini sebagai obat dari semua masalah.
Selain Syriza, sebagian besar kekuatan utama dalam Partai Kiri Eropa memiliki pandangan yang sama bahwa adalah mungkin untuk memperbarui Uni Eropa dalam konfigurasi yang ada; ini berlaku bagi Die Linke di Jerman, Partai Komunis Perancis dan Izquierda Unida di Spanyol. Podemos juga masuk dalam blok ini, karena kepemimpinannya yakin bahwa jika pemerintahan Yunani disusul oleh yang lain yang siap untuk putus dari pemotongan belanja negara yang dipaksakan-Troika, akan terbuka ruang untuk menghancurkan apa yang saat ini tampak sangat tidak bisa diubah. Hasil pemilihan Portugal baru-baru ini ‒ yang telah menghasilkan aliansi yang selama ini sangat tidak mungkin[35]: sebuah pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh seorang Sosialis Antonio Costa, dengan dukungan eksternal dari Blok Kiri dan Koalisi Demokratik Bersatu ‒ tampak memperkuat harapan seperti itu. Skenario serupa juga tidak dapat diabaikan di Spanyol, di mana pada saat ini negosiasi antara Partai Pekerja Sosialis Spanyol (PSOE) dan Podemos sedang berlangsung.
Dalam pandangan yang lain, ‘krisis Yunani’ ‒ pada kenyataannya, sebuah krisis demokrasi di zaman kapitalisme neoliberal ‒ tampak membuktikan bahwa model UE yang ada tidak dapat diperbarui: bukan karena hubungan kekuatan lebih tidak menguntungkan bagi Kiri anti-kapitalis akibat pembesaran di bagian timur, tetapi karena arsitektur umumnya. Parameter-parameter ekonomi yang diterapkan dengan kekakuan yang semakin tinggi sejak penandatanganan Perjanjian Maastricht niscaya telah mengurangi, atau dalam beberapa kasus, hampir membatalkan urgensi politik yang jauh lebih kompleks dan majemuk.
Selama 25 tahun terakhir, kebijakan neoliberal dengan jubah teknokratik dan non-ideologis yang menipu, sudah menang di seluruh Eropa, memberikan pukulan berat bagi model negara kesejahteraan. Negara-negara menemukan diri mereka secara perlahan dilucuti instrumen pengarah ekonomi dan politiknya yang penting, yang sangat dibutuhkan untuk meluncurkan program investasi publik yang dapat mengubah arah krisis. Dan di atas ini, praktik anti-demokrasi berupa pengambilan keputusan penting tanpa mengupayakan persetujuan rakyat sudah begitu melekat sehingga hal itu sekarang tampak sangat biasa.
Mereka yang menganggap tujuan mendemokratisasikan Zona Euro sebagai ilusif mungkin masih minoritas dalam Kiri radikal, tetapi barisan mereka membesar beberapa bulan belakangan ini. Di samping kekuatan yang secara tradisional Euro-skeptik seperti Partai Komunis Portugis, Partai Komunis Yunani atau Daftar Unitaris/Merah-Hijau di Denmark, sekarang terdapat Persatuan Rakyat (LE) yang menyempal dari Syriza. Lahir di Athena pada Agustus 2015, ia telah merekrut sejumlah besar mantan pemimpin dan anggota yang menentang keputusan Tsipras untuk menerima perintah Eurogroup. Tetapi meskipun ia menginginkan kembali ke drachma, ia masih berada di luar parlemen Yunani setelah pemilihan terakhir, mendapatkan hanya 2,8 persen suara rakyat.
