Categories
Journalism

Apa Kata Marx tentang Pemerintahan Teknokrat

HANYA segelintir orang yang tahu bahwa di belantara topik yang menjadi perhatian Marx, ia juga sempat menulis kritik terhadap apa yang disebut-sebut “pemerintahan teknis” (atau pemerintahan teknokrat). Sebagai kontributor New York Tribune, salah satu suratkabar dengan sirkulasi terluas pada masanya, Marx mengamati arah perkembangan politik dan institusional yang kelak melahirkan satu di antara pemerintahan teknokrat pertama dalam sejarah: kabinet Earl of Aberdeen, yang berlangsung sejak Desember 1852 hingga Januari 1855.

Laporan-laporan Marx menonjol karena ketajaman dan sarkasmenya. Harian The Times merayakan momen-momen 1852 itu sebagai tanda bahwa Inggris berada di fajar ‘ketika ruh partai politik lenyap dari bumi, digantikan kejeniusan, pengalaman, industri, dan patriotisme yang menjadi satu-satunya kualifikasi untuk menduduki jabatan’. Suratkabar London ini menyerukan ‘orang-orang dari semua kubu politik’ untuk bersatu menyokong pemerintah baru karena ‘prinsip-prinsipnya yang didukung dan bisa diterima semua kalangan’. Argumen serupa dikemukakan pada Februari 2021, ketika Mario Draghi, mantan Presiden Bank Sentral Eropa, menjadi Perdana Menteri Italia.

Dalam artikel bertajuk “A Superannuanted Administration: Prospect of the Coalition Ministry” (1853), Marx mencemooh sudut pandang The Times. Hal-hal yang dianggap modern dan memikat bagi suratkabar terdepan Inggris itu sangat rupanya sekadar lelucon di mata Marx. Ketika The Times mendeklarasikan “sebuah kabinet yang terdiri dari sosok-sosok baru, muda, dan menjanjikan”, Marx menyatakan bahwa “dunia pastinya tidak akan kaget menyaksikan era baru dalam sejarah Inggris Raya ini diresmikan oleh orang-orang kepala delapan yang sudah bau tanah”. Di samping menyoroti orang-orang di kabinet tersebut, Marx juga menyoroti kepentingan yang lebih besar dan kebijakan-kebijakan dalam kabinet ini: “Kita dijanjikan bahwa konflik antar partai—bahkan partai itu sendiri—akan lenyap,” kata Marx. “Lalu apa artinya The Times?”

Sayangnya isu yang diangkat Marx sangat penting buat hari ini, ketika kuasa kapital atas pekerja semakin liar persis seperti yang terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pemisahan antara ekonomi dan politik—yang membedakan kapitalisme dari mode produksi sebelumnya—telah mencapai puncak. Tak hanya mendominasi politik dan mendikte agenda beserta keputusan-keputusannya, kuasa ekonomi bahkan berada di luar yurisdiksi politik dan kontrol demokratik—sampai-sampai perubahan pemerintahan tidak lagi mengubah arah kebijakan sosial dan ekonomi, yang tidak bergeser sama sekali.

Selama tiga puluh tahun terakhir, kewenangan dalam pengambilan keputusan telah berpindah dari ranah politik ke ekonomi. Opsi-opsi kebijakan yang sesungguhnya partisan kini sudah menjadi imperatif ekonomi yang menutup-nutupi proyek politik dan reaksioner ini dengan topeng ideologis kepakaran yang seolah apolitis. Diopernya unsur-unsur politik ke ekonomi, sebagai ranah khusus yang tahan perubahan, turut memunculkan ancaman terbesar terhadap demokrasi di zaman kita. Parlemen—yang marwah perwakilannya sudah terkikis oleh sistem pemilu yang berat sebelah dan campur tangan otoriter terhadap hubungan eksekutif-legislatif—mendapati kekuasaannya dirampas dan dioper ke ‘pasar’. Pemeringkatan oleh Standard & Poor’s dan indeks Wall Street—jimat sakti masyarakat dewasa ini—dianggap lebih lebih besar bobotnya ketimbang kehendak rakyat. Paling banter, pemerintah hanya mampu ‘mengintervensi’ ekonomi. Kelas penguasa terkadang memang perlu mengurangi anarki kapitalisme beserta krisis-krisisnya yang merusak. Namun, pemerintah tidak akan bisa menggugat aturan dan pilihan-pilihan mendasar di bidang ekonomi.

Seorang wakil terkemuka dari fenomena ini adalah mantan Perdana Menteri Italia Draghi. Selama 17 bulan, ia memimpin koalisi yang sangat luas. Isinya termasuk Partai Demokrat, Silvio Berlusconi (musuh bebuyutan Draghi), hingga Five Star Movement yang populis dan partai kanan Lega Nord. Kita bisa menyaksikan ditangguhkannya politik di balik kedok istilah “pemerintahan teknis”—atau dalam bahasa mereka: “pemerintah yang terdiri dari orang-orang terbaik” atau “pemerintahan yang diisi orang-orang berbakat’ Dalam beberapa tahun terakhir, pendapat bahwa tidak boleh ada pemilu baru setelah krisis politik kian santer; politik harus menyerahkan seluruh kendali kepada ekonomi. Dalam sebuah artikel yang terbit pada April 1853, “Achievements of the Ministry”, Marx menulis bahwa “Kabinet Koalisi (‘teknis’) adalah simbol ketidakberdayaan politis”. Pemerintah tidak lagi membahas haluan ekonomi mana yang akan diambil. Sekarang haluan ekonomilah yang melahirkan pemerintahan.

Sebuah mantra neoliberal terus didengungkan beberapa tahun terakhir di Eropa: guna memulihkan ‘kepercayaan’ pasar, diperlukan percepatan ‘reformasi struktural’, sebuah ungkapan yang kini sama artinya dengan kehancuran sosial: pemotongan upah, serangan terhadap hak-hak kelas pekerja terkait perekrutan dan pemecatan, kenaikan usia pensiun, dan privatisasi berskala besar. Jalan ‘reformasi struktural’ ini telah ditempuh “pemerintahan-pemerintahan teknokratik” baru pimpinan orang-orang yang CV-nya penuh pengalaman pernah bekerja di institusi-institusi ekonomi yang paling bertanggung jawab atas krisis ekonomi. Mereka mengaku harus mengambil kebijakan-kebijakan tersebut “demi kemaslahatan negara” dan “generasi mendatang”. Tak hanya itu, kuasa ekonomi dan media arus utama pun mati-matian membungkam siapapun yang bersuara kritis.

Per hari ini Draghi tidak lagi menjadi Perdana Menteri Italia. Koalisinya telah ambruk karena ekstremnya perbedaan kebijakan-kebijakan dari partai-partai pendukungnya. Pemilu Italia akan diadakan lebih awal pada 25 September. Jika kaum Kiri tidak ingin lenyap, mereka harus berani mengusulkan kebijakan radikal yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kekinian yang paling mendesak, dimulai dari krisis lingkungan. Orang-orang yang tidak mampu menjalankan program transformasi sosial dan redistribusi kekayaan adalah para ‘teknokrat’—yang sebenarnya sangat politis—seperti bankir Mario Draghi.

Dan Draghi tidak akan dirindukan.***

Categories
Journalism

O fim do governo italiano explicado por Karl Marx

Poucos sabem que, entre os muitos tópicos aos quais dedicou o seu interesse, Marx também lidou com a crítica dos chamados “governos técnicos”. Enquanto autor de artigos para o New York Tribune, um dos diários de maior circulação do seu tempo, Marx observou os desenvolvimentos políticos e institucionais que levaram a um dos primeiros governos técnicos da história: o governo do Conde de Aberdeen que durou desde dezembro de 1852 a janeiro de 1855.

Os artigos de Marx destacavam-se pela sua perspicácia e sarcasmo. E o The Times celebrava os acontecimentos de 1852 como o sinal do início de um tempo “no qual o espírito partidário deve voar da terra, e o génio, a experiência, a capacidade e o patriotismo devem ser as únicas qualificações para o cargo”. O jornal londrino apelava para que “homens de todos os tipos de opinião” apoiassem o novo governo porque “os seus princípios exigem aprovação e apoio universal”. Argumentos semelhantes foram usados em fevereiro de 2021, quando Mario Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu, se tornou primeiro-ministro de Itália.

No artigo de 1853, A Superannuanted Administration: Prospect of the Coalition Ministry, Marx troçava do ponto de vista do The Times. Aquilo que o maior jornal britânico considerava ser tão moderno e cativante era para ele uma mera farsa. Quando o The Times anunciou um “ministério composto totalmente por figuras novas, jovens e promissoras”, Marx escreveu que “o mundo certamente não ficará nem um pouco confuso ao saber que a nova era na história da Grã-Bretanha será inaugurada por todos, exceto por octogenários esgotados”. Para além do julgamento acerca dos indivíduos havia outros, de maior interesse, sobre as suas políticas: “prometem-nos o total desaparecimento das lutas partidárias, não, até dos partidos eles próprios”, notava. “Qual o sentido do artigo do The Times?” A pergunta infelizmente é atual, num mundo em que o domínio do capital sobre o trabalho se tornou tão feroz quanto era em meados do século XIX. A separação entre economia e política, que diferencia o capitalismo dos modos de produção anteriores, alcançou um pique. A economia não apenas domina a política, marcando a sua agenda e dominando as suas decisões, mas também fica fora da sua jurisdição e controlo democrático – ao ponto em que uma mudança de governo já não muda a direção das políticas económicas e sociais. Estas devem ser imutáveis.

Nos últimos trinta anos, os poderes de decisão passaram da esfera política para a económica. As opções políticas partidárias foram transformadas em imperativos económicos que disfarçam um projeto altamente político e reacionário por detrás de uma máscara de perícia apolítica.

Este desvio de partes da esfera política para a economia, como um domínio separado e impermeável à mudança, constitui a mais grave ameaça à democracia dos nossos tempos. Parlamentos nacionais, já drenados de valor representativo por sistemas eleitorais enviesados e revisões autoritárias da relação entre poder executivo e legislativo, deparam-se com a transferência dos seus poderes para o “mercado”. Os ratings da Standard & Poor’s e as cotações de Wall Street – estes mega-fetiches sociedade contemporânea – pesam incomparavelmente mais do que a vontade do povo. Quando muito, o governo político pode “intervir” na economia (por vezes a classe dominante precisa de mitigar a anarquia destruidora do capitalismo e as suas crises violentas) mas não pode questionar as suas regras e escolhas fundamentais.

Um representante proeminente desta política era o antigo primeiro-ministro italiano Draghi, que, durante 17 meses, liderou uma coligação muito ampla que incluía o Partido Democrático, o seu inimigo de há muito Silvio Berlusconi, os populistas do Movimento Cinco Estrelas e a extrema-direita da Liga Norte. Por detrás da fachada do termo “governo técnico” – ou como dizem do “governo dos melhores” ou “governo de todos os talentos” – podemos encontrar uma suspensão da política. Em anos recentes, tem sido argumentado que não devem acontecer novas eleições após uma crise política; a politica deve ser entregue ao controlo total da economia. Num artigo de abril de 1853, Achievements of the Ministry, Marx escreveu que o governo de coligação (“técnico”) representa a impotência do poder político”. Os governos já não discutem que orientação económica tomar. Agora as orientações económicas fazem nascer governos.

Em anos recentes, na Europa, tem sido repetido o mantra neoliberal de que, para restaurar a “confiança” dos mercados, era necessário implementar rapidamente “reformas estruturais”, uma expressão agora usada como sinónimo de devastação social: por outras palavras, cortes nos salários, ataques aos direitos dos trabalhadores no que toca à contratação e despedimento, aumentos da idade da reforma e privatizações em larga escala. Os novos “governos técnicos”, liderados por indivíduos com formação em algumas das instituições económicas mais responsáveis pela crise económica, seguiram este caminho – alegando fazerem-nos “para o bem do país” e “para o bem-estar das gerações futuras”. Para além disso, o poder económico e os meios da comunicação social dominante têm tentado silenciar quem faça soar uma voz discordante.

A partir de hoje, Draghi já não é primeiro-ministro de Itália. A sua maioria implodiu devido às políticas muito diferentes dos partidos que o apoiavam e o país irá para eleições antecipadas em 25 de setembro. Para a esquerda não desaparecer, deve ter a coragem de propor as políticas radicais necessárias para lidar com os problemas contemporâneos mais urgentes, a começar com a crise ecológica. As últimas pessoas que podem implementar um programa de transformação social e de redistribuição da riqueza são os “técnicos” – na realidade muito políticos – como o banqueiro Mario Draghi. Não sentiremos a sua falta.

Categories
Journalism

El fin del gobierno italiano explicado por Karl Marx

Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En calidad de periodista del York Tribune, uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen –que estuvo en el gobierno de Inglaterra desde diciembre de 1852 hasta enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El Times celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el consenso y el apoyo universales”. Argumentos similares se utilizaron en febrero de 2021, cuando Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, se convirtió en primer ministro de Italia.

El coro de aprobación en torno a Draghi, exgobernador del Banco de Italia entre 2006 y 2011, y expresidente del Banco Central Europeo, entre 2011 y 2019, se asemeja al del Times en 1852. Todos los órganos de prensa conservadores y liberales, incluidos los de la izquierda moderada, se han unido en una cruzada contra los “irresponsables partidos políticos” y a favor del “salvador” Draghi.
En un artículo de 1853, Un gobierno decrépito. Perspectivas del gabinete de coalición, Marx se burló de la pretensión del Times de calificar de “técnicos” a los representantes del poder dominante que tenían una agenda eminentemente política. Lo que el principal periódico británico consideraba un modelo moderno y convincente era una farsa para él. Cuando el Times anunció “un ministerio compuesto enteramente por personajes nuevos, jóvenes y prometedores”, Marx declaró que “el mundo quedará un tanto estupefacto al enterarse de que la nueva era de la historia está a punto de ser inaugurada nada menos que por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por usura, y sólo con artificio mantenidos con vida”.

Junto a los juicios sobre las personas hubo otros, de mayor interés, sobre sus políticas. Marx se preguntó: “Cuando nos promete la desaparición total de las luchas entre los partidos, incluso la desaparición de los partidos mismos, ¿qué quiere decir el Times?” La cuestión es, desgraciadamente, demasiado actual hoy en día. La separación entre lo “económico” y lo “político”, que diferencia al capitalismo de modos de producir que lo precedieron, parece haber llegado a su clímax. La economía no sólo domina la política, estableciendo su agenda y dando forma a sus decisiones, sino que se encuentra fuera de su jurisdicción y control democrático, hasta el punto de que un cambio de gobierno ya no cambia las direcciones de la política económica y social. Esas deben ser inmutables.

La traslación de la esfera política a la economía

En los últimos treinta años, el poder de decisión ha pasado de la esfera política a la económica. Determinadas opciones políticas se han transformado en imperativos económicos que disfrazan un proyecto altamente reaccionario tras una máscara ideológica apolítica. La traslación de una parte de la esfera política a la economía, como un ámbito separado e impermeable a las demandas sociales, y el paso del poder de los parlamentos –ya suficientemente vaciados de valor representativo por los sistemas electorales mayoritarios y por la revisión autoritaria de la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo– a los mercados y a sus oligarquías constituyen serios obstáculos para la democracia en nuestro tiempo. Las calificaciones de Standard & Poor’s o las señales procedentes de Wall Street –esos enormes fetiches de la sociedad contemporánea– valen harto más que la voluntad popular. En el mejor de los casos, el poder político puede intervenir en la economía (a veces las clases dominantes lo necesitan para mitigar las destrucciones generadas por la anarquía del capitalismo y la violencia de sus crisis), pero sin que sea posible discutir las reglas de esa intervención, ni mucho menos las opciones de fondo.
Un representante destacado de esta política fue el exprimer ministro italiano Draghi, que durante 17 meses lideró una coalición muy amplia que incluía al Partido Democrático, a su viejo enemigo Silvio Berlusconi, a los populistas del Movimiento Cinco Estrellas y al partido de extrema derecha Liga Norte. Detrás de la fachada del término “gobierno técnico” –o como se dice del “gobierno de los mejores” o del “gobierno de todos los talentos”– se esconde la suspensión de la política. Este fenómeno no es nuevo en Italia. Desde el final de la Primera República, ha habido numerosos gobiernos con liderazgo “técnico” o sin representantes de partidos políticos. Entre ellos, el gobierno de Azeglio Ciampi, previamente gobernador del Banco de Italia durante quince años, de 1993 a 1994 (y posteriormente elegido para el cargo de Presidente de la República de 1999 a 2006); el gobierno de Lamberto Dini, antiguo director general del Banco de Italia, tras una larga carrera en el Fondo Monetario Internacional, en 1995-1996; y el gobierno de Mario Monti, excomisario europeo de Competencia con experiencia previa relevante en la Comisión Trilateral del Grupo Rockefeller, el comité directivo del Grupo Bilderberg y como asesor internacional de Goldman Sachs, de 2011 a 2013.

En los últimos años, se ha llegado a sostener que no se deben convocar nuevas elecciones tras una crisis política; la política debe ceder todo el control a la economía. En otro artículo de 1853, Operaciones de gobierno, Marx afirmó que “el gobierno de coalición (‘técnico’) representa la impotencia del poder político en un momento de transición”. Los gobiernos ya no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones económicas hacen nacer a los gobiernos.
En Europa se ha repetido el mantra neoliberal de que, para restablecer la “confianza” de los mercados, era necesario avanzar rápidamente por el camino de las “reformas estructurales”, una expresión que ahora se utiliza como sinónimo de devastación social, es decir: reducción de salarios, revisión de los derechos laborales en materia de contratación y despido, aumento de la edad de jubilación y privatizaciones a gran escala. Los nuevos “gobiernos técnicos”, encabezados por individuos con antecedentes en algunas de las instituciones económicas más responsables de la crisis económica, han seguido este camino, afirmando que lo hacen “por el bien del país” y “el bienestar de las generaciones futuras”. Además, el poder económico y los grandes medios de comunicación han intentado silenciar a cualquier voz disonante del coro.

Draghi ya no es el primer ministro italiano. Su mayoría ha implosionado debido a los diferentes intereses de los partidos que le apoyaban e Italia irá a elecciones anticipadas el 25 de septiembre. Si la izquierda no quiere desaparecer, debe tener el valor de proponer las respuestas radicales necesarias para salir de la crisis. Los últimos que pueden llevar adelante una agenda política ecológica y socialmente transformadora son los “técnicos” –en realidad muy políticos– como el banquero Mario Draghi. No se le echará de menos.

Categories
Journalism

La fine del governo spiegata da Marx

In pochi sanno che, tra i numerosi temi ai quali dedicò il suo interesse, Marx si occupò anche della critica dei cosiddetti «governi tecnici». In qualità di giornalista del New-York Tribune, uno dei quotidiani più diffusi del suo tempo, Marx osservò gli avvenimenti politico-istituzionali che portarono alla nascita di uno dei primi casi di «governo tecnico» della storia: il gabinetto di lord Aberdeen, il primo ministro che rimase alla guida dell’Inghilterra dal dicembre 1852 al gennaio 1855.

In un articolo del 1853, intitolato Un governo decrepito. Prospettive del ministero di coalizione, Marx irrise la pretesa del Times di rappresentare come «tecnici» gli esponenti del potere dominante che avevano un’agenda eminentemente politica. Ciò che il Times considerava un modello moderno e avvincente costituiva per lui una farsa. Quando il giornale di Londra annunciò un «ministero composto da uomini nuovi», Marx dichiarò che «il mondo sarà certamente non poco stupito quando avrà appreso che la nuova era nella storia sta per essere inaugurata nientemeno che da logori ottuagenari».

Accanto al giudizio sulle persone, c’era quello, ben più importante, sulle loro idee politiche. Marx si chiese: «Ci viene promessa la scomparsa totale delle lotte tra i partiti, anzi la scomparsa dei partiti stessi. Che cosa vuol dire il Times?». Negli ultimi anni, questa domanda è ritornata di attualità.

La separazione tra «economico» e «politico», che differenzia il capitalismo dai modi di produzione che lo hanno preceduto, pare avere raggiunto il culmine. L’economia non solo domina la politica, dettandole agenda e decisioni, ma è oramai posta al di fuori delle sue competenze e del controllo democratico, al punto che il cambio dei governi non modifica più gli indirizzi di politica economica e sociale. Essi devono essere immutabili.

Negli ultimi trent’anni si è proceduto a trasferire il potere decisionale dalla sfera politica a quella economica. Possibili decisioni politiche sono state trasformate in incontestabili imperativi economici, che sotto la maschera ideologica dell’apoliticità nascondevano, al contrario, un impianto eminentemente politico e dal contenuto reazionario. La ridislocazione di una parte della sfera politica nell’economia, come ambito separato e immodificabile, il passaggio di potere dai parlamenti (già svuotati del loro valore rappresentativo da sistemi elettorali maggioritari e da revisioni autoritarie del rapporto tra il potere governativo e quello legislativo) al mercato e alle sue oligarchie, costituiscono gravi impedimenti democratici del nostro tempo. I rating di Standard & Poor’s, gli indici di Wall Street – questi enormi feticci della società contemporanea – valgono più della volontà popolare. Nel migliore dei casi, il potere politico può intervenire nell’economia (talvolta le classi dominanti ne hanno bisogno per mitigare le distruzioni prodotte dall’anarchia del capitalismo e dalle sue violente crisi), ma senza mai poterne ridiscutere le regole e le scelte di fondo.