Pada saat yang sama, berbagai intelektual dan pemimpin politik secara eksplisit telah mengambil posisi menentang euro. [36] Lafontaine, misalnya, telah mengusulkan untuk kembali (dengan bentuk yang fleksibel) ke Sistem Moneter Eropa (EMS): yaitu, kesepakatan yang berlaku sebelum euro diadopsi, yang menetapkan fluktuasi nilai-tukar yang terkontrol di antara berbagai mata uang nasional. Walau bagaimanapun, pencarian solusi yang segera untuk mengakhiri tahap pemotongan belanja negara, dengan latar belakang tekanan yang baru dan tidak dapat diterima seperti yang dilancarkan kepada Yunani, mesti mempertimbangkan semua implikasinya. Di tingkat simbolik, kembali ke sistem moneter yang lama mungkin terlihat sebagai langkah pertama untuk menghentikan seluruh proyek persatuan Eropa; dan secara politik, hal itu mungkin akan menjadi katalis yang berbahaya yang menguntungkan Kanan populis.
Selain kedua posisi yang terus terang mendukung dan menentang ‘demokratisasi euro,’ terdapat serangkaian opini yang cukup luas dan ragu-ragu memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan: ‘Apa yang harus dilakukan jika hal-hal yang terjadi di Yunani terulang di negara lain?’ Banyak yang khawatir bahwa partai-partai atau pemerintahan koalisi lain akan menjadi sasaran pemerasan yang sama seperti Syriza, tetapi ada juga ketakutan yang meluas bahwa jika ia memikirkan penarikan diri dari Zona Euro, Kiri anti-kapitalis akan mengasingkan sebagian besar penduduk yang khawatir terhadap kemungkinan inflasi dan akibatnya berupa instabilitas ekonomi serta kemerosotan upah dan pensiun mereka. Contoh tipikal dari ketidakpastian ini adalah posisi Blok Kiri di Portugal dan Partai Sosialis di Belanda yang berganti-ganti pada tahun-tahun belakangan ini.
Meskipun seruan Mélenchon baru-baru ini, ‘Sebuah Rencana B di Eropa,’ [37] penuh dengan kontradiksi dan kesamaran, ia telah memberikan rangsangan lebih lanjut untuk diskusi. Menandai campur tangan UE di Yunani sebagai sebuah ‘ coup d’État’ yang sungguhan, mereka mengusulkan sebuah konferensi internasional yang permanen untuk merancang cara bagaimana alternatif dari sistem moneter berbasis-euro bisa ada jika kebutuhannya muncul. [38] Jika di bulan-bulan mendatang, intelektual, partai politik dan kekuatan sosial lain bersatu atas dasar tujuan ini, di masa depan tuntutan untuk meninggalkan euro mungkin akan menjadi bendera dari tidak hanya Kanan populis.
Di sisi lain, konflik yang meledak dalam Syriza dapat direproduksi di tempat lain. Sudah ada tanda-tanda ini dalam ketegangan internal yang telah memmengaruhi Front de Gauche dan Die Linke. Dengan demikian, untuk Kiri radikal Eropa, resiko berupa periode baru pembelahan bisa mewujud secara kongkrit. Hal ini mengungkap batas-batas dari bentuk plural yang diadopsi kekuatan militan pada tahun-tahun belakangan ini, dengan segala kekurangan definisi programatiknya. Karena keragaman posisi politik dan budaya politik di antara berbagai organisasi yang menghidupkan konfigurasi yang baru mungkin sangat memerlukan kesepakatan tentang strategi yang akan dijalankan; hal itu akan sulit dicapai, tetapi tidak mustahil.
Ketegangan lain ada dalam Kiri radikal Eropa mengenai hubungan dengan kekuatan sosial-demokratik. Isu kuncinya, yang terus ada baik di tingkat kota maupun regional, adalah apakah merupakan ide yang baik untuk terlibat bersama-sama dengan mereka dalam pengalaman memerintah; bahaya yang jelas adalah pada akhirnya kita hanya akan memainkan peran subordinat, menerima seperti di masa lalu, kompromi-kompromi negatif yang degradatif dan memerosotkan capaian-capaian yang ada dalam dukungan rakyat, serta menyerahkan monopoli oposisi sosial kepada Kanan populis.
Namun demikian, pilihan memerintah harus dipertimbangkan hanya jika terdapat kondisi untuk menerapkan sebuah program ekonomi yang benar-benar memutuskan diri dari kebijakan pemotongan belanja negara pada dekade terakhir. Keputusan yang lain dari itu akan berarti belum menangkap berbagai pelajaran pada tahun-tahun yang lampau, ketika partisipasi dalam eksekutif moderat yang dipimpin-Sosialis menodai kredibilitas Kiri radikal di antara kelas pekerja, gerakan sosial, dan bagian terlemah dari masyarakat.
Menghadapi pengangguran yang di beberapa negara telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak perang, sudah menjadi prioritas untuk meluncurkan sebuah rencana yang ambisius untuk buruh, yang didukung investasi publik dan memiliki pembangunan yang berkelanjutan sebagai prinsip panduannya. Hal ini harus berjalan bersama-sama dengan perubahan arah yang jelas terkait ketidakamanan pekerjaan yang telah menandai semua ‘pembaruan’ pasar-kerja yang terakhir; juga harus diperkenalkan legislasi untuk menetapkan batas ambang minimum di bawah mana upah tidak boleh dibiarkan jatuh. Langkah-langkah seperti itu akan memungkinkan anak muda untuk merencanakan kembali masa depan mereka. Juga harus ada pemotongan jam kerja dan penurunan umur pensiun, dengan demikian memulihkan beberapa elemen keadilan sosial untuk melawan pembagian kekayaan yang tidak setara, yang terus tumbuh di bawah rezim neoliberal.
Untuk menghadapi peningkatan pengangguran yang dramatis, partai-partai Kiri radikal harus memajukan langkah-langkah yang cenderung menetapkan pendapatan warga negara dan bentuk dukungan yang dasar bagi yang kurang mampu ‒ mulai dari hak atas perumahan melalui konsesi transportasi ke pendidikan gratis ‒ dengan suatu cara untuk memerangi kemiskinan dan eksklusi sosial yang semakin meluas.
Pada saat yang sama, adalah penting untuk membalik proses privatisasi yang telah menandai kontra-revolusi selama beberapa dekade belakangan ini. Semua barang bersama yang ditransformasikan dari pelayanan komunitas menjadi alat untuk menciptakan laba bagi segelintir harus dipulihkan ke kontrol dan kepemilikan publik. Usulan Jeremy Corbyn untuk menasionalisasi kembali kereta api Inggris, dan juga kebutuhan di mana-mana di Eropa untuk menginvestasikan sumber daya secara signifikan di sekolah dan universitas, mengindikasikan arah yang benar untuk diambil.
Terkait pembiayaan untuk pembaruan seperti itu, hal ini dapat berasal dari pajak atas kapital dan atas aktivitas non-produktif dari perusahaan-perusahaan besar, dan juga atas pendapatan dan transaksi keuangan. Jelas bahwa cara pertama yang diperlukan untuk tujuan ini adalah referendum untuk menghapuskan ‘paket fiskal’ dan membatalkan rantai yang dipaksakan oleh Troika. Juga sangat penting untuk memblokir persetujuan Kemitraan Investasi dan Perdagangan Transatlantik, yang jika diterapkan, hanya akan memperburuk situasi lebih lanjut. [39]
Di tingkat benua, sebuah alternatif yang riil hanya bisa dibayangkan jika spektrum kekuatan sosial dan politik yang luas mampu berjuang untuk dan mencapai sebuah konferensi Eropa tentang restrukturisasi utang negara.
Ini hanya bisa terjadi jika Kiri radikal berkembang, dengan keteguhan dan konsistensi yang lebih besar, serta bermacam kampanye politik dan mobilisasi transnasional. Hal ini perlu dimulai dari penolakan terhadap perang dan xenofobia ‒ isu yang lebih menentukan lagi sejak penyerangan 13 November 2015 di Paris ‒ dan dukungan untuk perluasan kewarganegaraan serta hak sosial penuh bagi para migran yang datang ke tanah Eropa.