Eminente rappresentante di questa politica è stato l’ex presidente del consiglio italiano Mario Draghi, per 17 mesi alla guida di un’amplissima coalizione comprendente il Partito democratico, Forza italia, il Movimento 5 stelle e la Lega nord. Dietro l’impostura del termine «governo tecnico» – o, come si usa dire del «governo dei migliori» o «governo di tutti i talenti» – si cela la sospensione della politica. Nell’articolo del 1853 Operazioni del governo, Marx affermò che «il governo di coalizione (‘tecnico’) rappresenta l’impotenza del potere politico». I governi non discutono più quali indirizzi economici adottare, ma sono gli indirizzi economici a generare la nascita dei governi.

Negli ultimi anni, in Europa si è ripetuto il mantra neoliberista secondo cui, per «ristabilire la fiducia» dei mercati occorreva procedere spediti sulla strada delle «riforme strutturali» (espressione divenuta sinonimo di scempio sociale), ovvero: riduzione salariale, revisione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici circa le norme che regolano l’assunzione e il licenziamento, aumento dell’età pensionabile e privatizzazioni su larga scala. I nuovi «governi tecnici», con a capo gli uomini cresciuti nelle stanze di alcune delle istituzioni economiche maggiormente responsabili della crisi economica, hanno amministrato il potere compiendo queste scelte. Ovviamente, con la pretesa di farlo per il «bene del paese» e per il «futuro delle prossime generazioni». Al muro ogni voce fuori dal coro.

Oggi Draghi non è più il presidente del consiglio, la sua maggioranza è implosa e ci saranno elezioni anticipate il 25 di settembre. Se la sinistra non vuole scomparire deve avere il coraggio di proporre le necessarie risposte radicali per uscire dalla crisi. Gli ultimi che possono portare avanti un’agenda politica ecologica e di trasformazione sociale sono i «tecnici» – in realtà molto politici – come il banchiere Draghi. Goodbye Mario. Non sentiremo la tua mancanza.

Categories
Journalism

The Rule of “Experts” Is Destroying Democracy

Among the many topics to which Karl Marx devoted his interest, one of the less well-known is his critique of so-called “technical government” — that is, governments led by supposed “experts” not affiliated with political parties. As a contributor to the New York Tribune, one of the widest- circulation dailies of his day, Marx observed the institutional developments that led to one of the first such governments in history: the Earl of Aberdeen’s cabinet in Britain, from December 1852 to January 1855.
Marx’s reports stood out for their perceptiveness and sarcasm. The Times celebrated these events as a sign that Britain was at the beginning of a time “in which party spirit is to fly from the earth, and genius, experience, industry and patriotism are to be the sole qualifications for office.” The London- based daily called on “men of every class of opinion” to rally behind the new government because “its principles command universal assent and support.”

Similar arguments were used in February 2021, when Mario Draghi became Italy’s prime minister. The fanfare around Draghi, who had been governor of the Bank of Italy from 2006 to 2011 and president of the European Central Bank from 2011 to 2019, was akin to that of the Times in 1852. All conservative and liberal press organs, including those of the moderate left, joined in a crusade against the irresponsible political parties and in favor of the “savior” Draghi. With his resignation on Thursday, the experiment has once again come to an end.
In the 1853 article “A Superannuated Administration: Prospect of the Coalition Ministry,” Marx scoffed at the Times’ viewpoint. What the major British newspaper found so modern and enthralling was, for him, sheer farce. When The Times announced “a ministry composed entirely of new, young and promising characters,” Marx mused that
the world will certainly be not a little puzzled to learn that the new era in the history of Great Britain is to be inaugurated by all but used-up octogenarians, bureaucrats who served under almost every Administration since the close of the last century, twice dead of age and exhaustion and only resuscitated into an artificial existence.
Alongside the judgments on individuals there were others, of greater interest, concerning their policies: “We are promised the total disappearance of party warfare, nay even of parties themselves,” Marx noted. “What is the meaning of The Times?”

The question is unfortunately all too topical today, in a world where the rule of capital over labor has become as feral as it was in the mid-nineteenth century. The separation between economics and politics, which differentiates capitalism from previous modes of production, has reached a high point. Economics not only dominates politics, setting its agenda and shaping its decisions, but lies outside its jurisdiction and democratic control — to the point where a change of government no longer changes the directions of economic and social policy. They must be immutable.

Economic “Imperatives”

In the last thirty years, the powers of decision-making have passed from the political to the economic sphere. Partisan policy options have been transformed into economic imperatives that disguise a highly political and reactionary project behind an ideological mask of apolitical expertise. This shunting of parts of the political sphere into the economy, as a separate domain impervious to change, involves the gravest threat to democracy in our times. National parliaments, already drained of representative value by skewed electoral systems and authoritarian revisions of the relationship between executive and legislature, find their powers taken away and transferred to the “market.” Standard & Poor’s ratings, the Wall Street index, and the bid-ask spread — these megafetishes of contemporary society — carry incomparably more weight than the will of the people. At best governments can “intervene” in the economy (sometimes, the ruling classes need to mitigate the destructive anarchy of capitalism and its violent crises), but they cannot call into question its rules and fundamental choices.

From February 2021 until his resignation last Thursday, Draghi was a prominent representative of this policy. For seventeen months he led a very broad coalition including the centrist Democratic Party, its longtime enemy Silvio Berlusconi, the populists of the Five Star Movement, and Matteo Salvini’s far-right Lega. Behind the facade of the term “technical government” — or as they say, the “government of the best” — we can see a suspension of politics.
This phenomenon is not new in Italy. Since the end of the First Republic in the early 1990s, there have been numerous governments with “technical” leadership or without political party representatives. These include the government of Carlo Azeglio Ciampi, previously governor of the Bank of Italy for fifteen years, from 1993 to 1994 (and subsequently elected to the office of president of Italy from 1999 to 2006); the government of Lamberto Dini, former director general of the Bank of Italy, after a long career at the International Monetary Fund, in 1995-96; and the government of Mario Monti, the former European Commissioner for Competition with previous relevant experience on the Rockefeller Group’s Trilateral Commission, the Bilderberg Group steering committee, and as an international adviser to Goldman Sachs, from 2011 to 2013.

In recent years, it has been argued that new elections should not be granted after a political crisis; politics should hand over total control to economics. In an April 1853 article, “Achievements of the Ministry,” Marx wrote that “the Coalition [‘technical’] Ministry represents impotency in political power.” Governments no longer discuss which economic orientation to take. Now the dominant economic orientations bring about the birth of governments.
In Europe in recent years, the neoliberal mantra has been repeated that to restore market “confidence” it was necessary to proceed rapidly down the road of “structural reforms” — an expression now used as a synonym for social devastation: in other words, wage cuts, attacks on workers’ rights over hiring and firing, increases in the pension age, and large-scale privatization.
The new “technical governments,” headed by individuals with a background in some of the economic institutions most responsible for the economic crisis, have gone down this path — claiming to do this “for the good of the country” and “the well-being of future generations.” Moreover, the economic powers and the mainstream media have attempted to silence anyone who has raised a discordant voice.

Following his resignation, Draghi is no longer to be Italy’s prime minister. His majority has imploded because of the too-different policies of the parties that supported him, and Italy will go to early elections on September 25. If the Left is not to disappear, it must also have the courage to propose the radical policies necessary to address the most urgent contemporary issues, starting from the ecological crisis. The last people who could carry out a program of social transformation and redistribution of the wealth are the “technicians” — actually very political figures — like the central banker Mario Draghi. He will not be missed.

Categories
Journalism

Baraye Rosa Luxemburg

در آگوست ۱۸۹۳، زمانی که یک کرسی در کنگره‌ی زوریخ اینترناسیونال دوم به رزا لوکزامبورگ برای سخنرانی اعطا شد، او بدون تردید راهش را از میان انبوه نمایندگان و فعالان سیاسی موجود در سالن گشود. وی از معدود زنان حاضر در آن‌جا بود. در عنفوان جوانی، با جثه‌ای ظریف و شکننده و نقص مادرزادی در ران‌هایش که او را از پنج‌سالگی وادار به لنگیدن کرده بود. نخستین برداشتِ افرادی که او را دیدند، موجودی نحیف بود؛ اما پس از ایستادن در آن کرسی توانست خود را بهتر بشناساند، خیلی زود تمامی حضار شیفته‌ی مهارت او در استدلال و ابتکارش در اتخاذ مواضع شدند.

مسئله‌ی ملی لهستان

از دیدگاه او، مطالبه‌ی اصلی جنبش کارگران لهستان، برخلاف آن‌چه که همه پیش از او مدعی بودند، نباید تشکیل یک دولت مستقل باشد. لهستان هنوز تحت حکمرانی سه‌جانبه قرار دارد و میان سه امپراطوری آلمان، اتریش-مجارستان و روسیه تقسیم شده است. اتحاد مجدد آن دشوار ارزیابی می‌شود؛ و کارگران باید تلاش خود را بر اهدافی متمرکز کنند که مبارزات عملی را در راه رسیدن به نیازهای خاص سامان می‌دهد.

او در رشته‌ای از استدلال‌ها، که در طی سال‌های پیش‌رو به توسعه‌ی آن‌ها پرداخت، به کسانی که روی مسائل ملی متمرکز شده بودند تاخت و نسبت به این خطر که از خطابه‌های میهن‌پرستانه برای کم‌اهمیت جلوه دادن مبارزات طبقاتی و سوق دادن دغدغه‌های اجتماعی به پس‌زمینه استفاده خواهد شد، هشدار داد. نیازی نبود که به تمامی اشکال ستمی که از جانب پرولتاریا متحمل می‌شدند برچسب (متاثر از هویت ملی لهستان) بزنند. او برای جلوگیری از افتادن در این دام، خواهان توسعه‌ی خودفرمانی محلی و تقویت خودگردانی فرهنگی‌ای بود که زمانی اسلوب سوسیالیستی تولید بنا نهاده بود، و به‌مانند سپری در برابر هرگونه تجدید حیات شووینیسم و اشکال جدید تبعیض عمل می‌کند. فشار تمامی این اندیشه‌ها، سبب ایجاد تمایز میان مسئله‌ی ملی و مسئله‌ی دولت ملت بود.

در برابر جریان کنونی

مداخله در کنگره‌ی زوریخ، مظهر تمامی زندگی‌نامه‌ی فکری زنیست که در زمره‌ی یکی از قابل‌توجه‌ترین مروجان سوسیالیسم قرن بیستم قرار دارد. رزا لوکزامبورگ که صد و پنجاه سال پیش در ۵ مارس ۱۸۷۱ در زاموشج، در لهستان تحت اشغال تزاریست متولد شد، تمامی عمر خود را در حاشیه زندگی کرد، با مشقت‌های بسیار دست‌وپنجه نرم کرد و همیشه برخلاف جریان شنا کرد. لوکزامبورگِ یهودی‌تبار، که از یک معلولیت جسمانی مادام‌العمر رنج می‌برد، در بیست و هفت سالگی به آلمان نقل مکان کرد و در آن‌جا از طریق ازدواج مصلحتی، موفق به کسب تابعیت شد. او در همه‌گیری جنگ جهانی اول به طرز سرسختانه‌ای صلح‌طلب بود و همین موجب شد چندین بار به خاطر ایده‌هایش زندانی شود. او دشمن پرشور امپریالیسم، در دوره‌ای جدید و خشونت‌آمیز از گسترش استعماری بود. او در بحبوحه‌ی بربریت علیه مجازات اعدام مبارزه کرد، و -مهم‌ترین جنبه آن است که- اون زنی بود که در جهانی زندگی می‌کرد که می‌توان گفت منحصراً مردان در آن سکونت دارند. او اغلب تنها زن حاظر بود؛ چه در دانشگاه زوریخ، جایی که در سال ۱۸۹۷ با رساله‌ای در باب توسعه‌ی صنعتی لهستان، موفق به اخذ دکتری شد، و چه در جریان رهبری سوسیال دموکراسی آلمان. حزب او را به عنوان اولین زنی منصوب کرد که در کادر مرکزی مدرسه تدریس می‌کند. -وظیفه‌ای که در خلال سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ مشغول به انجام آن بود- برهه‌ای که در آن انباشت سرمایه (۱۹۱۳)‌ را منتشر کرد و برروی پروژه‌ی تکمیل نشده‌ی مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی (۱۹۲۵) کار کرد. این دشواری‌ها توسط سرشت مستقل و خودفرمان او تکمیل می‌شد؛ فضیلتی که در احزاب چپ نیز اغلب موجب دردسر بود. او با نمایش هوشمندی تند و تیزش، این ظرفیت را داشت که پیش از چهره‌هایی مانند آگوست ببل و کارل کائوتسکی (که امتیاز سازنده‌ی تماس مستقیم با فردریش انگلس را داشتند)، ایده‌های جدید را بدون ایجاد هراس و عملاً با بی‌طرفی غیرخصمانه‌ گسترش داده و از آن‌ها دفاع کند. هدف او از انجام این کار، تکرار دوباره‌ی سخنان مارکس نبود، بلکه تفسیر تاریخی آن‌ها و در صورت لزوم فرارفتن از سطح آن‌هاست. ابراز عقیده‌ی آزادانه و بیانِ مواضع انتقادی در داخل حزب، برای او یک حق مسلم بود. حزب باید فضایی باشد که دیدگاه‌های مختلف بتوانند در آن هم‌زیستی داشته باشند، تا زمانی که کسانی که به آن می‌پیوندند در اصول اساسی آن اتفاق‌نظر داشته باشند.

حزب، اعتصاب، انقلاب

رزا لوکزامبورگ با موفقیت برموانع بسیاری که با آن‌ها روبه‌رو بود، غلبه کرد؛ و در مناظره‌ی سرسختانه‌ای که چرخش اصلاح‌طلبانه‌ی ادوارد برنشتاین را در پی داشت، به چهره‌ای شناخته‌شده در مهم‌ترین سازمان جنبش کارگری اروپا تبدیل شد. در حالی که برنشتاین در متن مشهور خود پیش‌شرط‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال دموکراسی (۹۹-۱۸۹۷) از حزب خواسته بود که پل‌های خود را با گذشته خراب کنند و خود را به نیرویی صرفاً تدریج‌گرا تبدیل کنند، لوکزامبورگ در اصلاحات اجتماعی یا انقلاب؟ (۹۹-۱۹۸۹) اصرار داشت که در طول هر دوره‌ی تاریخی «اعمال انجام‌شده برای اصلاحات تنها در جهتی که انگیزه‌ی انقلاب پیشین را ایجاد کرده ادامه می‌یابد.» کسانی که در پی دستیابی به «مرغدانیِ حکومت پارلمانی بورژوازی» بودند، تغییراتی که فتح انقلابی حکومت ممکن می‌کرد، انتخاب «راهی آرام‌تر، مطمئن‌تر و کندتر به سوی همان هدف» نبود، بلکه هدف به کلی متفاوت بود. آن‌ها جهان بورژوازی و ایدئولوژی‌های آن را پذیرفته بودند. نکته این نبود که نظم اجتماعی موجود را بهبود بخشیم، بلکه این بود که نظم کاملاً متفاوتی بنا کنیم. اتحادیه‌های کارگری -که می‌توانستند شرایط مساعدتر را از اربابان تنها در درون خود اسلوب سرمایه‌داری تصاحب کنند.- و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه موجب ترویج افکار راجع به موضوعات و اقداماتی شد که ممکن است تحول بنیادی جامعه را به همراه داشته باشند. لوکزامبورگ در کتاب اعتصاب دسته‌جمعی، حزب و اتحادیه‌های بازرگانی (۱۹۰۶)، که در آن به تحلیل رویداد‌های اصلی در مناطق وسیعی از امپراطوری روسیه ‌می‌پردازد، نقش کلیدی گسترده‌ترین لایه‌های پرولتاریا، که عمدتاً سازمان‌نیافته بودند را برجسته کرد. از دیدگاه او، توده‌ها قهرمانان واقعی تاریخ بودند. در روسیه «عنصر خودجوشی» -مفهومی که باعث شد برخی او را به دست‌بالاگرفتن آگاهی طبقاتی توده‌ها متهم کنند.- حائز اهمیت بوده است. در نتیجه نقش حزب نباید آماده‌سازی اعتصاب دسته‌جمعی باشد، بلکه باید قرار دادن خود در راس جنبش «به عنوان یک کل منسجم» باشد.

برای رزا لوکزامبورگ، اعتصاب دسته‌جمعی «نبض زننده‌ی انقلاب» و در عین حال «قدرتمندترین چرخ محرکه‌ی آن» بود. این اسلوب صحیح «جنبش توده‌ی پرولتاریا و شکل خارق‌العاده‌ی مبارزه‌ی پرولتری در انقلاب» بود. این یک اقدام موردی و مجزا نبود، بلکه ماحصل دوره‌ای طولانی از مبارزه‌ی طبقاتی بود. علاوه بر آن در «تلاطم دوره‌ی انقلابی» پرولتاریا به گونه‌ای دگرگون شد که حتی عالی‌ترین خیرها در زندگی -نه از حیث رفاه مادی- در مقایسه با آرمان مبارزه، ارزش اندکی داشتند. کارگران آگاهی و کمال کسب کردند. اعتصابات دسته‌جمعی در روسیه نشان داده بود که در چنین برهه‌ای «اقدام متقابل و پیوسته‌ی مبارزات سیاسی و اقتصادی» به گونه‌ای که از یکی بلافاصله به دیگری منتقل می‌شد.

Categories
Journalism

How Will Russia’s War on Ukraine End?

The war in Ukraine is now in its fourth month. According to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, it has already caused the death of almost five thousand civilians and has forced almost five million people to leave their homes and flee abroad. These numbers do not include military deaths — at least ten thousand Ukrainians and probably more on the Russian side — and the many millions of people who have been displaced inside Ukraine.
The invasion has also entailed the mass destruction of cities and civilian infrastructure that will take generations to rebuild. The extent of major war crimes, like those committed during the siege of Mariupol, are yet to fully come to light.
Reflecting on the war so far, Marcello Musto sat down with Etienne Balibar, Silvia Federici, and Michael Lowy. Together, they discussed Russia’s culpability, the role of NATO, and paths toward ending the war.

MARCELLO MUSTO    The Russian invasion of Ukraine has brought the brutality of war back to Europe and confronted the world with the dilemma of how to respond to the attack on Ukrainian sovereignty.

MICHAEL LOWY  As long as [Vladimir] Putin wanted to protect the Russian-speaking minorities of the Donetsk region, there was a certain rationality to his policies. The same can be said for his opposition to NATO’s expansion in Eastern Europe. However, this brutal invasion of Ukraine, with its series of bombings of cities, with thousands of civilian victims, among them elderly people and children, has no justification.

ETIENNE BALIBAR  The war developing before our eyes is “total.” It is a war of destruction and terror waged by the army of a more powerful neighboring country, whose government wants to enlist it in an imperialist adventure with no turning back. The urgent, immediate imperative is that the Ukrainians’ resistance should hold, and that to this end it should be and feel really supported by actions and not simple feelings. What actions? Here begins the tactical debate, the calculation of the efficacy and risks of the “defensive” and the “offensive.” However, “wait and see” is not an option.

MARCELLO MUSTO  Alongside the justified Ukrainian resistance, there is the equally critical question of how Europe can avoid being seen as an actor in the war and contribute instead, as much as possible, to a diplomatic initiative to bring an end to the armed conflict. Hence the demand of a significant part of public opinion — despite the bellicose rhetoric of the last three months — that Europe should not take part in the war.
The first point of this is to avoid even more suffering of the population. For the danger is that, already martyred by the Russian army, the nation will be turned into an armed camp that receives weapons from NATO and wages a long war on behalf of those in Washington who hope for a permanent weakening of Russia and a greater economic and military dependence of Europe on the US. If this were to happen, the conflict would go beyond the full and legitimate defense of Ukrainian sovereignty.

Those who, from the beginning, denounced the dangerous spiral of war that would follow shipments of heavy weapons to Ukraine are certainly not unaware of the daily violence perpetrated there and do not wish to abandon its population to the military might of Russia. “Nonalignment” does not mean neutrality or equidistance, as various instrumental caricatures have suggested. It is not a question of abstract pacifism as a matter of principle, but rather of a concrete diplomatic alternative. This implies carefully weighing up any action or declaration according to whether it brings nearer the key objective in the present situation: that is, to open credible negotiations to restore peace.

SILVIA FEDERICI  There is no dilemma. Russia’s war on Ukraine must be condemned. Nothing can justify the destruction of towns, the killing of innocent people, the terror in which thousands are forced to live. Far more than sovereignty has been violated in this act of aggression. However, I agree, we must also condemn the many maneuvers by which the US and NATO have contributed to foment this war, and the decision of the US and the EU to send arms to Ukraine, which will prolong the war indefinitely. Sending arms is particularly objectionable considering that Russia’s invasion could have been stopped, had the US given Russia a guarantee that NATO will not extend to its borders.

MARCELLO MUSTO  Since the beginning of the war, one of the main points of discussion has been the type of aid to be provided for the Ukrainians to defend themselves against Russia’s aggression, but without generating the conditions that would lead to even greater destruction in Ukraine and an expansion of the conflict internationally. Among the contentious issues in the past months have been [Volodymyr] Zelensky’s request for the imposition of a no-fly zone over Ukraine, the level of economic sanctions to be imposed on Russia, and, more significantly, the appropriateness of sending arms to the Ukrainian government. What are, in your opinion, the decisions that have to be taken to ensure the smallest number of victims in Ukraine and to prevent further escalation?