Tidak ada jalan pintas bagi sebuah politik alternatif. Karena tidak cukup untuk mempercayai para pemimpin alternatif; begitu pula, kelemahan partai-partai sekarang ini tidak membenarkan pembatalan mereka oleh institusi negara.[40] Adalah penting untuk membangun organisasi-organisasi baru ‒ Kiri memerlukan hal ini sebanyak yang mereka perlukan pada abad ke-20: organisasi yang memiliki kehadiran yang meluas di tempat kerja; organisasi yang berusaha keras menyatukan perjuangan kelas pekerja dan subaltern, di saat di mana hal ini belum pernah lebih terfragmentasi daripada sekarang; organisasi yang struktur lokalnya mampu memberikan jawaban segera (bahkan sebelum legislasi untuk perbaikan secara umum) terhadap masalah-masalah dramatis yang diakibatkan oleh kemiskinan dan eksklusi sosial. Begitu pula, akan membantu hal ini terjadi jika Kiri menggunakan lagi bentuk-bentuk perlawanan sosial dan solidaritas yang dipraktikkan oleh gerakan pekerja di masa sejarah yang lain.
Prioritas-prioritas baru juga perlu didefinisikan, terutama kesetaraan gender yang riil dan latihan politik yang saksama terhadap anggota-anggota yang lebih muda. Kunci untuk kerja seperti itu, di masa di mana demokrasi disandera oleh organisme teknokratik, adalah mendorong partisipasi lapisan bawah dan pengembangan perjuangan sosial.
Satu-satunya inisiatif Kiri radikal, yang memiliki aspirasi untuk mengubah arah peristiwa, hanya memiliki jalan tunggal di hadapan mereka: membangun sebuah blok sosial baru yang mampu merangsang oposisi massa terhadap kebijakan-kebijakan yang dimulai oleh Perjanjian Maastricht; dan dengan demikian, mengubah di akarnya pendekatan ekonomi yang saat ini dominan di Eropa.***
Artikel ini diterjemahkan oleh M. Zaki Hussein dari judul asli The Post-1989 Radical Left in Europe: Results and Prospects.

 

References
[1] Pada 1989, Partai Komunis Italia (PCI), Partai Komunis Spanyol (PCE), Kiri Yunani (EAR) dan Partai Rakyat Sosialis (SF) di Denmark membentuk Grup untuk Kiri Bersatu Eropa di Parlemen Eropa.
[2] Dimulai pada 1989, Partai Komunis Perancis (PCF), Partai Komunis Portugis (PCP), Partai Komunis Yunani (KKE) dan Partai Buruh (WP) di Irlandia membentuk grup Persatuan Kiri di Parlemen Eropa.
[3] Di antara mereka yang paling signifikan secara elektoral adalah Perjuangan Buruh (LO) di Perancis.
[4] Pemerintahan yang dipimpin oleh Lionel Jospin di Perancis, yang mengurangi jam kerja seminggu menjadi tiga puluh lima jam, adalah pengecualian dari kecenderungan ini. Di Spanyol, pemerintahan Zapatero mengikuti kebijakan neoliberal yang sama seperti di negara-negara Eropa lain dan tersapu oleh efek dari krisis ekonomi. Namun demikian, ia mengadopsi sejumlah pembaruan penting terkait hak-hak sipil. Untuk analisis yang lengkap terhadap kecenderungan sosial-demokratik di Eropa, lihat Jean-Michel de Waele, Fabien Escalona, Mathieu Vieira (eds.), The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union , Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
[5] Lihat Anthony Blair dan Gerhard Schröder, Europe: The Third Way ‒ die Neue Mitte, London/Berlin, Partai Buruh/SPD, 1999.
[6] Pada 18 Oktober 2015, surat kabar Mail on Sunday menerbitkan sebuah dokumen rahasia (‘Rahasia/Noforn) tertanggal 28 Maret 2002 (setahun sebelum perang Irak) yang membuktikan bahwa perdana menteri Inggris ‒ sementara mengumumkan keputusannya untuk mencari solusi diplomatik bagi krisis itu ‒ sudah menawarkan Bush dukungannya untuk meyakinkan opini publik dunia bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Lihat http://www.dailymail.co.uk/news/article-3277402/Smoking-gun-emails-reveal-Blair-s-deal-blood-George-Bush-Iraq-war-forged-YEAR-invasion-started.html.
[7] Partai ini hanya bergabung dengan Kiri Hijau Nordik, bukan dengan grup Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik dalam parlemen Eropa.
[8] Partai Kiri (‘Die Linke’) mengambil keputusan yang sama di Jerman, memasuki pemerintahan dengan kaum Sosial Demokrat di Negara Brandenburg (di mana sebagai akibatnya suaranya jatuh dari 27,2 persen pada 2009 menjadi 18,6 persen pada 2014) dan di Berlin (di mana suaranya turun setengah dari 22,6 persen pada 2001 menjadi 11,6 persen pada 2011). Di Belanda, Partai Sosialis ada dalam pemerintahan di enam dari dua belas provinsi di negeri itu, setelah bergabung dalam beberapa kasus dengan partai-partai kanan-tengah, sementara Partai Buruh (PvdA), yang merupakan afiliasi dari Sosialis Internasional, masih terus menjadi oposisi.
[9] Di Denmark, Partai Rakyat Sosialis memperoleh 13 persen pada 2007, tetapi kemudian jatuh ke angka yang sekarang 4,2 persen setelah perubahan sikap politik yang moderat mendukung pemerintahan. Kejatuhan ini terjadi bersamaan waktunya dengan perpindahan partai itu dari grup Kiri Bersatu Eropa/Kiri Hijau Nordik dalam parlemen Eropa ke grup Partai Hijau Eropa ‒ sebuah langkah yang disetujui oleh kongres nasionalnya pada 2008.
[10] Latvia mengadopsi Euro pada 1 Januari 2014.
[11] Institut Statistik Nasional Portugis telah menghitung bahwa selama 2010-2014, setidaknya 200.000 orang berumur antara 20 dan 40 tahun meninggalkan negeri itu. Di Spanyol, Institut Statistik Nasional menghitung setidaknya 133.000 emigran muda baru selama tahun 2008-2013. Dan di Italia, setidaknya 136.000 anak muda pergi ke luar negeri antara tahun 2010 dan 2014. Pada kenyataannya, perkiraan-perkiraan ini berada jauh di bawah angka sebenarnya. Dalam kasus Yunani, tidak ada data resmi, karena badan statistik nasionalnya tidak mencatat emigrasi anak muda.
[12] Pada 2006, investor dan tokoh terkemuka AS, Warren Buffet, menyartakan dengan fasih dalam sebuah wawancara: ‘Baiklah, ada perang kelas, tetapi itu adalah kelas saya, kelas kaya, yang sedang melancarkan perang, dan kami menang.’ Lihat Ben Stein, ‘In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning,’ New York Times, 26 November 2006.
[13] Mengenai hubungan antara kapitalisme dan demokrasi ‒ sebuah tema mengenai mana sejumlah besar literatur tumbuh subur beberapa tahun belakangan ini ‒ lihat Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism, London: Cambridge University Press, 1995.
[14] Disetujui hanya di Spanyol dan Luxemburg, ratifikasi perjanjian ini menemui kemacetan persis sebagai akibat dari penolakan ini di Perancis dan Belanda.
[15] Di Yunani, referendum konsultatif yang diselenggarakan oleh pemerintahan Tsipras pada Juli 2015 juga menghasilkan suara ‘tidak’ dalam jumlah besar terhadap kebijakan-kebijakan Brussel yang terkait.