MICHAEL LOWY One could level many criticisms at present-day Ukraine: the lack of democracy, the oppression of the Russian-speaking minority, “occidentalism,” and many others. But one cannot deny the Ukrainian people their right to defend themselves against the Russian invasion of their territory in brutal and criminal contempt of the right of nations to self¬determination.

ETIENNE BALIBAR  I would say that the Ukrainians’ war against the Russian invasion is a “just war,” in the strong sense of the term. I am well aware that this is a questionable category, and that its long history in the West has not been free from manipulation and hypocrisy, or disastrous illusions, but I see no other suitable term.
I appropriate it, therefore, while specifying that a “just” war is one where it is not enough to recognize the legitimacy of those defending themselves against aggression — the criterion in international law — but where it is necessary to make a commitment to their side. And that it is a war where even those, like me, for whom all war — or all war today, in the present state of the world — is unacceptable or disastrous, do not have the choice of remaining passive. For the consequence of that would be still worse. I therefore feel no enthusiasm, but I choose: against Putin.

MARCELLO MUSTO  I understand the spirit of these observations, but I would concentrate more on the need to head off a general conflagration and therefore on the urgent need to reach a peace agreement. The longer this takes, the greater are the risks of a further expansion of the war. No one is thinking of looking away and ignoring what is happening in Ukraine. But we have to realize that when a nuclear power like Russia is involved, with no sizable peace movement active there, it is illusory to think that the war against Putin can be “won.”

ETIENNE BALIBAR  I am terribly afraid of military — including nuclear — escalation. It is terrifying and visibly not ruled out. But pacifism is not an option. The immediate requirement is to help the Ukrainians to resist. Let us not start playing “nonintervention” again. The EU is anyway already involved in the war. Even if it is not sending troops, it is delivering weapons — and I think it is right to do so. That is a form of intervention.

MARCELLO MUSTO  On May 9, the Biden administration approved the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022: a package of more than forty billion dollars in military and financial aid to Ukraine. It is a colossal sum, to which should be added the aid from various EU countries, and it seems designed to fund a protracted war. Biden himself strengthened this impression on June 15, when he announced that the US would be sending military aid worth a further one billion dollars.
The ever larger supplies of hardware from the US and NATO encourage Zelensky to keep putting off the much-needed talks with the Russian government. Moreover, given the historical precedent of weapons that were originally sent into active war zones but sticking around long after for different ends, it seems reasonable to wonder whether these shipments will serve only to drive the Russian forces from Ukrainian territory.

SILVIA FEDERICI  I think that the best move would be for the US and EU to give Russia the guarantee that Ukraine will not join NATO. This was promised to [Mikhail] Gorbachev at the time of the fall of the Berlin Wall, though it was not put in writing. Unfortunately, there is no interest in seeking a solution.
Many in the US military and political power structure have been advocating and preparing for a confrontation with Russia for years. And the war is now conveniently used to justify a huge increase in petroleum extraction and brush aside all concern for global warming. Already Biden has gone back on his electoral campaign promise to stop drilling on Native American lands. We are also witnessing a transfer of billions of dollars to the US military industrial complex, that is one of the main winners in this war. Peace will not come with an escalation in the fighting.

MARCELLO MUSTO  Let us discuss the reactions of the Left to the Russian invasion. Some organizations, though only a small minority, made a big political mistake in refusing to clearly condemn Russia’s “special military operation” — a mistake which, apart from anything else, will make any denunciations of future acts of aggression by NATO, or others, appear less credible. It reflects an ideologically blinkered view that is unable to conceive of politics in anything but a one¬dimensional manner, as if all geopolitical questions had to be evaluated solely in terms of attempting to weaken the US.
At the same time, all too many others on the Left have yielded to the temptation to become, directly or indirectly, co-belligerents in this war. I was not surprised by the positions of the Socialist International, the Greens in Germany, or the few progressive representatives of the Democratic Party in the US — although sudden conversions to militarism by people who, just the day before, declared themselves to be pacifists always have a shrill, jarring quality. What I have in mind, rather, are many forces of the so-called “radical” left, who in these weeks have lost any distinct voice amid the pro-Zelensky chorus. I believe that, when they do not oppose war, progressive forces lose an essential part of their reason for existence and end up swallowing the ideology of the opposite camp.

MICHAEL LOWY  It is no coincidence that the great majority of the world’s “radical” left parties, including even those most nostalgic for Soviet socialism, such as communist parties of Greece and Chile, have condemned the Russian invasion of Ukraine. Unfortunately, in Latin America, important forces of the Left, and governments such as Venezuela’s, have taken the side of Putin, or have limited themselves to a sort of “neutral” stance — like [Luiz Inacio] Lula [da Silva], the leader of the Worker’s Party in Brazil. The choice for the Left is between the right of peoples to self-determination — as Lenin argued — and the right of empires to invade and attempt to annex other countries. You cannot have both, for these are irreconcilable options.

SILVIA FEDERICI  in the US, spokespersons for social justice movements and feminist organizations like Code Pink have condemned Russia’s aggression. It has been noted, however, that the US and NATO’s defense of democracy is quite selective, considering their record in Afghanistan, Yemen, Africom’s operations in the Sahel. And the list could go on.
The hypocrisy of the US’s defense of democracy in Ukraine is also evident when we consider the silence of the American government in the face of Israel’s brutal occupation of Palestine and constant destruction of Palestinian lives. It has also been noted that the US has opened its doors to Ukrainians after closing them to immigrants from Latin America, though for many fleeing from their countries was also a matter of life and death.
As for the Left, it is certainly a shame that the institutional left — starting with [Alexandria] Ocasio- Cortez — has supported sending arms to Ukraine. I wish that the radical media were more inquisitive concerning what we are told at the institutional level. For instance, why is “Africa starving” because of the war in Ukraine? What international policies have made African countries dependent on Ukrainian grains? Why not mention the massive land grabs at the hands of international companies, which have led many to speak of a “new scramble for Africa”? I want to ask, once again: Whose lives have value? And why do only certain forms of death arouse indignation?

MARCELLO MUSTO  Despite the increased support for NATO following the Russian invasion of Ukraine — demonstrated by the formal request of Finland and Sweden to join this organization — it is necessary to work harder to ensure that public opinion does not see the largest and most aggressive war machine in the world (NATO) as the solution to the problems of global security. In this story, NATO has shown itself yet again to be a dangerous organization, which, in its drive for expansion and unipolar domination, serves to fuel tensions leading to war around the globe. However, there is a paradox. Four months after the beginning of this war, we can certainly say that Putin not only got his military strategy wrong, but also ended up strengthening — even from the point of view of international consensus — the enemy whose sphere of influence he wanted to limit: NATO.

ETIENNE BALIBAR I am among those who think that NATO should have disappeared at the end of the Cold War, at the same time as the Warsaw Pact. However, NATO had not only external functions but also — perhaps mainly — the function of disciplining, not to say domesticating, the Western camp. All that is certainly linked to an imperialism: NATO is part of the instruments guaranteeing that Europe in the broad sense does not have genuine geopolitical autonomy vis-a-vis the American empire.
It is one of the reasons why NATO was kept after the Cold War. And, I agree, the consequences have been disastrous for the whole world. NATO consolidated several dictatorships in its own sphere of influence. It covered for — or tolerated — all sorts of wars, some of them hideously murderous and involving crimes against humanity. What is happening at the moment because of Russia has not changed my mind about NATO.

MICHAEL LOWY  NATO is an imperialist organization, dominated by the US and responsible for innumerable wars of aggression. The dismantling of this political-military monster, generated by the Cold War, is a fundamental requirement of democracy. Its weakening in recent years has led [Emmanuel] Macron to declare, in 2019, that the Alliance was “brain-dead.”
Unfortunately, Russia’s criminal invasion of Ukraine has resuscitated NATO. Sweden and Finland have now decided to join it. US troops are stationed in Europe in great numbers. Germany, which two years ago refused to enlarge its military budget despite [Donald] Trump’s brutal pressure, has recently decided to invest one hundred billion euros in rearmament. Putin has saved NATO from its slow decline, perhaps disappearance.

SILVIA FEDERICI  It is worrisome that Russia’s war on Ukraine has produced a great
amnesia about NATO’s expansionism, and its support of the EU and US imperialist policy. It is time to refresh our memory about NATO’s bombing of Yugoslavia, its role in Iraq, and its lead in the bombing and disintegration of Libya. Examples of NATO’s total and constitutional disregard for the democracy that it now pretends to defend are too many to count. I do not believe that NATO was moribund before Russia’s invasion of Ukraine. Quite the contrary. Its march through Eastern Europe and its presence in Africa demonstrates the opposite.

MARCELLO MUSTO  This amnesia seems to have affected many forces of the Left in government. Overturning its historical principles, the parliamentary majority of the Left Alliance in Finland recently voted in favor of joining NATO. In Spain, much of Unidas Podemos joined the chorus of the entire parliamentary spectrum in favor of sending weapons to the Ukrainian army and supported the huge rise in military spending. If a party does not have the courage to speak out loud against such policies, it makes its own contribution to the expansion of US militarism in Europe. Such subaltern political conduct has punished leftist parties many times in the past, including at the polls, as soon as the occasion has arisen.

ETIENNE BALIBAR  The best would be for Europe to be strong enough to protect its own territory, and for there to be an effective system of international security — that is, for the UN to be democratically overhauled and freed from the right of veto of the permanent members of the Security Council. But the more NATO rises as a security system, the more the UN declines. In Kosovo, Libya, and, above all in 2013, in Iraq, the aim of the United States and NATO in its wake was to degrade the UN capacities for mediation, regulation, and international justice.

MARCELLO MUSTO  Let us end on what you think the course of the war will be and what are the possible future scenarios.

ETIENNE BALIBAR  One can only be dreadfully pessimistic about the developments to come. I am myself, and I believe that the chances of avoiding disaster are very remote. There are at least three reasons for this.
First, escalation is probable, especially if the resistance to the invasion manages to keep going; and it cannot stop at “conventional” weapons — whose boundary with “weapons of mass destruction” has become very hazy. Second, if the war ends in a “result,” it will be disastrous in every eventuality. Of course, it will be disastrous if Putin achieves his aims by crushing the Ukrainian people and through the encouragement this gives for similar enterprises; or, also, if he is forced to halt and pull back, with a return to bloc politics in which the world will then become frozen.

MICHAEL LOWY  To propose a more ambitious objective, in positive terms, I would say that we should imagine another Europe and another Russia, rid of their capitalist parasitic oligarchies. [Jean] Jaures’s maxim “capitalism carries war like the cloud carries the storm” is more relevant than ever. Only in another Europe, from the Atlantic to the Urals — postcapitalist, social, and ecological — can peace and justice be assured. Is this a possible scenario? It depends on each of us.

Either of these outcomes will bring a flare-up of nationalism and hatred that will last a long time. Third, the war, and its sequels, hold back the mobilization of the planet against climate catastrophe — in fact, they help to precipitate it, and too much time has already been wasted.

MICHAEL LOWY  I share these preoccupations, especially concerning the delay in the fight against climate change, which is now totally marginalized by the arms race of all the countries concerned by the war.

SILVIA FEDERICI  I too am pessimistic. The US and other NATO countries have no intention of assuring Russia that NATO will not extend its reach to the borders of Russia. Therefore, the war will continue with disastrous consequences for Ukraine, Russia, and beyond. We will see in the coming months how other European countries will be affected. I cannot imagine future scenarios other than the extension of the state of permanent warfare that already is a reality in so many parts of the world and, once more, the diversion of resources much needed to support social reproduction toward destructive ends. It hurts me that we do not have a massive feminist movement going to the streets, going on strike, determined to put an end to all wars.

MARCELLO MUSTO  I, too, sense that the war will not stop soon. An “imperfect” but immediate peace would certainly be preferable to the prolonging of hostilities, but too many forces in the field are working for a different outcome. Whenever a head of state pronounces that “we will support Ukraine until it is victorious,” the prospect of negotiations recedes further into the distance. Yet I think it is more likely that we are heading for an indefinite continuation of the war, with Russian troops confronting a Ukrainian army resupplied and indirectly supported by NATO.
The Left should strenuously fight for a diplomatic solution and against increases in military spending, the cost of which will fall on the world of labor and lead to a further economic and social crisis. If this is what is going to happen, the parties that will gain are those on the far right that nowadays are putting their stamp on the European political debate in an ever more aggressive and reactionary manner.

ETIENNE BALIBAR  To put forward positive perspectives, our goal would have to be a recomposition of Europe, in the interests of the Russians, the Ukrainians, and our own, in such a way that the question of nations and nationalities is completely rethought.
An even more ambitious objective would be to invent and develop a multilingual, multicultural Greater Europe open to the world — instead of making the militarization of the European Union, inevitable though it may seem in the short term, the meaning of our future. The aim would be to avoid the “clash of civilizations” of which we would otherwise be the epicenter.

Categories
Journalism

خاستگاه‌های جنگ، نقش ناتو و آینده‌ی سناریوها در اوکراین

جنگ در اوکراین چهار ماه قبل آغاز شد. بنا به اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنگ تا همین حالا به مرگ بیش از 4500‌ غیرنظامی انجامیده و حدود پنج‌ میلیون نفر را از خانه‌هایشان بیرون رانده و تبدیل به پناهجو کرده است. این شمار شامل مرگ نظامیان ــ دست‌کم ده‌ هزار اوکراینی احتمالاً شماری بیش‌تر در سمت روسیه ــ و چندین میلیون نفری نیست که درون اوکراین آواره شده‌اند. تهاجم به اوکراین منجر به نابودی پُردامنه‌‌ی شهرها و زیرساخت‌های غیرنظامی شده که بازسازی‌شان نسل‌ها به درازا می‌کشد، و هم‌چنین جنایات جنگی چشم‌گیر، همانند مواردی که در خلال محاصره‌ی ماریوپل به دست سربازان روسیه رخ داد.
با هدف مرور رخدادها از هنگام آغاز جنگ، تأمل پیرامون نقش ناتو، و بازبینی سناریوهای محتمل در آینده، میزگردی برگزار کردم با سه پژوهش‌گر مشهور در سطح بین‌الملل از سنت مارکسیستی: اتین بالیبار، صاحب کرسی سالانه‌ی فلسفه‌ی معاصر اروپایی در دانشگاه کینگستون (لندن، بریتانیا)، سیلویا فدریچی، استاد بازنشسته‌ی فلسفه‌ی سیاسی در دانشگاه هوفسترا (همپستد، ایالات متحد)، و میشل لووی، پژوهش‌گر ارشد بازنشسته‌ی مرکز ملی پژوهش علمی (پاریس، فرانسه). بحثی که خلاصه‌ی آن در ادامه می‌آید حاصل گفت‌وگوهای پرشماری است که در چند هفته‌ی گذشته از طریق ایمیل و تماس تلفنی داشتیم.
***
مارچلو موستو (م. م.): تهاجم روسیه به اوکراین سبعیت جنگ را بار دیگر به اروپا آورد و جهان را با تنگنای چندوچون واکنش به حمله به حاکمیت اوکراین رودررو کرد.
میشل لووی (م. ل.): تا زمانی که پوتین می‌خواست از اقلیت‌های روس‌زبانِ منطقه‌ی دونتسک حفاظت کند، نوعی عقلانیت در خط‌مشی‌هایش وجود داشت. درباره‌ی مخالفتش با گسترش ناتو به اروپای شرقی هم همین را می‌شد گفت. با این ‌حال، این تهاجم سبوعانه به اوکراین، با دنباله‌ی بمباران شهرها و قربانی شدن هزاران غیرنظامی، از جمله سالمندان و کودکان، هیچ توجیهی ندارد.
اتین بالیبار (ا. ب.): جنگ پیش روی ما جنگی است «تمام‌عیار». جنگی است توأم با ویرانی و دهشت که ارتش قدرتمندتر کشور همسایه راه انداخته است؛ همسایه‌ای که حکومتش می‌خواهد آن را در حکم ماجراجویی‌ای امپرالیستی بدون هیچ پیامدی به کار بگیرد. الزام فوری و بلافصل این است که باید از مقاومت اوکراینی‌ها دفاع کرد، و اوکراینی‌ها باید بدانند که با عمل، و نه صرفاً با احساسات، از آن‌ها حمایت می‌شد. چه اعمالی؟ بحث‌های تاکتیکی این‌جاست که آغاز می‌شود، محاسبه‌ی کارآمدی و مخاطرات «دفاع» و «حمله». بااین‌حال، به هیچ وجه نباید دست روی دست گذاشت.
م. م.: در کنار مقاومت مشروع اوکراینی‌ها، مسئله به همان اندازه مهم این است که اروپا چه‌طور می‌تواند از دیده‌ شدن به چشم یکی از بازیگران جنگ احتراز کند و تا نهایت ممکن به ابتکارات دیپلماتیک برای پایان دادن به تعارض نظامی یاری برساند. بنابراین خواسته‌ی بخشی چشم‌گیر از افکار عمومی ــ به‌رغم لفاظی‌های ستیزه‌جویانه‌ی سه ماه گذشته ــ این است که اروپا نباید در جنگ نقشی داشته باشد. اولین نکته اجتناب از رنج بیش‌تر مردم است. چون این خطر وجود دارد که ملتی که همین حالا به دست ارتش روسیه کشته می‌شود، به اردوگاه نظامی‌ای بدل شود که از ناتو سلاح می‌گیرد و به جای کسانی در واشنگتن پا به جنگ بگذارد که به تضعیف دائمی روسیه و وابستگی اقتصادی و نظامی بیش‌تر اروپا به ایالات متحد امید دارند. اگر قرار به چنین رخدادهایی باشد، جنگ از مرزهای دفاع تمام‌عیار و مشروع از حاکمیت اوکراین فراتر می‌رود. آن‌ها که از همان ابتدا مارپیچ خطرناک جنگی را تقبیح کردند که به ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین می‌انجامد، بی‌شک از خشونت هرروزه در آن‌جا غافل نیستند و نمی‌خواهند مردم اوکراین را با قوای نظامی روسیه تنها بگذارند. «عدم‌تعهد» به معنای بی‌طرفی یا وسط‌بازی نیست، چنان که چندین کاریکاتور سودمند نشان داده‌اند. مسئله نه بر سر پاسیفیسم انتزاعی در حکم اصل راهبر، بلکه بر سر بدیل دیپلماتیک مشخص است. این کار به معنای سنجیدن هر عمل یا بیانیه‌ای براساس نقش آن در نزدیک ‌شدن به هدف اصلی در شرایط جاری است، یعنی آغاز مذاکراتی قابل‌قبول برای احیای صلح.
سیلویا فدریچی (س. ف.): هیچ تنگنایی در کار نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین را باید محکوم کرد. هیچ توجیهی نمی‌توان آورد برای ویران کردن شهرها، کشتار مردم بی‌گناه و دهشتی که هزاران نفر وادار به زندگی در آن می‌شوند. این بسیار مهم‌تر از نقض حاکمیت ملی با این یورش نظامی است. با این‌ حال، من موافقم که باید بسیاری تحرکات ایالات متحد و ناتو را محکوم کرد که در تحریک به جنگ نقش ایفا کردند، و هم‌چنین تصمیم ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا برای ارسال سلاح به اوکراین، که جنگ را برای مدت نامعلومی به درازا خواهد کشاند. با ارسال سلاح باید مخالفتی ویژه داشت، چرا که تهاجم روسیه را می‌شد متوقف کرد اگر ایالات متحد به روسیه تضمین می‌داد که ناتو تا کنار مرزهایش گسترش نمی‌یابد.
م. م.: از هنگام آغاز جنگ، یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث درباره‌ی نوع کمکی بوده که باید به اوکراینی‌ها برای دفاع از خود در برابر حمله‌ی روسیه ارائه شود، اما بدون پدید ‌آوردن شرایطی که به ویرانی هر چه بیش‌تر در اوکراین و گسترش درگیری‌ها در سطح بین‌المللی بینجامد. از جمله موضوعات بحث‌انگیزِ ماه‌های اخیر درخواست زلنسکی برای برقراری منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، سطح تحریم‌ها علیه روسیه و، مهم‌تر از آن، کفایت ارسال سلاح برای حکومت اوکراین بوده است. به نظر شما، تصمیماتی که باید برای کسب اطمینان از کم‌ترین شمار ممکنِ قربانیان در اوکراین و ممانعت از اوج‌گیری‌ آن در آینده اتخاذ شود چیست؟
م. ل.: می‌توان انتقادات بسیاری درباره‌ی اوکراین حال حاضر داشت: فقدان دموکراسی، ستم بر اقلیتِ روس‌زبان، «غرب‌گرایی»، و بسیاری موارد دیگر. اما نمی‌توان حق مردم اوکراین را برای دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه به سرزمین‌شان، آن هم با این تجاوز سبوعانه و جنایتکارانه به حق ملت‌ها به تعیین سرنوشت، انکار کرد.
ا. ب.: به باور من، جنگ اوکراینی‌ها علیه تهاجم روسیه، به دقیق‌ترین معنای کلمه، «جنگی مشروع» است. کاملاً آگاهم که این مقوله‌ای پرسش‌برانگیز است، و تاریخ بلند آن در غرب عاری از دست‌کاری و تزویر یا توهمات مهلک نبوده است، اما هیچ واژه‌ی مناسب دیگری سراغ ندارم. بنابراین، از این واژه استفاده می‌کنم، هرچند باید خاطرنشان کنم که جنگ «مشروع»‌ جنگی است که در آن تشخیص مشروعیت آنانی که از خود در برابر تهاجم دفاع می‌کنند ــ معیار حقوق بین‌الملل ــ کافی نیست، بلکه لازم است طرف مدافعان را هم گرفت. و این جنگی است که حتی کسانی مانند من، که برایشان همه‌ی جنگ‌ها ــ یا همه‌ی جنگ‌های امروز، در شرایط امروز جهان ــ ناپذیرفتنی و فاجعه‌بار است، هیچ امکانی برای انفعال ندارند. چرا که پیامد انفعال بدتر است. بنابراین بی‌هیچ اشتیاقی گزینه‌ی ضدیت با پوتین را انتخاب می‌کنم.
م. م.: حال‌وهوای این ملاحظات را درک می‌کنم، اما می‌خواهم تمرکز بیش‌تری بر نیاز به جلوگیری از جنگی عمومی و به این ترتیب بر نیاز فوری به رسیدن به پیمان صلح داشته باشم. هر قدر جنگ بیش‌تر به طول بینجامد، مخاطرات گسترش بیش‌تر دامنه‌ی جنگ افزایش می‌یابد. هیچ‌کس به رو برگرداندن و نادیده گرفتن رخدادها در اوکراین فکر نمی‌کند. اما باید دریابیم که وقتی بحث قدرتی هسته‌ای نظیر روسیه در میان است که هیچ جنبش صلح‌طلبِ قابل‌ملاحظه‌ای در آن فعال نیست، توهم است اگر گمان کنیم که می‌توان در جنگ علیه پوتین «پیروز شد».
ا. ب.: من به‌شدت از تشدید تحرکات نظامی ــ‌ از جمله استفاده از سلاح هسته‌ای ــ می‌ترسم. این مسئله‌ای هولناک است و آشکارا هنوز گزینه‌ای روی میز به‌شمار می‌آید اما حرفی از پاسیفیسم در میان نیست. نیاز فوری کمک به اوکراینی‌ها برای مقاومت است. بگذارید دوباره نرویم سراغ بحث «عدم‌مداخله». هرچند اتحادیه‌ی اروپا همین حالا هم پایش به جنگ باز شده. ولو اتحادیه‌ی اروپا سرباز روانه‌ نکند، سلاح می‌فرستد ــ و به گمانم کار درستی هم می‌کند. این شکلی از مداخله است.
م. م.: در 9 مه، دولت بایدن قانون ارسال کمک برای دفاع از دموکراسی در اوکراین 2022 را پذیرفت؛ بسته‌ای شامل بیش از چهل ‌میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین. حجم عظیمی است که باید کمک‌های کشورهای گوناگون اتحادیه‌ی اروپا را هم به آن افزود. به نظر می‌آید این کمک برای تأمین بودجه‌ی جنگی درازدامن تعبیه شده است. خود بایدن در 15 ژوئن به این گمانه‌زنی دامن زد، هنگامی که اعلام کرد ایالات متحد کمک نظامی‌ای بالغ بر یک‌ میلیارد دلار خواهد فرستاد. تأمین روز به روز بزرگ‌تر ابزار جنگی از جانب ایالات متحد و ناتو، زلنسکی را تحریک کرد تا هم‌چنان از گفت‌وگوهای بسیار لازم با حکومت روسیه دوری کند. به‌علاوه، با توجه به آن‌که بسیاری از سلاح‌هایی که در جنگ‌های گذشته ارسال شده‌اند برای جنگ‌هایی دیگر با پایان‌بندی‌های متفاوت به کار رفته‌اند، این فکر معقول به نظر می‌آید که مبادا این محموله‌ها برای کاری غیر از بیرون راندن نیروهای روسی از سرزمین اوکراین استفاده شوند.
س. ف.: به گمان من بهترین حرکت ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا ارائه‌ی تضمین به روسیه است که اوکراین به ناتو نخواهد پیوست. این قول به هنگام فروپاشی دیوار برلین به میخاییل گورباچف داده شد، گرچه هرگز مکتوب نشد. متأسفانه، هیچ علاقه‌ای برای رسیدن به راه‌حل دیده نمی‌شود. بسیاری افراد در ساختار نظامی و سیاسی ایالات متحد سال‌هاست از تقابل با روسیه حمایت کرده‌اند و برایش آماده شده‌اند. و اکنون جنگ به‌آسانی به توجیهی برای افزایش شدید استخراج نفت و کنار‌ گذاشتن نگرانی‌ها برای گرمایش جهانی بدل می‌شود. همین حالا هم بایدن از قول انتخاباتی‌اش برای توقف حفاری در زمین‌های امریکا پس نشسته است. ما نیز شاهد انتقال میلیاردها دلار ــ که می‌تواند برای بهبود زندگی هزاران امریکایی استفاده شود ــ به مجتمع صنعتی نظامی ایالات متحد هستیم، که البته برنده‌ اصلی جنگ هم خواهد بود. صلح با تشدید درگیری حاصل نمی‌شود.
م. م.: بگذارید سراغ واکنش‌های چپ به تهاجم روسیه بپردازیم. برخی سازمان‌ها، گرچه اقلیتی کم‌شمارند، مرتکب اشتباه سیاسی بزرگی شده‌اند و از تقبیح صریح «عملیات نظامی ویژه»ی روسیه سر باز زده‌اند ــ اشتباهی که، از جمله، هر‌گونه محکوم کردن تهاجمات آینده‌ی ناتو یا دیگران را بی‌اعتبارتر جلوه خواهد داد. این کار بازتاب دیدگاه ایدئولوژیک کوکورانه‌ای است که نمی‌تواند سیاست را در چارچوبی جز رفتاری تک‌بعدی ببیند، انگار همه‌ی مسائل ژئوپولیتیک را باید صرفاً برحسب تلاش برای تضعیف ایالات متحد ارزیابی کرد. هم‌‌زمان، بسیاری افراد دیگر در چپ هم تسلیم این وسوسه شده‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم یکی از طرف‌های تخاصم در جنگ باشند. شخصاً از مواضع بین‌الملل سوسیالیستی، سبزها در آلمان یا معدود نمایندگان مترقی حزب دموکرات در ایالات متحد شگفت‌زده نشدم ــ گرچه روی آوردن ناگهانی به نظامی‌گری از جانب افرادی که همان روز قبل داد صلح‌طلبی سر می‌دادند همواره گوش‌خراش و نابهنجار بوده است. من در عوض به یاد بسیاری از نیروهای به‌اصطلاح «رادیکالِ» چپ می‌افتم که در هفته‌های اخیر غرق در هیاهوی هواداران زلنسکی شده‌اند. باور دارم که نیروهای مترقی اگر با جنگ مخالفت نکنند، بخشی حیاتی از دلیل وجودی‌شان را از کف می‌دهند و دست‌آخر تسلیم ایدئولوژی اردوگاه‌های متقابل می‌شوند.
م. ل.: در ابتدا یادآوری می‌کنیم که یکی از «توجیهات» پوتین برای تهاجم به اوکراین استدلالی ضدکمونیستی بود. او در سخنرانی‌ای پیش از آغاز جنگ، در 21 فوریه، گفت که اوکراین «کاملاً ساخته‌وپرداخته‌ی روسیه‌ی بلشویکی و کمونیستی بوده»، و لنین «مؤلف و معمار» این کشور است. پوتین آمال خود را برای احیای «روسیه‌ی تاریخیِ» پیشابلشویکی ــ یعنی روسیه‌ی تزاری ــ از طریق الحاق اوکراین اعلام کرد.
ا. ب.: پوتین گفته که لنین سازشی مهلک با ناسیونالیسم اوکراینی داشت، و اگر چنین کاری نمی‌کرد اوکراین مستقلی در کار نمی‌بود، چرا که سرزمین‌های اوکراینی در نگاه ساکنان بخشی از روسیه بوده است. این حرف در نهایت به اتخاد موضعی در حمایت از استالین علیه لنین می‌انجامد. بی‌شک، من فکر می‌کنم در بحث معروف مسئله‌ی «ملیت‌ها» حق با لنین بود.
م. م.: لنین نوشت که گرچه ممکن است یک قدرت امپریالیست از مبارزه‌ی ملت‌ها برای رهایی خود از چنگ قدرت امپریالیست در راستای منافع خود سوءاستفاده کند، این مسئله نباید خط‌مشی چپ برای حمایت از حق ملت‌ها در تعیین‌ سرنوشت را دگرگون کند. نیروهای مترقی همواره حامی این اصل بوده‌اند و از حق دولت‌های مجزا برای تثبیت مرزهای‌شان براساس تجلی اراده‌ی مردم دفاع کرده‌اند.
م. ل.: بی‌دلیل نیست که اکثریت چشم‌گیر احزاب چپ «رادیکال» جهان، حتی احزابی که بیش ‌از همه در حسرت سوسیالیسمِ شوروی‌اند، نظیر احزاب کمونیست یونان و شیلی، تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کرده‌اند. متأسفانه، در امریکای لاتین، نیروهایی مهم از میان چپ، و حکومت‌هایی نظیر ونزوئلا، جانب پوتین را گرفته‌اند یا صرفاً موضعی «بی‌طرف» گرفته‌اند ــ از جمله لولا، رهبر حزب کارگران در برزیل. چپ باید از میان حق تعیین‌ سرنوشت مردم ــ چنان‌ که لنین مطرح کرد ــ یا حق امپراتوری‌ها برای تهاجم و تلاش برای اشغال سایر کشورها یکی را انتخاب کند. نمی‌توانی هر دو را داشته باشی، چرا که گزینه‌هایی ناسازگارند.
س. ف.: در ایالات متحد، سخن‌گویان جنبش‌های عدالت‌های اجتماعی و سازمان‌های فمینیستی نظیر کُد پینک (Code Pink) حمله‌ی روسیه را محکوم کرده‌اند. هرچند گفته‌اند که دفاع ایالات متحد و ناتو از دموکراسی کاملاً گزینشی است، چنان‌که کارنامه‌ی ناتو و ایالات متحد در افغانستان، یمن و عملیات‌های افریکام [1] در ساحل [2] گواهی می‌دهد. و این فهرست را می‌توان ادامه داد. ریاکاری دفاع ایالات متحد از دموکراسی در اوکراین از این نظر هم آشکار است که متوجه سکوت حکومت ایالات متحد در برابر اشغال سبوعانه‌ی فلسطین به دست اسرائیل و نابودی مداوم زندگی فلسطینی‌ها باشیم. این را نیز باید خاطرنشان کرد که ایالات متحد وقتی درهای خود را به روی اوکراینی‌ها گشود که راه مهاجران امریکای لاتین را سد کرد، گرچه برای بسیاری افراد که از کشورهای‌شان گریخته‌اند، مسئله‌ی مرگ و زندگی است. بی‌شک مایه‌ی شرمساری چپ است که چپ رسمی ــ در رأس‌شان اوکازیو کورتز ــ از ارسال سلاح به اوکراین حمایت کرده است. هم‌چنین امیدوارم رسانه‌های رادیکال با کنجاوی بیش‌تر به حرف‌هایی بپردازند که در سطح رسمی به خوردمان داده می‌شود. برای مثال، چرا بر اثر جنگ در اوکراین، «افریقا دست‌خوش گرسنگی می‌شود»؟ چه سیاست‌های بین‌المللی‌ای سبب شده کشورهای افریقایی به غلات اوکراین وابسته باشند؟ چرا شرکت‌های بین‌المللی بخش عظیمی از زمین‌های افریقا را در چنگ خود نگاه داشته‌اند و سبب شده‌اند بسیاری افراد از «تقلای جدید بر سر افریقا»[3] صحبت کنند؟ می‌خواهم بار دیگر بپرسم: زندگی چه کسانی ارزشمند است؟ و چرا فقط برخی شکل‌های مرگ باعث برانگیختگی می‌شود؟
م. م.: به‌رغم حمایت فزاینده از ناتو در پی تهاجم روسیه به اوکراین ــ که آشکارا در درخواست رسمی فنلاند و سوئد برای عضویت در این سازمان دیده می‌شود ــ ضروری است نهایت تلاش‌مان را معطوف به اطمینان از این امر کنیم که افکار عمومیْ بزرگ‌ترین و تهاجمی‌ترین ماشین جنگی جهان (ناتو) را به چشم راه‌حلی برای معضلات امنیت جهانی نگاه نمی‌کند. در این داستان، ناتو بار دیگر خود را در مقام سازمانی خطرناک نشان می‌دهد؛ سازمانی که با انگیزه‌اش برای گسترش و سلطه‌ی تک‌قطبی، به دامن‌زدن به تنش‌هایی کمک می‌کند که به جنگ در جهان می‌انجامند. با این‌ حال تناقضی در کار است. کمابیش چهار ماه پس از آغاز این جنگ، با اطمینان می‌توانیم بگوییم که پوتین نه‌فقط فهمیده راهبرد نظامی‌اش غلط از آب درآمده، بلکه دست‌آخر ــ حتی از منظر اجماع بین‌المللی ــ قدرتی به نام ناتو را تقویت کرده که می‌خواست عرصه‌ی نفوذش را محدود کند.
ا. ب.: من در زمره‌ی کسانی هستم که فکر می‌کنند ناتو باید در پایان جنگ سرد به همراه پیمان ورشو از میان برداشته می‌شد. با این‌ حال، ناتو، علاوه‌ بر کارکردهای بیرونی، چه‌بسا عمدتاً کارکرد انضباط‌بخشی، بگذریم از اهلی‌سازیِ، اردوگاه غرب را هم داشته است. همه‌ی این‌ها بی‌گمان با نوعی امپریالیسم پیوند دارند: ناتو بخشی از ابزاری است که تضمین می‌کند اروپا در معنای گسترده‌ی خود استقلال ژئوپولیتیک راستینی در برابر امپراتوری امریکا نخواهد داشت. این یکی از دلایلی است که ناتو پس از جنگ سرد حفظ شد. و موافقم که این کار پیامدهایی فاجعه‌بار برای کل جهان داشته است. ناتو چندین دیکتاتوری در عرصه‌ی نفوذ خود را تحکیم کرده است. ناتو از هرگونه جنگ حمایت کرده یا نادیده‌شان گرفته، آن هم جنگ‌هایی که برخی‌شان تا حد کریهی جنایتکارانه بوده‌اند و جنایت علیه بشریت به شمار می‌آمده‌اند. آن‌چه در حال‌ حاضر بر اثر اقدامات روسیه در حال وقوع است نظرم را درباره‌ی ناتو تغییر نمی‌دهد.
م. ل.: ناتو سازمانی امپریالیستی تحت سلطه‌ی ایالات متحد است و مسئول بی‌شمار تهاجم نظامی به شمار می‌آید. نابودی این هیولای سیاسی ـ نظامی، که مخلوق جنگ سرد است، نیازی بنیادی برای دموکراسی است. تضعیف ناتو در سال‌های اخیر سبب شد مکرون، رییس‌جمهور نولیبرال فرانسه، در 2019 اعلام کند که این پیمان دچار «مرگ مغزی» شده است. متأسفانه، تهاجم جنایت‌بار روسیه به اوکراین جان تازه‌ای به ناتو دمیده است. چندین کشور بی‌طرف ــ نظیر سوئد و فنلاند ــ اکنون تصمیم به عضویت در ناتو دارند. نیروهای نظامی ایالات متحد در شماری عظیم در اروپا مستقر می‌شوند. آلمان، که دو سال قبل به‌رغم فشار بی‌رحمانه‌ی ترامپ حاضر نشد بودجه‌ی نظامی‌اش را افزایش دهد، اخیراً تصمیم گرفته صدمیلیارد یورو صرف نوسازی تسلیحاتی کند. پوتین ناتو را از سقوط آرام و چه‌بسا نابودی نجات داد.
س. ف.: نگران‌کننده است که جنگ روسیه علیه اوکراین به نسیانی عظیم درباره‌ی توسعه‌طلبی ناتو و حمایتش سیاست‌های امپریالیستی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحد انجامیده است. وقت آن است که کتاب ارتش‌های سرّی ناتو (NATO’s Secret Armies) نوشته‌ی دنیل گنسر (Daniel Ganser) را دوباره بخوانیم و بمباران یوگسلاوی به‌دست ناتو، نقشش در عراق و پیشگامی‌اش در بمباران و تجزیه‌ی لیبی را به یاد آوریم ــ تازه این‌ها فقط معدودی از عملیات‌های اخیر ناتوست. نمونه‌های بی‌اعتنایی تمام‌عیار و ذاتیِ ناتو به دموکراسی بیش‌تر از آن است که بتوان برشمرد. به احتضار ناتو پیش از تهاجم روسیه به اوکراین باور ندارم. کاملاً برعکس. پیش‌روی ناتو به سوی اروپای شرقی و حضورش در افریقا عکس آن را نشان می‌دهد.
م.م.: این نسیان از قرار معلوم بر بسیاری از نیروهای چپ در دولت تأثیر گذاشته است. ائتلاف اکثریت پارلمانی در فنلاند اصول تاریخ خود را زیر پا گذاشته و اخیراً به پیوستن به ناتو رأی مثبت داده است. در اسپانیا، بخش بزرگی از پودموس اونیداس به جمع طیف سراسر پارلمان پیوسته و از ارسال سلاح برای ارتش اوکراین و افزایش چشم‌گیر بودجه‌ی نظامی حمایت می‌کند که هم‌زمان است با نشست ناتو در مادرید به تاریخ 30- 29 ژوئن. اگر حزبی شجاعت مخالفت جدی با این سیاست‌ها را نداشته باشد، به گسترش نظامی‌گری در اروپا کمک خواهد کرد. این نوکرصفتی سیاسی پیش‌تر بارها دمار از روزگار احزاب چپ درآورده، از جمله پای صندوق رأی، به محض آن‌که وقتش برسد حاصل این اقدامات را خواهیم دید.
ا. ب.: بهترین کار برای اروپا این است که برای دفاع از قلمروِ خود به‌قدر کفایت قدرتمند باشد، و برای این کار باید یک نظام امنیت بین‌المللی کارآمد وجود داشته باشد ــ به بیان دیگر، سازمان ملل باید به سیاقی دموکراتیک زیر و رو شود و از بند حق وتوِ اعضای دائمی شورای امنیت خلاص شود. اما هر‌قدر ناتو به‌عنوان نظامی امنیتی پیش برود، سازمان ملل بیش‌تر پس خواهد نشست. در کوزوو، لیبی و مهم‌تر از همه در عراقِ 2013، هدف ایالات متحد و ناتو در ابتدا تضعیف توانایی‌های سازمان ملل برای میانجی‌گری، تنظیم روابط و عدالت بین‌المللی بود.
م. م.: داستانی که از رسانه‌ها می‌شنویم یک‌سره متفاوت است؛ آن‌ها ناتو را تنها راه نجات از خشونت و بی‌ثباتی سیاسی معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، روس‌هراسی هم سراسر اروپا را فراگرفته و شهروندان روسیه با خصومت و تبعیض مواجه می‌شوند.
ا. ب.: خطر چشم‌گیر ــ چه‌بسا خطر اصلی در زمینه‌ی آن‌چه کلازویتس «عامل اخلاقی» در جنگ خواند ــ به وسوسه برای تحریک افکار عمومی بازمی‌گردد که به‌درستی با اوکراینی‌ها هم‌دلی دارد، البته در پس نوعی روس‌هراسی، رسانه‌ها این احساسات را با حقایقی نصفه‌ونیمه درباره‌ی تاریخ روسیه و شوروی تغذیه می‌کنند وعمداً یا سهواً احساسات مردم روسیه را همان ایدئولوژی رژیم الیگارشیک حاکم جا می‌زنند. درخواست تحریم و بایکوت هنرمندان، و نهادهای فرهنگی و دانشگاهی‌ای که پیوندهای‌شان با رژیم و رهبرانش ثابت شده به جای خود. اما لکه‌دار کردن فرهنگ روسیه به‌خودی‌خود امری ناپسند است، اگر درست باشد که یکی از معدود بخت‌های فرار از فاجعه به افکار عمومی روسیه بازگردد.
م. م.: شماری از تحریم‌ها علیه افراد به‌ویژه تلخ و مخرب است. برخی افرادی که هرگز هیچ حمایتی از سیاست‌های حکومت روسیه نکرده‌اند صرفاً به این خاطر هدف تحریم قرار می‌گیرند که در روسیه متولد شده‌اند، فارغ از نظرشان درباره‌ی جنگ. این کارها آب به آسیاب پروپاگاندای ناسیونالیستی پوتین می‌ریزد و ممکن است شهروندان روسیه را پشت حکومتشان متحد کند.
ا. ب.: بی‌تعارف بگویم، شرم‌آور است که از شهروندان دیکتاتوری پلیسی‌ای مانند روسیه‌ی پوتین انتظار داشته باشیم اگر می‌خواهند در «کشورهای دموکراتیک» با روی خوش مواجه شوند حتماً باید «موضع بگیرند».
م. ل.: موافقم. روس‌هراسی را باید نفی کرد. این ایدئولوژی‌ای سرتاپا ارتجاعی است، درست مثل همه‌ی شکل‌های ناسیونالیسم شوونیستی. باید اضافه کنم که نکته‌ی مهم برای چپ جهانی این است که از مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت کنند و هم‌چنین هم‌بستگی‌شان را با بسیاری از افراد، نشریات و سازمان‌ها در روسیه نشان دهند که مخالف جنگ جنایت‌بار پوتین در اوکراین هستند. این درباره‌ی گروه‌ها و احزاب سیاسی گوناگون در روسیه هم صادق است که ادعای چپ بودن دارند و اخیراً اعلامیه‌ای در محکومیت حمله به اوکراین منتشر کرده‌اند.
م. م.: بیایید در پایان درباره‌ی نظرتان پیرامون روند آتی جنگ و سناریوهای محتمل آتی صحبت کنیم.
ا. ب.: فقط و فقط می‌توان بی‌اندازه به تحولات آتی بدبین بود. شخصاً معتقدم بخت اجتناب از فاجعه بسیار کم‌رنگ است. دست‌کم سه دلیل برای این حرف دارم. اول، تشدید جنگ محتمل است، به‌ویژه اگر مقاومت در برابر تهاجم بتواند ادامه داشته باشد؛ و جنگ دیگر در چارچوب «سلاح‌های متعارف» محصور نخواهد ماند ــ سلاح‌هایی که این روزها مرز چندان روشنی با «سلاح‌های کشتار جمعی» ندارند. دوم، اگر جنگ «نتیجه»ای داشته باشد در هر حالت چیزی جز فاجعه نخواهد بود. بی‌شک، فاجعه‌بار خواهد بود اگر پوتین با در هم شکستن مردم اوکراین به اهدافش برسد و به این ترتیب جسارت اقداماتی دیگر از همین دست را پیدا کند؛ یا هم‌چنین اگر مجبور شود جنگ را متوقف کند و عقب بنشیند؛ در این صورت شاهد بازگشت سیاست بلوک‌بندی‌شده‌ای خواهیم بود که جهان بار دیگر فلج خواهد شد. هر یک از این نتیجه‌ها فوران ناسیونالیسم و نفرتی را به بار می‌آورد که مدت‌ها دوام خواهد داشت. سوم، جنگ و پیامدهایش بسیج جهانی علیه فاجعه‌ی آب‌وهوایی را به عقب خواهد برد ــ در واقع بحران را تشدید خواهد کرد، و فراموش نکنیم که همین حالا هم زمان بسیار زیادی از دست داده‌ایم.
م. ل.: با این دغدغه‌ها موافقم، به‌ویژه در زمینه‌ی تأخیر در نبرد با تغییر اقلیم، که اکنون با رقابت تسلیحاتیِ کشورهای نگران از جنگ به حاشیه رانده می‌شود.
س. ف.: من هم بدبینم. ایالات متحد و کشورهای ناتو هیچ قصدی برای دادن اطمینان به روسیه در خصوص عدم‌پیش‌روی تا مرزهای روسیه ندارند. بنابراین، جنگ با پیامدهایی فاجعه‌بار برای اوکراین، روسیه و کشورهای دیگر ادامه خواهد داشت. نمی‌توانم هیچ سناریویی برای آینده جز گسترش وضعیت جنگ دائمی تصور کنم. این وضعیت همین حالا هم در بسیاری از بخش‌های جهان به واقعیت پیوسته و، بار دیگر، می‌بینیم که منابع بسیار لازم برای حمایت از بازتولید اجتماعی صرف اهداف ویران‌گر خواهد شد. سخت ناراحتم که می‌بینم هیچ جنبش عظیم فمینیستی‌ای نداریم که به خیابان بیاید، اعتصاب کند و مصمم باشد به تمام جنگ‌ها پایان ببخشد.
م. م.: من هم گمان می‌کنم جنگ به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت. صلحی «ناقص» اما فوری بدون شک بهتر از خصومت‌های مداوم است، اما بسیاری از نیروهای حاضر در میدان در پی نتیجه‌ای دیگر هستند. هر زمان که رهبر دولتی اعلام می‌کند «تا زمان پیروزی پشت اوکراین خواهیم بود»، دورنمای مذاکرات کم‌رنگ‌تر می‌شود. با این‌حال فکر می‌کنم محتمل‌تر است که شاهد تداوم جنگ تا مدتی نامشخص خواهیم بود و سربازان روسیه باز هم با ارتش اوکراین خواهد جنگید که ناتو آن را تجهیز و حمایت می‌کند. چپ باید با تمام قوا در حمایت از راه‌حلی دیپلماتیک و علیه افزایش بودجه‌ی نظامی مبارزه کند، چرا که هزینه‌ی جنگ دست‌آخر بر دوش کارگران جهان خواهد بود و به بحران‌ اقتصادی و اجتماعی شدیدتر خواهد انجامید. اگر چنین شود، احزاب پیروز همان‌هایی در جبهه‌ی راست افراطی خواهند بود که این روزها مهر خود را به سیاقی تهاجمی‌تر و ارتجاعی‌تر بر بحث‌های سیاسی اروپا می‌زنند.
ا. ب.: اگر بخواهم دورنماهای مثبتی مطرح کنم باید بگویم که لازم است هدف ما ترکیب‌بندی مجدد اروپا باشد، در راستای منافع روس‌ها و اوکراینی‌ها و خودمان، به ترتیبی که مسئله‌ی ملت‌ها و ملیت‌ها سراسر بازاندیشی شود. هدف بلندپروازانه‌تر ابداع و شکل‌ دادن به اروپای بزرگ‌تر و چندزبانی و چندفرهنگی خواهد بود که پذیرای جهان باشد ــ در عوض نظامی کردن اتحادیه‌ی اروپا، هر‌قدر هم در کوتاه‌مدت ناگزیر به نظر بیاید. باید هدف‌مان را بر دوری از «نبرد تمدن‌ها» متمرکز کنیم، در غیر این صورت با زلزله مواجه خواهیم شد.
م. ل.: اگر بخواهم هدف ایجابی بلندپروازانه‌تری پیشنهاد کنم، می‌گویم باید اروپایی دیگر و روسیه‌ای دیگر تصور کنیم، عاری از الیگارش‌های سرمایه‌دار انگل‌صفتشان. ژورس می‌گفت «سرمایه‌داری جنگ به بار می‌آورد، همان‌طور که ابرها طوفان به بار می‌آورند.» این حرف بیش از هر زمان دیگری در گوش طنین می‌اندازد. فقط در اروپایی دیگر، از اقیانوس اطلس تا کوه‌های اورال ــ پساسرمایه‌داری، سوسیالیستی و زیست‌بومی ــ است که می‌توان به عدالت و صلح رسید. سناریویی محتمل است؟ این وظیفه‌ای است بر دوش تک‌تک ما.

* مقاله‌ی حاضر را مارچلو موستو قبل از انتشار آن در مجلات و وب‌سایت‌های خارجی برای سایت نقد ارسال کرده است. مقاله‌ی حاضر به زودی در وب‌سایت ژاکوبن منتشر می‌شود.

یادداشت‌ها
[1].‌ ستاد فرماندهی افریقای ایالات متحد امریکا.
[2].‌ منطقه‌ای وسیع میان صحرای افریقا و ساوانای سودان که از غرب تا شرق افریقا، از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانه‌ی دریای سرخ، کشیده شده است.
[3].‌ اشاره به دوره‌ای موسوم به «تقلا بر سر افریقا» (scramble for africa) که از 1881 تا 1914 به طول انجامید و در خلال آن قدرت‌های اروپایی درگیر اشغال، تجزیه و استعمار قاره‌ی افریقا بودند.

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

Categories
Journalism

El desmantelamiento de la OTAN es un requisito fundamental de la democracia

La guerra en Ucrania comenzo hace cuatro meses. Segun la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya ha causado la muerte de mas de 4.500 civiles y ha obligado a casi cinco millones de personas a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados. Estas cifras no incluyen las muertes de militares -al menos 10.000 ucranianos y probablemente mas en el lado ruso- ni los muchos millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. La invasion a Ucrania ha provocado la destruccion masiva de ciudades e infraestructuras civiles que tardaran generaciones en reconstruirse, asf como importantes crimenes de guerra, como los cometidos durante el asedio de Mariupol, perpetrados por las tropas rusas.
Con el objetivo de hacer un repaso de lo sucedido desde el inicio de la guerra, reflexionar sobre el papel de la OTAN y plantear posibles escenarios futuros, he llevado a cabo una mesa redonda con tres estudiosos de la tradicion marxista reconocidos internacionalmente: Etienne Balibar (EB), Silvia Federici (SF) y Michael Lowy (ML).

Marcello Musto (MM): La invasion rusa de Ucrania ha devuelto a Europa la brutalidad de la guerra y ha situado al mundo frente al dilema de como responder al ataque a la soberama ucraniana.

ML: Esta brutal invasion de Ucrania, con su serie de bombardeos de ciudades, con miles de vfctimas civiles, entre ellas ancianos y ninos, no tiene ninguna justificacion.

EB: La guerra que tiene lugar ante nuestros ojos es “total”. Es una guerra de destruccion y de terror llevada a cabo por el ejercito de un pais vecino mas poderoso, cuyo gobierno quiere enrolarlo en una aventura imperialista sin vuelta atras. El imperativo urgente e inmediato es que la resistencia de los ucranianos se mantenga, y que para ello sea y se sienta realmente apoyada por acciones y no por simples sentimientos. “Esperar a ver que pasa” no es una opcion.

MM: Junto a la justificada resistencia ucraniana, esta la cuestion igualmente critica del modo en que Europa puede evitar ser considerada una parte activa en la guerra y en su lugar contribuir, en la medida de lo posible, a una iniciativa diplomatica para poner fin al conflicto armado. De ahf la exigencia de una parte importante de la opinion publica -a pesar de la retorica belicosa de los ultimos cuatro meses- de que Europa no participe en la guerra. Se trata, en primer lugar, de evitar aun mas sufrimiento a la poblacion ucraniana. Porque el peligro es que, ya martirizada por el ejercito ruso, la nacion se convierta en un campamento militar que reciba armas de la OTAN y libre una prolongada guerra en nombre de quienes en Washington esperan un debilitamiento permanente de Rusia. Si esto ocurriera, el conflicto ina mas alla de la plena y legftima defensa de la soberama ucraniana. Los que denunciaron la peligrosa espiral de guerra que seguiria a los envfos de armas pesadas a Ucrania por supuesto no desean abandonar a su poblacion al podeno militar de Rusia. El “no alineamiento” no significa neutralidad o equidistancia, como han sugerido diversas caricaturas determinantes. Es una alternativa diplomatica concreta. Esto implica sopesar cuidadosamente cualquier accion en funcion de si favorece al objetivo clave en la situacion actual: es decir, abrir negociaciones crefbles para restablecer la paz.

SF: No hay ningun dilema. Hay que condenar la guerra de Rusia contra Ucrania. Nada puede justificar la destruccion de ciudades, la matanza de inocentes, el terror en el que se ven obligados a vivir miles de personas. En este acto de agresion se ha violado mucho mas que la soberama. Sin embargo, tambien debemos condenar las numerosas maniobras con las que EE. UU. y la OTAN han contribuido a fomentar esta guerra, y la decision de EE. UU. y la UE de enviar armas a Ucrania, lo que prolongara la guerra indefinidamente. El envfo de armas es especialmente censurable si se tiene en cuenta que la invasion rusa podna haberse detenido si EE. UU. hubiera dado a Rusia la garantia de que la OTAN no se extendena hasta sus fronteras.

MM: Desde el comienzo de la guerra, uno de los principales puntos de discusion ha sido el tipo de ayuda que se debfa proporcionar a los ucranianos para que se defendieran de la agresion rusa, pero sin generar las condiciones que llevanan a una destruccion aun mayor en Ucrania y a una expansion del conflicto a nivel internacional. Entre las cuestiones controvertidas estaba la conveniencia de enviar armas al Gobierno ucraniano. ^Cuales son, en su opinion, las decisiones que hay que tomar para garantizar el menor numero de vfctimas en Ucrania y evitar una mayor escalada?

ML: Se pueden hacer muchas criticas a la Ucrania actual: la falta de democracia, la opresion de la minoria rusoparlante, el “occidentalismo” y muchas otras. Pero no se puede negar al pueblo ucraniano su derecho a defenderse de la invasion rusa de su territorio en un brutal y criminal desprecio del derecho de las naciones a la autodeterminacion

EB: Yo diria que la guerra de los ucranianos contra la invasion rusa es una “guerra justa”, en el sentido amplio del termino. Soy muy consciente de que se trata de una consideracion cuestionable, y de que su larga historia en Occidente no ha estado exenta de manipulaciones e hipocresias, o de ilusiones desastrosas, pero no veo otro termino adecuado. Por lo tanto, me lo apropio especificando que una guerra “justa” es aquella en la que no basta con reconocer la legitimidad de los que se defienden de la agresion -el criterio del derecho internacional-, sino que es necesario comprometerse con su bando. Y que es una guerra en la que incluso aquellos, como yo, para quienes toda guerra -o toda guerra hoy, en el estado actual del mundo- es inaceptable o desastrosa, no tienen la opcion de permanecer pasivos. Porque la consecuencia de ello seria aun peor. Por lo tanto, no me siento entusiasmado, pero elijo: contra Putin. No empecemos a jugar de nuevo a la “no intervencion”. De todos modos, la UE ya esta involucrada en la guerra. Aunque no envie tropas, esta entregando armas, y creo que es correcto que lo haga. Es una forma de intervencion.

MM: Entiendo el espiritu de una parte de estas observaciones, pero yo me centraria mas en la necesidad de evitar una conflagracion general y, por lo tanto, en la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo de paz. Cuanto mas tiempo pase, mayores seran los riesgos de una nueva expansion de la guerra. Nadie esta pensando en mirar hacia otro lado e ignorar lo que esta ocurriendo en Ucrania. Pero tenemos que darnos cuenta de que cuando esta implicada una potencia nuclear como Rusia, sin ningun movimiento de paz importante activo alli, es ilusorio pensar que se puede “ganar” la guerra contra Putin. El 9 de mayo Estados Unidos aprobo la Ley de Prestamo de Defensa de la Democracia de Ucrania: un paquete de mas de 40.000 millones de dolares en ayuda militar y financiera a Ucrania. Es una suma descomunal, y parece disenada para financiar una guerra prolongada. Los suministros de armamento cada vez mayores y Estados Unidos y la OTAN animan a Zelenski a seguir aplazando las tan necesarias conversaciones con el Gobierno ruso. Ademas, dado que las armas enviadas en muchas guerras en el pasado han sido utilizadas posteriormente por otros para fines diferentes, parece razonable preguntarse si estos envios solo serviran para expulsar a las fuerzas rusas del territorio ucraniano.

SF: Creo que la mejor medida seria que Estados Unidos y la UE dieran a Rusia la garantia de que Ucrania no entrara en la OTAN. Por desgracia no hay interes en buscar una

solucion. Muchos en la estructura de poder militar y politico de EE. UU. han estado defendiendo y preparando una confrontacion con Rusia durante anos. Y la guerra se utiliza ahora convenientemente para justificar un enorme aumento de la extraccion de petroleo y dejar de lado toda preocupacion por el calentamiento global. Tambien estamos asistiendo a una transferencia de miles de millones de dolares al complejo industrial militar de Estados Unidos. La paz no llegara con una escalada de los combates.

MM: Hablemos de las reacciones de la izquierda ante la invasion rusa. Algunas organizaciones, aunque solo una pequena minoria, cometieron un gran error politico al negarse a condenar claramente la “operacion militar especial” de Rusia, un error que, aparte de todo lo demas, hara que cualquier denuncia de futuros actos de agresion por parte de la OTAN, u otros, parezca menos crefble. Refleja una vision ideologicamente cegada que es incapaz de concebir la polftica de otra manera que no sea unidimensional, como si todas las cuestiones geopolfticas tuvieran que ser evaluadas unicamente en terminos de intentar debilitar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, demasiados miembros de la izquierda han cedido a la tentacion de convertirse, directa o indirectamente, en cobeligerantes en esta guerra. Creo que, cuando no se oponen a la guerra, las fuerzas progresistas pierden una parte esencial de su razon de ser y acaban tragandose la ideologfa del campo contrario.

ML: Desafortunadamente, en America Latina, importantes fuerzas de la izquierda, y gobiernos como el venezolano, se han puesto del lado de Putin, o se han limitado a una especie de postura “neutral” -como Lula, el lfder del Partido de los Trabajadores en
Brasil-. La eleccion para la izquierda es entre el derecho de los pueblos a la autodeterminacion -como sostema Lenin- y el derecho de los imperios a invadir e intentar anexionarse otros pafses. No se pueden tener las dos cosas porque son opciones irreconciliables.

SF: En EE. UU., portavoces de movimientos a favor de la justicia social y organizaciones feministas como Code Pink han condenado la agresion rusa. Sin embargo, se ha observado que la defensa de la democracia por parte de EE. UU. y de la OTAN es bastante selectiva, teniendo en cuenta el historial de la OTAN y de EE. UU. en Afganistan, Yemen y las operaciones de Africom en el Sahel. Ciertamente es una pena que la izquierda institucional -empezando por Ocasio-Cortez- haya apoyado el envfo de armas a Ucrania. Tambien me gustana que los medios de comunicacion radicales fueran mas inquisitivos respecto a lo que nos cuentan a nivel institucional. Por ejemplo, ^por que “Africa se muere de hambre” por la guerra de Ucrania? ^Que polfticas internacionales han hecho que los pafses africanos dependan de los cereales ucranianos? ^Por que no se menciona el acaparamiento masivo de tierras a manos de empresas internacionales, lo que ha llevado a muchos a hablar de una “nueva lucha por Africa”?

MM: A pesar del aumento del apoyo a la OTAN tras la invasion rusa de Ucrania – demostrado por la peticion formal de Finlandia y Suecia de unirse a esta organizacion¬es necesario trabajar mas para que la opinion publica no vea la mayor y mas agresiva maquina de guerra del mundo (la OTAN) como la solucion a los problemas de seguridad global. En esta historia, la OTAN ha demostrado una vez mas ser una organizacion peligrosa que, en su afan de expansion y de dominacion unipolar, sirve para alimentar las tensiones que conducen a la guerra en el mundo. Sin embargo, hay algo paradojico. Casi cuatro meses despues del inicio de esta guerra podemos afirmar con toda seguridad que Putin no solo se equivoco en su estrategia militar, sino que acabo fortaleciendo -incluso desde el punto de vista del consenso internacional- al enemigo cuya esfera de influencia queria limitar: la OTAN.

ML: La OTAN es un monstruo polftico-militar generado por la Guerra Fria y su desmantelamiento es un requisito fundamental de la democracia. Desgraciadamente, la criminal invasion rusa de Ucrania ha resucitado a la OTAN. Suecia y Finlandia han decidido ahora unirse a ella. Hay un gran numero de tropas estadounidenses desplegadas en Europa. Alemania, que hace dos anos se negaba a ampliar su presupuesto militar a pesar de la brutal presion de Trump, recientemente ha decidido invertir 100.000 millones de euros en rearme. Putin ha salvado a la OTAN de su lento declive, quiza de su desaparicion.

SF: Es preocupante que la guerra de Rusia contra Ucrania haya provocado una gran amnesia acerca del expansionismo de la OTAN y el apoyo a la polftica imperialista de la UE y EE. UU. Los ejemplos del desprecio total y constitucional de la OTAN hacia la democracia que ahora pretende defender son demasiados para contarlos. No creo que la OTAN estuviera moribunda antes de la invasion rusa de Ucrania. Su marcha por Europa del Este y su presencia en Africa demuestran lo contrario.

MM: Esta amnesia parece haber afectado a muchas fuerzas de la izquierda en el gobierno. Revirtiendo sus principios historicos, la mayona parlamentaria de la Alianza de la Izquierda en Finlandia voto recientemente a favor de la adhesion a la OTAN. Esta conducta polftica subordinada ha castigado a los partidos de izquierda muchas veces en el pasado, incluso en las urnas, en cuanto ha surgido la ocasion.

EB: Cuanto mas asciende la OTAN como sistema de seguridad, mas decae la ONU. En Kosovo, Libia y, sobre todo en 2013, en Irak, el objetivo de Estados Unidos y de la OTAN a su paso era degradar la capacidad de mediar, regular e impartir justicia internacional de la ONU.

MM: Terminemos con lo que ustedes creen que sera el curso de la guerra y cuales son los posibles escenarios futuros.

EB: No se puede ser mas que extremadamente pesimista sobre los acontecimientos que se avecinan. Yo mismo lo soy y creo que las posibilidades de evitar el desastre son muy remotas. Hay al menos tres razones para pensar asL En primer lugar, es probable que se produzca una escalada, sobre todo si la resistencia a la invasion consigue mantenerse; y no puede detenerse en las armas “convencionales”, cuya frontera con las “armas de destruccion masiva” se ha vuelto muy difusa. En segundo lugar, si la guerra termina con un “resultado”, sera desastrosa en cualquier caso. Por supuesto, sera desastroso si Putin logra sus objetivos aplastando al pueblo ucraniano y a traves del estimulo que esto supone para empresas similares; o tambien si se ve obligado a detenerse y retirarse, con un retorno a la polftica de bloques en la que entonces el mundo quedara congelado. Cualquiera de estos resultados provocara un estallido de nacionalismo y odio que durara mucho tiempo. En tercer lugar, la guerra y sus secuelas frenan la movilizacion del planeta contra la catastrofe climatica; de hecho, contribuyen a precipitarla

SF: Yo tambien soy pesimista. Estados Unidos y otros pa^ses de la OTAN no tienen ninguna intencion de asegurar a Rusia que la OTAN no extendera su alcance hasta las fronteras de Rusia. Por lo tanto, la guerra continuara con consecuencias desastrosas para Ucrania, Rusia y mas alla. En los proximos meses veremos como se veran afectados otros pa^ses europeos. No puedo imaginar otros escenarios futuros que no sean la extension del estado de guerra permanente que ya es una realidad en tantas partes del mundo y, una vez mas, el desvfo de recursos muy necesarios para apoyar la reproduccion social hacia fines destructivos.

MM: Yo tambien tengo la sensacion de que la guerra no se detendra pronto. Una paz “imperfecta” pero inmediata sin duda seria preferible a la prolongacion de las hostilidades, pero demasiadas fuerzas sobre el terreno estan trabajando para que el desenlace sea distinto. Cada vez que un jefe de Estado declara que “apoyaremos a Ucrania hasta que salga victoriosa”, la perspectiva de las negociaciones se aleja aun mas. Sin embargo, creo que es mas probable que nos dirijamos a una continuacion indefinida de la guerra, con las tropas rusas enfrentandose a un ejercito ucraniano reabastecido y apoyado indirectamente por la OTAN. La izquierda debena luchar energicamente por una solucion diplomatica y contra el aumento del gasto militar, cuyo coste recaera sobre el mundo laboral y provocara una nueva crisis economica y social. Si esto es lo que va a ocurrir, los partidos que saldran ganando son los de extrema derecha que hoy en dfa estan dejando su impronta en el debate politico europeo.

ML: Para proponer un objetivo mas ambicioso, en terminos positivos, dina que deberiamos imaginar otra Europa y otra Rusia, libres de sus oligarqmas parasitarias capitalistas. La maxima de Jaures “el capitalismo lleva a la guerra como la nube a la tormenta” esta mas vigente que nunca. Solo en otra Europa, desde el Atlantico hasta los Urales -postcapitalista, social y ecologica- se puede asegurar la paz y la justicia. ^Es este escenario posible? Depende de cada uno de nosotros.

Categories
Journalism

Πόλεμος, ΝΑΤΟ και μελλοντικά σενάρια για την Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε πριν από τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 4.500 αμάχων και έχει αναγκάσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες. Αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τους τουλάχιστον 20.000 θανάτους στρατιωτικών και τα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί εντός της Ουκρανίας. Η εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε μαζικές καταστροφές πόλεων που θα χρειαστούν γενιές για να ξαναχτιστούν.

Με στόχο να εξετάσω τι συμβαίνει, να αναλογιστώ τον ρόλο του ΝΑΤΟ και να εξετάσω πιθανά μελλοντικά σενάρια, οργάνωσα μια συνέντευξη στρογγυλής τραπέζης με τρεις διεθνώς γνωστούς μελετητές της μαρξιστικής παράδοσης, τον Ετιέν Μπαλιμπάρ (επίτιμο καθηγητή Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας στο Kingston University του Λονδίνου), τη Σίλβια Φεντερίτσι (επίτιμη καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Hofstra University, Νέα Υόρκη) και τον Μικαέλ Λεβί (επίτιμο διευθυντή στο CNRS, Παρίσι).

 

Μαρτσέλο Μούστο (M.M.): Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε τη βαρβαρότητα του πολέμου πίσω στην Ευρώπη και τον κόσμο αντιμέτωπο με το δίλημμα πώς να απαντήσει στην επίθεση στην ουκρανική εθνική κυριαρχία.

Μικαέλ Λεβί (M.Λ.): Αυτή η βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία, με τους βομβαρδισμούς των πόλεων, με χιλιάδες θύματα αμάχων, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά, δεν έχει καμία δικαιολογία.

Ετιέν Μπαλιμπάρ (Eτ.Μπ.): Ο πόλεμος που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας είναι «ολικός». Είναι ένας πόλεμος καταστροφής και τρόμου που διεξάγεται από τον στρατό μιας πιο ισχυρής γειτονικής χώρας. Το επείγον, η άμεση επιτακτική ανάγκη, είναι η αντίσταση των Ουκρανών να διατηρηθεί και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι Ουκρανοί να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται πραγματικά από πράξεις και όχι απλά συναισθήματα.

Μ.Μ.: Υπάρχει το εξίσου κρίσιμο ερώτημα πώς μπορεί η Ευρώπη να αποφύγει να θεωρηθεί ως παράγοντας στον πόλεμο και να συμβάλει αντ’ αυτού σε μια διπλωματική πρωτοβουλία. Εξ ου και η απαίτηση ενός σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης να μη συμμετάσχει η Ευρώπη στον πόλεμο. Ο κίνδυνος είναι ότι η Ουκρανία, που ήδη υφίσταται το μαρτύριο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής, θα μετατραπεί σε ένα ένοπλο στρατόπεδο που λαμβάνει όπλα από το ΝΑΤΟ και διεξάγει έναν μακρύ πόλεμο για λογαριασμό εκείνων στην Ουάσινγκτον που ελπίζουν σε μόνιμη αποδυνάμωση της Ρωσίας. Εάν αυτό συνέβαινε, η σύγκρουση θα υπερέβαινε τη νόμιμη υπεράσπιση της ουκρανικής εθνικής κυριαρχίας. Οσοι κατήγγειλαν την επικίνδυνη σπειροειδή κλιμάκωση του πολέμου που θα ακολουθούσε τις αποστολές βαρέων όπλων στην Ουκρανία, δεν είναι ουδέτεροι. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σταθμίσουμε προσεκτικά οποιαδήποτε ενέργεια, ανάλογα με το εάν φέρνει πιο κοντά στην έναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων και στην αποκατάσταση της ειρήνης.

Σίλβια Φεντερίτσι (Σ.Φ.): Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πρέπει να καταδικαστεί. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταστροφή πόλεων, τις δολοφονίες και τον τρόμο που έχουμε δει. Ωστόσο πρέπει επίσης να καταδικάσουμε τους πολλούς ελιγμούς με τους οποίους οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συνέβαλαν στην υποκίνηση αυτού του πολέμου, καθώς και την απόφαση των ΗΠΑ και της Ε.Ε. να στείλουν όπλα στην Ουκρανία, κάτι που θα παρατείνει τον πόλεμο επ’ αόριστον. Η αποστολή όπλων είναι απολύτως απαράδεκτη, δεδομένου ότι η εισβολή της Ρωσίας θα μπορούσε να είχε σταματήσει εάν οι ΗΠΑ έδιναν στη Ρωσία εγγύηση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί στα σύνορά της.

Μ.Μ.: Από την αρχή του πολέμου ένα από τα κύρια σημεία συζήτησης ήταν το είδος της βοήθειας που θα παρασχεθεί στους Ουκρανούς για να αμυνθούν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, χωρίς όμως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε επέκταση της σύγκρουσης διεθνώς. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί ο μικρότερος αριθμός θυμάτων στην Ουκρανία και να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση;

M.Λ.: Θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει πολλές επικρίσεις για τη σημερινή Ουκρανία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί στον ουκρανικό λαό το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στη ρωσική εισβολή στο έδαφός του με βάναυση και εγκληματική περιφρόνηση του δικαιώματος των εθνών στην αυτοδιάθεση.

Eτ.Μπ.: Θα έλεγα ότι ο πόλεμος των Ουκρανών ενάντια στη ρωσική εισβολή είναι ένας «δίκαιος πόλεμος» με την ισχυρή έννοια του όρου. Ενας «δίκαιος» πόλεμος είναι ένας πόλεμος όπου δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε τη νομιμότητα όσων αμύνονται έναντι της επίθεσης, αλλά όπου είναι απαραίτητο να δεσμευτούμε στο πλευρό τους. Και ότι είναι ένας πόλεμος όπου ακόμη και εκείνοι, όπως εγώ, για τους οποίους κάθε πόλεμος είναι απαράδεκτος ή καταστροφικός, δεν έχουν την επιλογή να παραμείνουν παθητικοί. Εγώ επιλέγω: εναντίον του Πούτιν. Ας μην ξαναρχίσουμε να παίζουμε τη «μη παρέμβαση». Η Ε.Ε. ούτως ή άλλως έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο. Ακόμα κι αν δεν στέλνει στρατεύματα, παραδίδει όπλα – και νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνει.

Μ.Μ.: Κατανοώ το πνεύμα ενός μέρους αυτών των παρατηρήσεων, αλλά θα επικεντρωνόμουν περισσότερο στην ανάγκη να αποτραπεί μια γενική ανάφλεξη και επομένως στην επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν εμπλέκεται στη σύρραξη μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία, είναι απατηλό να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος εναντίον του Πούτιν μπορεί να «κερδηθεί». Οι ΗΠΑ μόλις ενέκριναν ένα πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Είναι ένα κολοσσιαίο ποσό και φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί για να χρηματοδοτήσει έναν παρατεταμένο πόλεμο. Οι ολοένα μεγαλύτερες προμήθειες υλικού από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενθαρρύνουν τον Ζελένσκι να συνεχίσει να αναβάλλει τις τόσο απαραίτητες συνομιλίες με τη ρωσική κυβέρνηση.

Σ.Φ.: Νομίζω ότι η καλύτερη κίνηση θα ήταν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. να δώσουν στη Ρωσία την εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αναζήτηση λύσης. Πολλοί στη στρατιωτική και πολιτική δομή εξουσίας των ΗΠΑ υποστηρίζουν και προετοιμάζονται για μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία εδώ και χρόνια. Γινόμαστε μάρτυρες μεταφοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων στο στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα των ΗΠΑ. Αλλά η ειρήνη δεν θα έρθει με μια κλιμάκωση των μαχών.

Μ.Μ.: Ας συζητήσουμε τις αντιδράσεις της Αριστεράς στη ρωσική εισβολή. Ορισμένες οργανώσεις έκαναν ένα μεγάλο πολιτικό λάθος, αρνούμενες να καταδικάσουν ξεκάθαρα τη Ρωσία. Αυτό θα κάνει οποιεσδήποτε καταγγελίες μελλοντικών επιθετικών ενεργειών από το ΝΑΤΟ να φαίνονται λιγότερο αξιόπιστες. Αντικατοπτρίζει μια ιδεολογικά παρωχημένη άποψη, ότι όλα τα γεωπολιτικά ζητήματα έπρεπε να αξιολογηθούν αποκλειστικά με όρους προσπάθειας αποδυνάμωσης των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή πάρα πολλοί άλλοι στην Αριστερά έχουν υποκύψει στον πειρασμό να γίνουν, άμεσα ή έμμεσα, συμπολεμιστές σε αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι όταν δεν αντιτίθενται στον πόλεμο οι προοδευτικές δυνάμεις χάνουν ένα ουσιαστικό μέρος του λόγου ύπαρξής τους και καταλήγουν να καταπίνουν την ιδεολογία του αντίθετου στρατοπέδου.

M.Λ.: Δυστυχώς, στη Λατινική Αμερική σημαντικές δυνάμεις της Αριστεράς και κυβερνήσεις, όπως η Βενεζουέλα, έχουν πάρει το μέρος του Πούτιν ή έχουν περιοριστεί σε ένα είδος «ουδέτερης» στάσης. Η επιλογή για την Αριστερά είναι μεταξύ του δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση και του δικαιώματος των αυτοκρατοριών να εισβάλλουν και να επιχειρούν να προσαρτήσουν άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο, γιατί αυτές είναι ασυμβίβαστες επιλογές.

Σ.Φ.: Είναι σίγουρα κρίμα που η θεσμική Αριστερά -ξεκινώντας από την Οκάσιο-Κορτέζ- υποστήριξε την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Μακάρι επίσης τα ΜΜΕ να ήταν πιο ερευνητικά. Γιατί η «Αφρική λιμοκτονεί» εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία; Γιατί να μην αναφέρουμε τις μαζικές αρπαγές γης στα χέρια διεθνών εταιρειών, οι οποίες έχουν κάνει πολλούς να μιλάνε για «νέο αγώνα για την Αφρική»;

Μ.Μ.: Παρά την αυξημένη υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -που καταδεικνύεται από το επίσημο αίτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν σε αυτόν τον οργανισμό- είναι απαραίτητο να εργαστούμε σκληρότερα για να διασφαλίσουμε ότι η κοινή γνώμη δεν βλέπει τη μεγαλύτερη και πιο επιθετική πολεμική μηχανή στον κόσμο (ΝΑΤΟ) ως λύση στα προβλήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Σε αυτή την ιστορία το ΝΑΤΟ αποδείχτηκε για άλλη μία φορά ως ένας επικίνδυνος οργανισμός, ο οποίος χρησιμεύει για να τροφοδοτεί εντάσεις που οδηγούν σε πόλεμο στον κόσμο. Το παράδοξο είναι ότι ο Πούτιν όχι μόνο έκανε λάθος στη στρατιωτική στρατηγική του, αλλά κατέληξε επίσης να ενισχύσει τον εχθρό του οποίου τη σφαίρα επιρροής ήθελε να περιορίσει: το ΝΑΤΟ.

M.Λ.: Το ΝΑΤΟ είναι ένα πολιτικο-στρατιωτικό τέρας που δημιουργήθηκε από τον Ψυχρό Πόλεμο και η διάλυσή του είναι θεμελιώδης απαίτηση της δημοκρατίας. Δυστυχώς, η εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναζωογονήσει το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν έσωσε το ΝΑΤΟ από την αργή παρακμή, ίσως και την εξαφάνισή του.

Σ.Φ.: Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αμνησία για τον επεκτατισμό του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ ήταν ετοιμοθάνατο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πορεία του στην Ανατολική Ευρώπη και η παρουσία του στην Αφρική καταδεικνύουν το αντίθετο.

Μ.Μ.: Αυτή η αμνησία φαίνεται να έχει επηρεάσει πολλές κυβερνητικές δυνάμεις της Αριστεράς. Ανατρέποντας τις ιστορικές αρχές της, η Αριστερή Συμμαχία στη Φινλανδία ψήφισε πρόσφατα υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Μια τέτοια υποδεέστερη πολιτική συμπεριφορά έχει τιμωρήσει τα αριστερά κόμματα πολλές φορές στο παρελθόν.

Eτ.Μπ.: Οσο περισσότερο ισχυροποιείται το ΝΑΤΟ ως σύστημα ασφαλείας, τόσο περισσότερο ο ΟΗΕ παρακμάζει. Στο Κόσοβο, τη Λιβύη και, κυρίως το 2013, στο Ιράκ ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στη συνέχεια ήταν να υποβαθμίσουν τις ικανότητες του ΟΗΕ για μεσολάβηση, ρύθμιση και διεθνή δικαιοσύνη.

Μ.Μ.: Ας τελειώσουμε με το ποια πιστεύετε ότι θα είναι η πορεία του πολέμου και ποια είναι τα πιθανά μελλοντικά σενάρια.

Eτ.Μπ.: Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι να είναι κανείς τρομερά απαισιόδοξος. Πρώτον, η κλιμάκωση είναι πιθανή, ειδικά εάν η αντίσταση στην εισβολή καταφέρει να διατηρηθεί. Δεύτερον, εάν ο πόλεμος τελειώσει με «αποτέλεσμα», θα είναι καταστροφικός σε κάθε ενδεχόμενο. Θα είναι καταστροφικό εάν ο Πούτιν επιτύχει τους στόχους του συντρίβοντας τον ουκρανικό λαό ή επίσης εάν αναγκαστεί να υποχωρήσει με μια επιστροφή στην πολιτική τού μπλοκ, όπου ο κόσμος θα παγώσει. Τρίτον, ο πόλεμος και οι συνέπειές του εμποδίζουν την κινητοποίηση του πλανήτη ενάντια στην κλιματική καταστροφή.

Σ.Φ.: Και εγώ είμαι απαισιόδοξη. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν καμία πρόθεση να διαβεβαιώσουν τη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτείνει την εμβέλειά του στα σύνορα της Ρωσίας. Ως εκ τούτου ο πόλεμος θα συνεχιστεί με καταστροφικές συνέπειες για την Ουκρανία, τη Ρωσία και όχι μόνο. Δεν μπορώ να φανταστώ μελλοντικά σενάρια, εκτός από την επέκταση της κατάστασης μόνιμου πολέμου που είναι ήδη πραγματικότητα σε τόσα πολλά μέρη του κόσμου.

Μ.Μ.: Και εγώ νιώθω ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει σύντομα. Μια «ατελής» αλλά άμεση ειρήνη θα ήταν σίγουρα προτιμότερη από την παράταση των εχθροπραξιών, αλλά πάρα πολλές δυνάμεις στο πεδίο εργάζονται για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό να οδεύουμε προς μια αόριστη συνέχιση του πολέμου, με τα ρωσικά στρατεύματα να αντιμετωπίζουν έναν ουκρανικό στρατό που ανεφοδιάζεται και υποστηρίζεται έμμεσα από το ΝΑΤΟ. Η Αριστερά πρέπει να αγωνιστεί σθεναρά για μια διπλωματική λύση και ενάντια στις αυξήσεις των στρατιωτικών δαπανών, το κόστος των οποίων θα πέσει στον κόσμο της εργασίας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση.

Categories
Journalism

Agresi Rusia, Ekspansi NATO dan Skenario Perang di Ukraina: Percakapan dengan Étienne Balibar, Silvia Federici, dan Michael Löwy

PERANG di Ukraina dimulai empat bulan lalu. Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, perang ini telah menewaskan lebih dari 4.500 warga sipil dan menciptakan hampir lima juta pengungsi. Angka-angka ini tidak termasuk kematian personel militer—setidaknya 10.000 orang Ukraina dan mungkin lebih banyak lagi di pihak Rusia—serta jutaan orang yang telah mengungsi di dalam perbatasan Ukraina.

Invasi ke Ukraina telah melumat kota-kota dan infrastruktur sipil. Butuh beberapa generasi untuk membangunnya kembali. Invasi juga menimbulkan kejahatan perang berskala besar, seperti yang dilakukan selama pengepungan Mariupol oleh pasukan Rusia.

Saya menggelar diskusi roundtable bersama tiga pemikir Marxis: Étienne Balibar, Profesor Filsafat Eropa Kontemporer di Kingston University (London, Inggris Raya), Silvia Federici, Profesor Emeritus Filsafat Politik di Universitas Hofstra (Hempstead, Amerika Serikat) dan Michael Löwy, Direktur Riset Emeritus di Centre national de la recherche scientifique (Paris, Prancis). Diskusi ini digelar untuk meninjau apa yang terjadi sejak perang meletus, merefleksikan peran NATO, dan menimbang kemungkinan-kemungkinan skenario masa depan.

Rangkuman pembicaraan di bawah ini lahir dari serangkaian komunikasi selama beberapa pekan terakhir melalui email dan telepon.

Marcello Musto (MM): Invasi Rusia ke Ukraina telah mengembalikan Eropa ke kebrutalan perang dan menghadapkan dunia pada dilema bagaimana merespons serangan terhadap kedaulatan Ukraina.

Michael Löwy (ML): Selama Putin ingin melindungi minoritas penutur bahasa Rusia di wilayah Donetsk, ada rasionalitas tertentu dalam kebijakannya. Ini juga berlaku pada sikapnya yang menentang ekspansi NATO di Eropa Timur. Namun, invasi brutal ke Ukraina—dengan serangkaian pengeboman kota dan ribuan korban sipil termasuk lansia dan anak-anak—tidak memiliki pembenaran.

Étienne Balibar (EB): Perang di depan mata kita ini adalah perang “total”. Ini perang teror dan bumi hangus oleh tentara negeri jiran yang lebih kuat. Pemerintahan negara ini ingin militernya terlibat petualangan imperialis yang tak berujung. Sikap penting dan mendesak yang harus diambil adalah bahwa perlawanan Ukraina harus dipertahankan. Untuk itulah perlawanan ini harus benar-benar didukung oleh tindakan, bukan sekadar perasaan. Tindakan apa? Pada titik inilah bermula perdebatan taktik, kalkulasi efektivitas tindakan, serta risiko “defensif” dan “ofensif”. Yang jelas, pilihannya bukan “wait and see”.

MM: Di samping perlawanan balik Ukraina yang sah dilakukan, ada persoalan yang sama pentingnya, soal bagaimana Eropa bisa menghindari citra sebagai sebagai aktor dalam perang ini alih-alih sebagai pihak yang sekuat mungkin berkontribusi untuk diplomasi demi mengakhiri konflik bersenjata. Terlepas dari retorika permusuhan tiga bulan terakhir, itulah yang tampak dalam sebagian besar opini publik: Eropa tidak boleh ambil bagian dalam perang. Pokok terpenting dalam opini publik ini adalah bagaimana agar penduduk yang menderita tidak semakin banyak. Karena bahayanya adalah bangsa ini [Ukraina] akan dianggap bangsa yang menjadi martir di tangan Rusia. Ukraina akan berubah menjadi kamp militer yang menerima senjata dari NATO dan mengobarkan perang panjang untuk kepentingan Washington yang ingin menyaksikan Rusia lemah secara permanen dan Eropa bergantung secara ekonomi dan militer kepada Amerika Serikat.

Jika ini terjadi, konflik akan melebar keluar dari isu pertahanan kedaulatan Ukraina. Mereka yang sejak awal mengecam bahaya beruntun perang pasca-pengiriman senjata berat ke Ukraina tentu bukannya tidak menyadari kekerasan harian di sana dan tidak pula ingin menyerahkan penduduk Ukraina ke kuasa militer Rusia. “Non-blok“ tidak berarti netralitas atau kesetaraan, seperti yang muncul dalam berbagai karikatur. Ini bukan soal pasifisme abstrak sebagai prinsip; ini alternatif diplomatik yang konkret. Artinya, menimbang secara hati-hati setiap tindakan atau ujaran bisa mendekatkan kita ke tujuan pokok dalam situasi saat ini, yaitu membuka keran negosiasi yang kredibel demi memulihkan perdamaian.

Silvia Federici (SF): Tidak ada dilema di sini. Perang Rusia di Ukraina harus dikecam. Penghancuran kota, pembunuhan orang-orang tak berdosa, teror yang harus dialami ribuan warga—semua ini tidak bisa dibenarkan. Bukan cuma kedaulatan yang dilanggar dalam tindakan agresi ini. Tapi saya setuju kita juga harus mengutuk manuver-manuver AS dan NATO untuk mengobarkan perang ini, mengutuk keputusan Amerika Serikat dan Uni Eropa mengirim senjata ke Ukraina, yang akan memperpanjang perang entah sampai kapan. Tidak pantas mengirim senjata mengingat invasi Rusia bisa dihentikan seandainya AS menjamin NATO tidak melakukan ekspansi ke perbatasan Rusia.

MM: Salah satu hal utama yang dibicarakan sejak awal perang adalah jenis bantuan apa yang bisa diberikan ke Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia tanpa harus menggiring situasi ke kehancuran lebih besar di dalam negeri dan memperluas konflik secara global. Di antara isu-isu yang diperdebatkan beberapa bulan terakhir adalah permintaan Zelensky untuk pemberlakuan zona larangan terbang di langit Ukraina, taraf sanksi ekonomi untuk Rusia, dan yang lebih penting, tepat atau tidaknya mengirimkan senjata ke pemerintah Ukraina. Menurut Anda, apa keputusan yang harus diambil agar jumlah korban tidak bertambah dan eskalasi lebih lanjut bisa dicegah?

ML: Banyak kritik yang bisa dilontarkan terhadap Ukraina saat ini: kurangnya demokrasi, penindasan terhadap minoritas berbahasa Rusia, ‘oksidentalisme’, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi ini tidak membatalkan hak rakyat Ukraina untuk membela diri melawan invasi Rusia ke wilayah mereka, melawan serbuan yang disertai penghinaan luar biasa terhadap hak bangsa-bangsa dunia untuk menentukan nasib sendiri.

EB: Saya akan bilang bahwa perang Ukraina melawan invasi Rusia adalah “perang yang adil” (just war) dalam artian yang paling tegas. Saya sangat sadar “just war” adalah kategori yang bisa dipertanyakan. Saya juga sadar bahwa di Barat, istilah ini punya riwayat panjang yang mustahil dilepaskan dari manipulasi dan kemunafikan, atau ilusi-ilusi yang akhirnya melahirkan bencana. Tapi saya tidak melihat ada istilah lain yang cocok. Jadi, saya mengapropriasi istilah ini sekaligus menekankan bahwa perang “adil” adalah situasi di mana pengakuan atas legitimasi pihak yang melakukan pembelaan diri dalam agresi—kriteria dalam hukum internasional—tidak cukup, namun kita perlu berkomitmen terhadap pihak yang satu ini.

Ini perang yang menempatkan orang-orang seperti saya—yang menganggap semua perang di seluruh dunia dalam situasi hari ini tidak bisa dibenarkan atau membawa malapetaka—tidak punya pilihan untuk bersikap pasif karena akibatnya akan lebih buruk lagi. Jadi, saya tidak merasa antusias, tetapi saya memilih melawan Putin.

MM: Saya paham apa saja yang melatarbelakangi amatan-amatan ini, tapi saya akan lebih menyoroti apa saja yang dibutuhkan untuk mencegah malapetaka besar. Karena itu, saya akan fokus pada kebutuhan mencapai kesepakatan damai yang sangat mendesak ini. Semakin lama waktu yang diperlukan, semakin besar potensi perang terus meluas. Tak seorang pun berniat memalingkan diri dan mengabaikan apa yang terjadi di Ukraina. Tapi kita harus sadar ketika negeri adidaya berkekuatan nuklir seperti Rusia terlibat, sementara tidak ada gerakan pro-perdamaian yang cukup besar yang aktif di sana, maka anggapan bahwa perang melawan Putin dapat “dimenangkan” adalah ilusi.

EB: Saya sangat takut terjadi eskalasi militer—termasuk nuklir. Ini menakutkan dan kelihatannya bukan mustahil. Tapi pasifisme bukanlah pilihan. Kebutuhan paling mendesak adalah membantu Ukraina melawan agresi. Jangan sampai kita memainkan kartu “non-intervensi” lagi. Uni Eropa juga sudah terlibat dalam perang. Kalaupun tidak mengirim pasukan, Uni Eropa mengirimkan senjata—dan saya pikir itu tindakan yang tepat. Itu bentuk intervensi.

MM: 9 Mei lalu pemerintahan Biden menyetujui Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. Isinya paket bantuan militer dan keuangan lebih dari 40 miliar dolar AS untuk Ukraina. Ini jumlah yang sangat besar—yang belum mencakup bantuan dari berbagai negara Uni Eropa—dan tampaknya dirancang untuk mendanai perang berkepanjangan. Biden sendiri menegaskan kesan ini pada 15 Juni, ketika ia mengumumkan AS akan mengirimkan bantuan militer senilai satu miliar dolar lagi. Pasokan senjata yang semakin besar dari AS dan NATO mendorong Zelensky untuk terus menunda perundingan yang sangat dibutuhkan dengan pemerintah Rusia. Selain itu, mengingat senjata yang dikirim dalam banyak perang di masa lalu akhirnya digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, tampaknya masuk akal untuk bertanya-tanya apakah pengiriman senjata ini semata bertujuan untuk mengusir pasukan Rusia dari Ukraina.

SF: Saya pikir langkah terbaik adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan jaminan kepada Rusia bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Pokok ini telah dijanjikan kepada Mikhail Gorbachev saat runtuhnya Tembok Berlin, meskipun tidak tertulis. Sayangnya, tidak ada minat mencari solusi. Banyak orang di struktur militer dan politik AS yang selama bertahun-tahun mendukung dan mempersiapkan konfrontasi dengan Rusia. Perang hari ini dengan mudah digunakan untuk membenarkan peningkatan besar dalam ekstraksi minyak bumi dan mengesampingkan semua isu pemanasan global. Biden sudah gagal menepati janji kampanyenya untuk menghentikan pengeboran di tanah-tanah warga asli Amerika. Kita juga menyaksikan pengalihan dana miliaran dolar—yang semestinya bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup ribuan orang Amerika—ke military industrial complex AS, salah satu pemenang utama dalam perang ini. Perdamaian tidak akan terwujud melalui eskalasi militer.

MM: Mari kita bahas reaksi kaum kiri terhadap invasi Rusia. Meskipun hanya segelintir organisasi membuat kesalahan politik yang besar ketika menolak untuk secara tegas mengutuk “operasi militer khusus” Rusia. Di luar kesalahan-kesalahan lain, ini kesalahan yang bisa mempersulit mereka—atau membuat mereka tidak kredibel—ketika mereka ingin mengecam tindakan agresi NATO kelak. Ini mencerminkan pandangan yang sempit ideologis yang mereduksi pemahaman politik menjadi satu dimensi belaka: seolah-olah semua isu geopolitik harus dinilai bobotnya semata-mata dalam upaya melemahkan AS.

Pada saat bersamaan, terlalu banyak orang kiri yang menyerah pada godaan untuk terlibat perang baik langsung maupun tidak. Saya tidak kaget dengan posisi Sosialis Internasional, Partai Hijau di Jerman, atau beberapa anggota parlemen progresif dari Partai Demokrat di AS—meskipun sikap pro-militerisme dadakan orang-orang yang sehari sebelumnya mendaku diri pasifis ini terasa tetap menghujam dan mengejutkan. Banyak kekuatan kiri “radikal” yang beberapa pekan ini bersuara segendang sepenarian dengan kubu pro-Zelensky. Saya percaya ketika kubu progresif tidak menentang perang, mereka akan kehilangan bagian penting dari alasan kenapa mereka harus ada dan akhirnya mereka akan menelan mentah-mentah ideologi kubu lawan.

ML: Saya akan mulai dengan mengingat bahwa argumen anti-komunis dipakai dalam salah satu “justifikasi” Putin atas invasi ke Ukraina. Dalam pidato Putin sebelum perang, pada 21 Februari, dia menyatakan Ukraina “sepenuhnya diciptakan oleh Bolshevik dan Komunis Rusia” dan bahwa Lenin adalah “pengarang dan arsitek” negeri ini. Putin menyatakan ambisinya untuk merestorasi “Rusia yang ada dalam sejarah” pra-Bolshevik—yaitu Rusia era Tsar—dengan cara mencaplok Ukraina.

EB: Putin menyatakan Lenin telah sembrono menyerah pada nasionalisme Ukraina. Menurut Putin, jika Lenin tidak melakukan itu, maka tidak akan ada pula Ukraina merdeka, karena penduduk Ukraina akan menganggap tanahnya sendiri sebagai bagian dari Rusia. Argumen ini seperti memakai posisi Stalin untuk melawan Lenin. Tentu saja, saya pikir Lenin benar dalam penyikapannya atas isu “kebangsaan” yang tersohor itu.

MM: Lenin menulis bahwa kendati perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari kekuatan imperialis dapat dimanfaatkan oleh imperialis lain daya untuk kepentingannya sendiri, seharusnya ini tidak mengubah kebijakan kaum kiri untuk mendukung hak bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri. Dalam sejarahnya, kaum progresif selalu mendukung prinsip ini, membela hak negara-negara untuk menegakkan perbatasan atas dasar kehendak rakyat.

ML: Bukan kebetulan jika sebagian besar partai kiri “radikal” dunia, termasuk yang paling suka bernostalgia dengan sosialisme Soviet, misalnya partai komunis Yunani dan Chili, mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya, kekuatan-kekuatan kiri terdepan di Amerika Latin dan pemerintah seperti Venezuela memihak Putin, atau membatasi diri dengan sekadar mengambil sikap “netral”—seperti yang ditunjukkan oleh Lula, pemimpin Partai Buruh di Brasil. Pilihan kaum kiri adalah antara hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri—seperti yang dikatakan Lenin—dan hak imperium untuk menyerang dan mencaplok negara lain. Anda tidak bisa memilih dua-duanya, karena ini dua opsi yang tidak dapat didamaikan.

SF: Di AS, juru bicara gerakan-gerakan keadilan sosial dan organisasi feminis seperti Code Pink telah mengutuk agresi Rusia. Tapi perlu dicatat bahwa pembelaan AS dan NATO terhadap demokrasi cukup selektif, mengingat rekam jejak mereka di Afghanistan, Yaman, operasi Africom di Sahel. Rekornya panjang. Kemunafikan dalam pembelaan AS atas demokrasi di Ukraina juga terlihat jelas jika kita menimbang bagaimana pemerintah AS tutup mata atas pendudukan brutal Israel di Palestina dan penghancuran kehidupan rakyat Palestina yang tidak ada habis-habisnya. Perlu dicatat juga bahwa AS telah membuka pintu untuk Ukraina tepat setelah menutup akses imigran dari Amerika Latin, sementara bagi banyak imigran ini, menyelamatkan diri ke negeri asing adalah perkara hidup-mati. Sementara itu, kaum kiri yang kini bercokol di lembaga negara—dimulai dengan Ocasio-Cortez—sudah mendukung pengiriman senjata ke Ukraina.

Saya juga berharap media-media radikal bisa lebih dalam mempertanyakan pengetahuan yang kita terima dari para pejabat negara. Misalnya, kenapa “Afrika kelaparan” karena perang di Ukraina? Kebijakan internasional apa yang membuat negara-negara Afrika bergantung pada biji-bijian Ukraina? Mengapa tidak menyebut perampasan tanah besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan internasional, yang kini membuat banyak orang membicarakan “penjajahan gaya baru di Afrika”? Saya ingin bertanya sekali lagi: nyawa siapa yang dianggap berharga? Kenapa hanya kematian tertentu yang bisa membangkitkan amarah?

MM: Terlepas dari meningkatnya dukungan untuk NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina—yang sangat gamblang dalam permintaan formal Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO—kita perlu bekerja lebih keras untuk memastikan agar publik tidak melihat NATO—mesin perang terbesar dan paling agresif di dunia—sebagai solusi keamanan global. NATO telah menampilkan jati dirinya sebagai organisasi maut penyulut ketegangan yang bisa memicu perang dunia dalam misinya memperluas dan memperkokoh dominasi unipolar. Tapi ada paradoks di sini. Hampir empat bulan setelah perang dimulai, kita tentu dapat mengatakan bahwa Putin tidak hanya keliru mengambil strategi militer, tetapi juga akhirnya memperkuat—bahkan jika dilihat dari konsensus internasional—musuh yang lingkup pengaruhnya (sphere of influence) ingin ia batasi: NATO.

EB: Saya termasuk orang yang berpikir bahwa NATO seharusnya lenyap bersama Pakta Warsawa ketika Perang Dingin berakhir. Di sisi lain, NATO tidak hanya punya fungsi eksternal, tetapi juga—dan ini mungkin sebagian besar fungsinya—mendisiplinkan alias menjinakkan siapa pun yang berada di kubu Barat. Semua itu pasti ada kaitannya dengan imperialisme: NATO adalah bagian dari instrumen yang agar menjamin Eropa secara umum tidak memiliki otonomi geopolitik sejati di hadapan imperium Amerika. Inilah salah satu alasan kenapa NATO terus dipertahankan usai Perang Dingin. Dan saya setuju dampaknya amat buruk bagi seluruh dunia. NATO mengkonsolidasikan beberapa kediktatoran di dalam teritori pengaruhnya. NATO memfasilitasi—atau menoleransi—segala macam perang, beberapa di antaranya sangat mematikan dan melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendapat saya tentang NATO tidak berubah dengan kejadian baru-baru ini yang disebabkan Rusia.

ML: NATO adalah organisasi imperialis yang didominasi Amerika Serikat dan bertanggung jawab atas agresi yang tak terhitung banyaknya. Penghancuran monster politik dan militer yang lahir dari Perang Dingin ini adalah syarat mendasar demokrasi. Melemahnya NATO dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan presiden neoliberal Prancis Emmanuel Macron untuk menyatakan bahwa NATO sudah “mati otak” pada 2019. Sayangnya, invasi kriminal Rusia ke Ukraina malah memberi angin untuk NATO. Beberapa negara netral—seperti Swedia dan Finlandia—sekarang sudah memutuskan masuk NATO. Pasukan AS diposkan di Eropa dalam jumlah besar. Jerman, yang dua tahun lalu menolak menaikkan anggaran militernya meski ada tekanan keras dari Trump, baru-baru ini memutuskan untuk menginvestasikan 100 miliar euro untuk pemersenjataan kembali (rearmament). NATO semestinya mengalami kemunduran perlahan—bahkan mungkin lenyap. Tapi Putin malah menyelamatkannya.

SF: Yang juga mengkhawatirkan, perang Rusia di Ukraina sudah membuat banyak orang lupa akan ekspansionisme NATO beserta dukungannya untuk kebijakan imperialis Uni Eropa dan Amerika Serikat. Saatnya kembali membaca NATO’s Secret Armies karya Danielle Ganser untuk menyegarkan ingatan kita tentang pemboman NATO di Yugoslavia, peran NATO di Irak, serta kepemimpinan NATO dalam aksi pemboman dan pecah-belah Libya baru-baru ini. Sudah terlalu sering NATO menginjak-injak demokrasi, dan kini ia berpura-pura membela demokrasi. Saya tidak percaya anggapan bahwa NATO hampir mati sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Masuknya NATO ke Eropa Timur dan kehadirannya di Afrika menunjukkan hal sebaliknya.

MM: Amnesia ini sepertinya telah mempengaruhi banyak kaum kiri di pemerintahan. Mayoritas anggota parlemen dari Aliansi Kiri di Finlandia berpaling dari prinsip-prinsip historisnya dan memilih bergabung dengan NATO. Di Spanyol, sebagian besar anggota Unidas Podemos menyepakati suara seluruh kubu parlemen yang menyokong pengiriman senjata ke tentara Ukraina dan mendukung kenaikan anggaran belanja militer besar-besaran di KTT NATO yang akan diadakan di Madrid pada 29-30 Juni. Jika sebuah partai tidak memiliki keberanian berbicara lantang menentang kebijakan semacam itu, maka ia telah terlibat dalam perluasan militerisme AS di Eropa. Padahal, partai-partai kiri di masa lalu sudah berkali-kali dihukum secara politik, termasuk di bilik suara, karena politik rendahan semacam ini.

EB: Yang terbaik adalah agar Eropa cukup kuat melindungi wilayahnya sendiri, dan agar ada sistem keamanan internasional yang efektif—yaitu agar PBB dirombak secara demokratis dan hak veto permanen anggota Dewan Keamanan ditiadakan. Tapi semakin NATO mencuat sebagai sistem keamanan, semakin lemah pula PBB. Di Kosovo, Libya dan Irak pada 2013, misi Amerika Serikat dan NATO adalah melemahkan kapasitas PBB untuk menyelenggarakan mediasi, regulasi, dan pengadilan internasional.

MM: Cerita yang kami dengar dari media benar-benar beda: NATO digambarkan sebagai satu-satunya penyelamat dunia dari kekerasan dan ketidakstabilan politik. Di sisi lain, sentimen anti-Rusia telah menyebar ke seluruh Eropa. Warga Rusia dimusuhi dan didiskriminasi.

EB: Bahaya besar—mungkin bahaya utama yang berkaitan dengan apa disebut Clausewitz sebagai “faktor moral” dalam perang—terletak pada godaan untuk memobilisasi opini publik yang bersimpati pada warga Ukraina melalui sentimen anti-Rusia. Media mendukung upaya ini lewat kabar-kabar setengah benar tentang sejarah Rusia dan Soviet. Sengaja atau tidak, media membuat rakyat Rusia gamang di hadapan ideologi rezim oligarki hari ini. Menyerukan sanksi atau boikot terhadap seniman, dan lembaga-lembaga kebudayaan atau akademik yang terbukti punya hubungan dengan rezim dan para pentolannya adalah satu hal. Tapi, jika benar bahwa opini publik Rusia adalah salah satu dari sedikit pintu peluang untuk keluar dari bencana ini, maka menstigmatisasi budaya Rusia adalah tindakan keblinger.

MM: Beberapa sanksi terhadap individu sangat keras dan kontraproduktif. Ada orang-orang yang tidak pernah menyatakan dukungan untuk kebijakan pemerintah Rusia disasar hanya karena kebetulan lahir di Rusia, terlepas dari apa pun pendapat mereka tentang perang ini. Langkah-langkah semacam ini akan mengompori propaganda nasionalis Putin dan dapat menggiring warga Rusia untuk mendukung pemerintah mereka.

EB: Terus terang, tidak elok rasanya menuntut warga negara sebuah kediktatoran polisi ala rezim Putin untuk “mengambil sikap” jika mereka ingin terus diterima di “demokrasi” kita.

ML: Saya setuju. Sentimen anti-Rusia wajib ditolak. Ini ideologi yang sangat reaksioner seperti halnya semua bentuk nasionalisme chauvinistik. Saya ingin menambahkan bahwa penting bagi kaum kiri internasionalis, yang mendukung perlawanan rakyat Ukraina melawan invasi Rusia, untuk menunjukkan solidaritas mereka kepada warga Rusia—individu, surat kabar, atau organisasi—yang telah menentang perang kriminal Putin di Ukraina. Ada, kok, kelompok-kelompok dan partai-partai politik Rusia yang mendaku kiri dan baru-baru ini merilis pernyataan sikap mengutuk agresi ke Ukraina.

MM: Mari kita akhiri diskusi ini dengan apa yang Anda pikirkan soal jalannya perang dan kemungkinan skenario-skenario masa depan.

EB: Orang hanya akan sangat pesimistis menatap perkembangan ke depan. Saya sendiri percaya peluang untuk mencegah malapetaka sangat kecil. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, eskalasi mungkin terjadi, terutama jika perlawanan terhadap invasi terus berlanjut dan tidak cukup hanya menggunakan senjata “konvensional”—yang batasannya dengan “senjata pemusnah massal” kian kabur. Kedua, jika perang berakhir dengan “hasil” tertentu, segala kemungkinan akan mengarah pada bencana. Tentu akan celaka jika Putin mencapai misi-misinya dengan mengkremus rakyat Ukraina dan akhirnya memancing tindakan-tindakan serupa. Mungkin juga, jika dia dipaksa berhenti dan mundur, dengan kembali ke politik blok di mana dunia akan membeku. Apa pun pilihannya, hal ini akan memancing gejolak nasionalisme dan kebencian yang bakal berlangsung lama. Ketiga, perang dan episode-episode lanjutannya akan memukul mundur mobilisasi planet bumi dalam melawan bencana iklim. Bahkan kenyataannya perang telah mempercepat bencana iklim. Terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia.

ML: Saya punya kegelisahan yang sama, terutama soal tertahannya perang melawan perubahan iklim, yang sekarang benar-benar terpinggirkan oleh perlombaan senjata semua negara yang berurusan dengan perang.

SF: Saya juga pesimis. AS dan negara-negara NATO lainnya tidak beritikad meyakinkan Rusia bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke perbatasan Rusia. Walhasil, perang akan berlanjut dengan dampak-dampak mematikan bagi Ukraina, Rusia dan sekitarnya. Kita akan melihat dalam beberapa bulan mendatang bagaimana negara-negara Eropa lainnya akan terpengaruh. Saya tidak bisa membayangkan skenario masa depan selain perluasan situasi perang permanen yang sudah menjadi kenyataan di begitu banyak belahan dunia. Saya juga tidak bisa membayangkan skenario selain—lagi-lagi—bahwa sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reproduksi sosial dialihkan ke tujuan-tujuan yang destruktif. Bagi saya, perih rasanya kita tidak punya gerakan feminis yang turun ke jalan ramai-ramai, melakukan pemogokan, dan bertekad mengakhiri semua perang.

MM: Saya juga merasa perang tidak akan reda dalam waktu dekat. Perdamaian yang “tidak sempurna” tetapi lekas diwujudkan tentu akan lebih baik daripada memperpanjang permusuhan. Tapi, ada banyak sekali kekuatan di lapangan dengan tujuan-tujuan yang berbeda pula. Setiap kali seorang kepala negara menyatakan “kami akan mendukung Ukraina sampai menang”, prospek perundingan semakin jauh. Namun, saya kira prospek yang lebih besar adalah bahwa situasi kita kini mengarah ke perang yang tidak ada habisnya, di mana pasukan Rusia berhadapan dengan militer Ukraina yang disuplai dan didukung secara tak langsung oleh NATO.

Kaum kiri harus berjuang keras mendukung solusi diplomatik dan melawan kenaikan anggaran belanja militer. Kenaikan anggaran ini niscaya dibebankan pada kelas pekerja dan niscaya menyulut krisis ekonomi dan sosial lebih lanjut. Jika ini kejadian, maka pihak yang akan diuntungkan adalah kaum kanan yang hari ini semakin agresif dan reaksioner dalam mempengaruhi perdebatan politik di Eropa.

EB: Demi mengedepankan cara-cara pandang yang positif, kita harus memiliki tujuan untuk merombak ulang Eropa—demi kepentingan Rusia, Ukraina, dan kepentingan kita sendiri—sedemikian rupa sehingga soal-soal negara dan bangsa benar-benar kembali dipikirkan. Tujuan yang lebih ambisius lagi adalah menciptakan dan mengembangkan Eropa Raya yang multibahasa, multikultural, dan membuka diri untuk dunia—alih-alih meletakkan militerisasi Uni Eropa ke dalam horizon masa depan kita, meski dalam jangka pendek ini pendek ini tidak terhindarkan. Tujuannya untuk menghindari “benturan peradaban” di mana kita akan menjadi pusatnya.

ML: Saya ingin mengusulkan tujuan yang lebih ambisius dalam artian positif; saya akan bilang bahwa kita harus membayangkan corak Eropa yang lain dan Rusia yang lain, menyingkirkan oligarki parasit kapitalis mereka. Pepatah Jean Jaurès “Kapitalisme menyeret perang seperti awan menyeret badai” terdengar lebih relevan dari sebelumnya. Hanya di Eropa yang lain itu, dari Atlantik hingga Ural—Eropa yang sosial, ekologis, dan pasca-kapitalis—perdamaian dan keadilan dapat terjamin. Apakah ini skenario yang mungkin? Tergantung kita masing-masing.

Categories
Journalism

La via a sinistra per invocare la pace e poi non disprezzare la guerra

La sinistra è sempre stata contro la guerra. Fin dalla nascita della Prima Internazionale, il movimento socialista si batté per “l’abolizione definitiva di ogni guerra”. Nei documenti di questa organizzazione si leggeva che erano soprattutto i lavoratori a pagare, economicamente, quando non con il loro sangue – e senza alcuna distinzione tra vincitori e sconfitti –, le conseguenze più nefaste delle guerre. In L’Europa può disarmare? (1893), Engels segnalò che la produzione di armamenti senza precedenti avvenuta in Europa rendeva possibile l’approssimarsi di “una guerra di distruzione che il mondo non aveva mai conosciuto”. Aggiunse che, “il sistema degli eserciti permanenti era stato spinto a un punto talmente estremo da essere condannato a rovinare economicamente i popoli, per via delle spese belliche, o a degenerare in una guerra di annientamento generale”. Il proletariato doveva battersi per il disarmo, considerato l’unica effettiva “garanzia della pace”.

Ben presto, da argomento teorico analizzato in tempi di pace, la lotta contro il militarismo divenne un problema politico preminente, soprattutto in seguito all’espansione imperialista da parte delle principali potenze europee. La presunta politica di pace della borghesia venne irrisa e definita con il termine di «pace armata». Jaurès, leader del Partito Socialista Francese, in un discorso del 1895, condensò in una frase i timori delle forze di sinistra: «sempre la vostra società, violenta e caotica, persino quando vuole la pace, persino quando è in stato di quiete apparente, reca in sé la guerra, come la nube reca in sé l’uragano». La mozione votata al Congresso di Stoccarda (1907) della Seconda Internazionale diede due indicazioni fondamentali: la scelta di voto contrario a leggi di bilancio che proponevano l’aumento delle spese militari e l’avversione agli eserciti permanenti.
Tuttavia, con il passare degli anni, socialdemocratici e socialisti si impegnarono sempre meno a promuovere una concreta politica d’azione in favore della pace. L’opposizione al riarmo e ai preparativi bellici in atto fu molto blanda e la SPD, divenuta molto legalista e moderata, barattò il suo voto favorevole ai crediti militari in cambio della concessione di maggiori libertà politiche in patria. Le conseguenze di questa scelta furono disastrose. Il movimento operaio giunse a condividere gli obiettivi espansionistici delle classi dominanti e venne travolto dall’ideologia nazionalista. La Seconda Internazionale si rivelò del tutto impotente di fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, fallendo in uno dei suoi intenti principali: preservare la pace.

I due esponenti di punta del movimento operaio che si opposero con maggiore vigore alla guerra furono la Luxemburg e Lenin. La prima ammodernò il bagaglio teorico della sinistra sulla guerra e mostrò come il militarismo rappresentasse un nerbo vitale dello Stato. Sostenne che la parola d’ordine «guerra alla guerra!» doveva diventare «il punto cruciale della politica proletaria». Pertanto, da quel momento in avanti, la classe lavoratrice doveva avere come «scopo principale», anche in tempo di pace, quello di «lottare contro l’imperialismo e di impedire le guerre». In Il socialismo e la guerra (1915), Lenin ebbe il merito di mostrare la “falsificazione storica” operata dalla borghesia, ogni qual volta provava ad attribuire un significato “progressivo e di liberazione nazionale” a quelle che, in realtà, erano guerre “di rapina”, condotte con il solo obiettivo di decidere a quale delle parti belligeranti sarebbe toccato opprimere maggiormente popolazioni straniere. Per Lenin, i rivoluzionari dovevano “trasformare la guerra imperialista in guerra civile”, poiché quanti volevano una pace veramente “democratica e duratura” dovevano eliminare la borghesia e i governi colonialisti. Lenin era convinto di ciò che la storia ha mostrato essere inesatto, ovvero che ogni lotta di classe condotta conseguentemente in tempo di guerra crea «inevitabilmente» stati d’animo rivoluzionari nelle masse.
Come comportarsi dinanzi alla guerra accese anche il dibattito del movimento femminista. La necessità di sostituire gli uomini inviati al fronte, in impieghi precedentemente da loro monopolizzati, favorì il diffondersi di un’ideologia sciovinista anche nel movimento suffragista. Contrastare quanti agitavano lo spauracchio dell’aggressore, per derubricare fondamentali riforme sociali, fu una delle conquiste più significative delle femministe più radicali del tempo. Esse indicarono come la battaglia contro il militarismo fosse un elemento essenziale della lotta contro il patriarcato.

La profonda frattura politica consumatasi tra rivoluzionari e riformisti dopo la nascita dell’URSS e il dogmatico clima ideologico degli anni Venti e Trenta inficiarono la possibilità di un’alleanza contro il militarismo tra l’Internazionale Comunista e i partiti socialisti europei. In molti ritenevano un “nuovo 1914” pressoché inevitabile. E così fu. Il crescendo di violenze perpetrate dal fronte nazi-fascista e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale generarono uno scenario ancora più nefasto di quello d’inizio secolo. L’URSS fu impegnata in quella Grande Guerra Patriottica che fu decisiva al fine della sconfitta del nazismo e divenne un elemento così centrale dell’unità nazionale russa da perdurare fino ai nostri giorni.
A partire dal 1961, sotto la presidenza di Chruščëv, l’URSS inaugurò un nuovo ciclo politico che prese il nome di Coesistenza pacifica. Ciò nonostante, nel 1968, i sovietici invasero con mezzo milione di soldati la Cecoslovacchia che chiedeva maggiore democrazia. Brežnev chiamò questo principio: “sovranità limitata”. Di fronte alla “Primavera di Praga”, egli affermò che “quando le forze che sono ostili al socialismo cercano di portare i paesi socialisti verso il capitalismo, questo diventa un problema comune”. Secondo questa logica antidemocratica, la scelta di stabilire cosa fosse o non fosse “socialismo” era puro arbitrio dei dirigenti sovietici. L’URSS continuò a destinare una parte significativa delle sue risorse economiche alle spese militari e ciò contribuì all’affermazione di una cultura di guerra e autoritaria nella società. Un ulteriore esempio evidente di questa politica fu l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979. Così facendo, Mosca si alienò, definitivamente, le simpatie del movimento per la pace. L’insieme di questi interventi militari non solo sfavorì il processo di riduzione generale degli armamenti, ma concorse a screditare e a indebolire globalmente il socialismo. L’URSS venne percepita, sempre più, come una potenza imperiale che agiva in forme non dissimili da quelle degli USA.

Le guerre diffondono un’ideologia di violenza che si unisce spesso ai sentimenti nazionalistici che hanno più volte lacerato il movimento operaio. Di rado, esse rafforzano pratiche di democrazia diretta, mentre accrescono il potere di istituzioni autoritarie. È una lezione che la sinistra non dovrebbe mai dimenticare.

Categories
Journalism

Vasemmistolla On Pitkä Sodanvastainen Historia

Politiikan tutkimus on selvittänyt niitä ideologisia, poliittisia, taloudellisia ja jopa psykologisia yllykkeitä, jotka ajavat yhteiskuntia kohti sotaa. Yksi sosialistisen teorian merkittävimmistä saavutuksista on puolestaan sotien kytkeminen kapitalismin kehitykseen.

Ensimmäisen internationaalin (1864-1876) johtajat korostivat, etteivät nykyaikaiset sodat enää johdu kuninkaiden kunnianhimosta, vaan vallitsevasta sosioekonomisesta yhteiskuntamallista. Työväenliike opetti, että kaikki sodat ovat ”sisällissotia”, hirvittäviä työläisten välisiä yhteenottoja, jotka tuhosivat heidän elämänsä edellytykset.

Karl Marx (1818–1883) esitti Pääomassa, että ”väkivalta [Gewalt] on jokaisen uutta kohdussaan kantavan vanhan yhteiskunnan kätilö”. Hän ei kuitenkaan pitänyt sotaa yhteiskunnan vallankumouksellisen muuttamisen edellytyksenä. Hänen poliittisen toimintansa päätavoitteena oli sitouttaa työläiset kansainvälisen solidaarisuuden periaatteeseen.

Friedrich Engels (1820–1895) piti sotaa niin tärkeänä kysymyksenä, että hän omisti sille yhden viimeisimmistä kirjoituksistaan Kann Europa abrüsten? [”Onko aseriisunta mahdollista Euroopassa?][1] Engels lähti liikkeelle siitä huomiosta, että viimeistä neljännesvuosisataa oli leimannut mantereen suurvaltojen välinen varustelukilpailu. Tämä oli johtanut aseteollisuudessa ennätyksellisiin tuotantomääriin ja tuonut maanosan lähemmäksi ”ennenäkemätöntä tuhoamissotaa”. Koska pienituloisimmat maksoivat suurimman osan sodan kustannuksista, toisaalta veroina ja toisaalta sotilaina, tulisi työväenliikkeen taistella ””asepalvelusaikaa asteittain rajoittavan kansainvälisen sopimuksen puolesta”. Sen olisi puolustettava aseistariisuntaa ainoana ”tehokkaana rauhan takaajana”.

Kokeiluja ja romahdus

Rauhan aikana sodasta oli keskusteltu lähinnä teoreettisesti, mutta pian siitä tuli aikakauden polttavin poliittinen kysymys. Tositilanteeseen jouduttuaan työväenliikkeen edustajat kieltäytyivät aluksi tukemasta sotaponnistuksia missään muodossa. Wilhelm Liebknecht (1826–1900) ja August Bebel (1840–1913) tuomitsivat Bismarckin valloituspyrkimykset Ranskan ja Preussin välisessä konfliktissa vuonna 1870 (juuri ennen Pariisin kommuunia). He äänestivät sotalainoja vastaan.

Keskustelu sodasta sai toisessa internationaalissa (1889–1916) entistä enemmän painoarvoa, kun eurooppalaiset suurvallat jatkoivat imperialistista laajentumistaan. Toisen internationaalin perustavan kokouksen päätöslauselma oli asettanut rauhan ”työläisten vapautumisen ehdottomaksi edellytykseksi”.

Myöhemmin sodanvastaisen toiminnan painoarvo toisessa internationaalissa kuitenkin väheni. Suurin osa Euroopan sosiaalidemokraattisista puolueista päätyi tukemaan ensimmäistä maailmansotaa. Tämän kehityksen seuraukset olivat tuhoisat. Ajatus, ettei kapitalistien pitäisi yksin saada nauttia ”yhteiskunnallisen kehityksen tarjoamista hedelmistä” johti siihen, että työväenliike päätyi jakamaan hallitsevien luokkien laajentumispyrkimykset. Näin se hukkui nationalistisen ideologian alle. Toinen internationaali osoittautui täysin toimintakyvyttömäksi sodan edessä. Se epäonnistui puolustamaan yhtä sen päätavoitteista, rauhan säilyttämistä.

Tarmokkaimmin sotaa vastustivat Rosa Luxemburg (1871–1919) ja Vladimir Lenin (1870–1924). Luxemburg vaati, että ”sodan sotaa vastaan” tulisi olla työväestön politiikan kulmakivenä. Kirjassaan Sosialidemokratian kriisi (suom. 1973) hän väitti, että toisen internationaalin luhistumisen syy oli siinä, ettei se ollut saanut aikaiseksi ”kaikkien maiden työläisiä yhdistävää toimintaohjelmaa”.

Leninin mielestä vallankumouksellisten olisi tullut pyrkiä ”kääntämään imperialistinen sota sisällissodaksi”.

Rajanvetoa

Ensimmäinen maailmansota ei jakanut ainoastaan toista internationaalia vaan myös anarkistista liikettä. Pjotr Kropotkin (1842–1921) piti kiinni siitä, että oli ”vastustettava hyökkääjää, joka tuhoaa kaikki toiveemme vapautuksesta”. Kolmoisententen voitto Saksasta olisi pienempi paha, joka rapauttaisi saavutettuja vapauksia vähemmän kuin Saksan menestys. Enrico Malatesta (1853–1932) sen sijaan piti useampaa kuin yhtä hallitusta syypäänä sotaan. Hän julisti, ettei ”ole mahdollista tehdä eroa hyökkäys- ja puolustussotien välillä”.

Sota synnytti keskustelua myös feministisessä liikkeessä. Se tosiasia, että naisia tarvittiin sotaan lähteneiden miesten korvaajiksi useilla perinteisillä miesvaltaisilla aloilla, vahvisti sovinistista ideologiaa vasta muodostuneessa suffragettiliikkeessä. Yksi Rosa Luxemburgin ja muiden eturivin naispuolisten kommunistijohtajien tärkeimmistä saavutuksista oli hallitusten kaksinaamaisuuden paljastaminen. Kutsumalla vihollisen porteilleen ne torppasivat kaikki perustavanlaatuiset yhteiskunnalliset uudistukset. Luxemburg ja kumppanit osoittivat tuleville sukupolville, kuinka taistelu militarismia vastaan oli erottamaton osa patriarkaatin vastaista taistelua. Myöhemmin sodanvastaisuus sai keskeisen roolin Kansainvälisen naistenpäivän juhlinnassa.

Neuvostoliitto ja sota

Sitten toisen maailmansodan syttymisen ”suuri isänmaallinen sota” on ollut iso Venäjän kansallista yhtenäisyyttä pönkittävä tekijä. Kun maailma oli sodan jälkeen jakautunut kahteen blokkiin, linjasi Josif Stalin (1878–1953), että kansainvälisen kommunistisen liikkeen päätehtävä oli Neuvostoliiton turvaaminen. Tämä politiikka perustui keskeisesti kahdeksan maan muodostamaan puskuriin Itä-Euroopassa.

Vuodesta 1961 lähtien Neuvostoliitto ajoi Nikita Hruštšovin (1894–1971) johdolla uutta, ”rauhanomaisen rinnakkaiselon” politiikkaa. Tämä rakentavan yhteistyön politiikka koski vain Yhdysvaltoja, mutta ei ”reaalisosialistisia” valtioita. Jo vuonna 1956 Neuvostoliitto oli brutaalisti kukistanut Unkarin vallankumouksen. Samat tapahtumat toistuivat Tšekkoslovakiassa vuonna 1968.

Vastauksena Prahan kevään demokratiavaatimuksille Neuvostoliiton kommunistinen puolue päätti yksimielisesti lähettää paikalle puoli miljoonaa sotilasta ja tuhansia tankkeja. Leonid Brežnev (1906–1982) selitti Neuvostoliiton toimia Varsovan liiton maiden rajoitetulla suvereniteetilla. ”Kun sosialismille vihamieliset voimat yrittävät reivata jonkin sosialistimaan kehitystä kapitalismin suuntaan, on kyseessä kaikkein sosialistimaiden yhteinen ongelma”. Tässä demokratiavihamielisessä logiikassa sosialismin määritelmä sidottiin neuvostojohtajien mielivaltaan.

Puna-armeijasta tuli Moskovan ulkopolitiikan tärkein väline sen hyökättyä Afganistaniin vuonna 1979. Moskova piti oikeutenaan puuttua ”turva-alueensa” asioihin. Nämä sotilaalliset interventiot eivät ainoastaan sotineet aseistariisunnan tavoitteita vastaan, vaan asettivat sosialismin globaalisti huonoon valoon, ja heikensivät sitä. Neuvostoliittoa ryhdyttiin pitämään imperialistisena valtiona, joka käytti samankaltaisia keinoja kuin Yhdysvallat, joka oli kylmän sodan syttymisen jälkeen sekaantunut enemmän tai vähemmän peitellysti demokraattisesti valittujen hallitusten kaatamiseen yli kahdessakymmenessä maassa.

Ei sodalle

Kylmän sodan päättyminen ei vähentänyt puuttumista toisten maiden asioihin. Se ei myöskään lisännyt kansojen vapautta valita maansa hallintotapaa. Venäjän sota Ukrainassa on jälleen haastanut vasemmiston: kuinka vastata tilanteeseen, jossa jonkin maan suvereniteettia vastaan hyökätään. Venezuelan hallitus on tehnyt poliittisen virheen, kun se on epäonnistunut tuomitsemaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Sen on tulevaisuudessa vaikea uskottavasti tuomita Yhdysvaltojen mahdollisia sotilaallisia aggressioita.

Vasemmisto on historiassaan aina kannattanut kansojen itsemääräämisoikeutta.

Toisaalta liian monet vasemmistolaiset eivät ole voineet vastustaa kiusausta osallistua sodankäyntiin – suoraan tai epäsuorasti – hurraamalla uudelle union sacreelle. [vasemmiston lupaus olla vastustamatta sotaa, P.R.] Historia osoittaa, että kun edistykselliset voimat eivät vastusta sotaa, ne menettävät oleellisen osan olemassaolon oikeutuksestaan ja päätyvät nielemään suuren osan vastustajiensa ideologiasta.

Voi vastustaa sekä venäläistä että ukrainalaista nationalismia ja Naton laajentumista sortumatta poliittiseen päättämättömyyteen tai teoreettiseen monimielisyyteen. Liittoutumattomuuspolitiikan kannattajien ehdotukset olisivat nopein tapa päättää sota niin pian kuin mahdollista ja minimoida sodan uhrien lukumäärä. Diplomatia on välttämätöntä ja sen tulee perustua kahteen periaatteeseen: de-eskalaatioon ja itsenäisen Ukrainan neutraalisuuteen.

Vasemmistolle sota ei voi olla ”politiikan jatkamista” toisin keinoin, kuten Clausewitzin kuuluisa ajatus kuuluu. Todellisuudessa sota osoittaa politiikan epäonnistumisen. Jos vasemmisto haluaa päästä taas hegemoniseen asemaan ja jos se haluaa soveltaa historiansa opetuksia tämän päivän ongelmiin, sen tulee kirjoittaa lippuunsa päättäväisesti sanat: ”antimilitarismi” ja ”ei sodalle”.

[1] Tekstin on hiljattain suomentanut Jorma Mäntylä.

Alkuperäinen teksti ”The Left Has a Long, Proud Tradition of Opposing War” on julkaistu 25 kielellä, muun muassa Jacobin Magazinessa.

Marcello Musto on sosiologian professori Yorkin yliopistossa. Hänen teoksiinsa kuuluvat: Another Marx: Early Manuscripts to the International ja The Last Years of Karl Marx: An Intellectual Biography, jonka lisäksi hän on toimittanut kokoelman The Marx Revival: Key Concepts and New Interpretations.

Suomeksi hänen kirjoituksiaan on aiemmin