[16] Sebagai perdana menteri Luxemburg, Juncker telah memungkinkan lebih dari 300 perusahaan multinasional mengambil keuntungan dari rezim pajak khusus di negerinya.
[17] Namun, harus dicatat bahwa partisipasi dalam pemilu presiden yang lebih penting di Perancis jauh lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh 79,4 persen kedatangan pemilih pada 2012.
[18] Di banyak negara Eropa Timur, angkanya sangat rendah: Slowakia 13 persen, Republik Ceko 18,2 persen, Slovenia 24,5 persen, Kroasia 25,2 persen, Hongaria 28,9 persen. Yang juga penting adalah 33,6 persen di Portugal dan 35,6 persen di Inggris. Lihat http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/review.pdf .
[19] Setelah pemilihan kota pada Maret 2014.
[20] ‘Prioritas untuk orang Perancis’ adalah sebuah slogan xenofobik lama dari Jean-Marie Le Pen: lihat karyanya Les Français d’abord, Paris: Carrère-Michel Lafon, 1984.
[21] Sejak pemilihan 2012, Front Nasional telah menjadi bagian dari sebuah koalisi yang lebih luas, yang menamakan dirinya Barisan Biru Laut (Rassemblement Blu Marine – RBM).
[22] Untuk kajian tentang kekuatan kanan-jauh di Eropa, lihat buku yang diedit oleh Andrea Mammone, Emmanuel Godin dan Brian Jenkins: Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe, London: Routledge, 2012.
[23] Ini benar bahkan ketika kita mempertimbangkan keterombangambingan posisi Izquierda Unida terhadap pemerintahan Spanyol selama 2004-2008.
[24] Untuk daftar kekuatan yang bergabung dalam Partai Kiri Eropa, lihat http://www.european-left.org/about-el/member-parties .
[25] Namun demikian, grup ini tidak mencakup formasi yang berpartisipasi dalam Partai Inisiatif Komunis dan Pekerja, sebuah aliansi yang diluncurkan pada 2013 yang terdiri dari—selain Partai Komunis Yunani (KKE), komponen utamanya—29 partai-partai Stalinis ortodoks yang kecil.
[26] Kartel Oskar Lafontaine Buruh dan Keadilan Sosial ‒ Alternatif Elektoral (WASG) muncul pada 2005, dan pembentukan Parti de Gauche (PG) di Perancis di bawah kepemimpinan Jean-Luc Mélenchon diumumkan pada November 2008 (kongres pendiriannya diselenggarakan pada Februari 2009).
[27] Pada pemilihan Juni 2015, sebelum spiral kekerasan dan pembunuhan yang dipicu oleh Presiden Recep Erdoğan, HDP memenangkan lebih banyak lagi suara (13,1 persen).
[28] Untuk pemetaan Kiri Eropa, lihat Birgit Daiber, Cornelia Hildebrandt, Anna Strienthorst (ed.), From Revolution to Coalition: Radical Left Parties in Europe , Berlin: Rosa Luxemburg Foundation, 2012; dan lebih baru lagi, edisi khusus Socialism and Democracy (vol. 29/3, 2015) yang diedit oleh Babak Amini: The Radical Left in Europe.
[29] Satu-satunya contoh lain hanya negara Siprus yang kecil, di mana Partai Rakyat Pekerja Progresif (AKEL) membentuk sebuah pemerintahan koalisi pada 2009.
[30] Penting untuk dicatat bahwa semua data yang beredar tentang hasil pemilihan ‒ termasuk yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ‒ merujuk ke persentase jumlah total perwakilan yang dipilih, bukan ke jumlah suara yang diberikan. Salah satu pengecualian yang patut dipuji dari praktek ini adalah Paolo Chiocchetti, ‘The Radical Left at the 2014 European Parliament election: A First Assessment,’ dalam sebuah publikasi online yang diedit oleh Cornelia Hildebrandt: Situation on the Left in Europe after the EU Elections: New Challenges , Berlin: Rosa Luxemburg, 2014.
[31] Untuk ini, perlu ditambahkan dua lagi anggota parlemen Euro dari Partai Komunis Yunani, yang tidak termasuk dalam grup EUL/NGL.
[32] Utusan di Parlemen Eropa dari grup EUL/NGL berasal dari hanya setengah dari 29 negara yang menjadi anggota Uni Eropa.
[33] Slogan terkenal Margaret Thatcher: ‘Tidak ada alternatif’ terus mewujud, seperti momok, bahkan dengan jarak tiga puluh tahun.
[34] Lihat kumpulan Preliminary Report, yang diedit oleh Komite Kebenaran Utang Negara, komisi ini didirikan pada 4 April 2015 atas inisiatif mantan presiden parlemen Yunani, Zoe Konstantopoulou:
http://cadtm.org/IMG/pdf/Report.pdf . Beberapa minggu yang lalu, pemerintahan Tsipras yang baru memutuskan untuk menghapus dokumen penting ini dari situs resmi parlemen Yunani.
[35] Di Portugal tahun 1970an, setelah Revolusi Anyelir dan pendirian republik, kaum Sosialis tidak pernah bernegosiasi dengan kekuatan politik di sebelah kiri mereka.
[36] Selain pengarang yang telah mengajukan pendapat ini di waktu-waktu tertentu ‒ lihat misalnya, Jacques Sapir, Faut-il sortir de l’Euro?, Paris: Le Seuil, 2012; dan Heiner Flassbeck serta Costas Lapavitsas, Against the Troika: Crisis and Austerity in the Eurozone, London: Verso, 2015 ‒ terdapat sejumlah intervensi ke arah ini. Dalam sebuah wawancara di mingguan Jerman yang terjenal, Der Spiegel, yang berjudul ‘Krise in Griechenland: Lafontaine fordert Ende des Euro’ (11 Juli 2015), Oskar Lafontaine tidak menghindar dari topik yang pelik ini dengan menyatakan ‘euro telah gagal’. Di Italia, sosiolog yang belum lama ini meninggal, Luciano Gallino, menerbitkan sebuah artikel yang menjelaskan kenapa Italia bisa dan harus meninggalkan euro: ‘Perché l’Italia può e deve uscire dall’euro’, La Repubblica, 22 September 2015. Dan di Portugal, Francisco Loucã yang berpengaruh ‒ yang selama 10 tahun merupakan pemimpin utama Blok Kiri ‒ sudah menerbitkan pandangan yang semakin kritis sebelum pecahnya krisis Yunani. Lihat bukunya bersama Joao Ferreira do Amaral: A Solução Novo Escudo, Alfragide: Lua de Papel, 2014; dan lebih belakangan ini artikelnya, ‘Sair ou não sair do euro’, Público, 27 Februari 2015.
[37] Keempat penandatanganan yang lain adalah Oskar Lafontaine, mantan menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis, Zoe Konstantopoulou dan ekonom Italia Stefano Fassina.
[38] Pertemuan pertama tentang topik itu diselenggarakan di Paris pada 23-24 Januari 2016, tetapi hal itu mengecewakan baik dalam hal partisipasi maupun kualitas perdebatannya.
[39] Yang penting dalam hal ini adalah demonstrasi besar pada 10 Oktober 2015 di Berlin, yang memobilisasi 250.000 orang melawan persetujuan komersial ini.
[40] Ketika Syriza naik ke kekuasaan pada Januari 2015, ia telah memperoleh 2.250.000 suara, tetapi keanggotaan totalnya tidak lebih dari 36.000. Sejak ia menjalankan tanggung jawab pemerintahan, keputusan yang secara demokratis diambil oleh partai Yunani itu berkali-kali dijungkirbalikkan atau diabaikan.

Journal:

IndoProgress

Pub Info:

Vol. II (2016), n. 6, 79-112

Reference:

Available in:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp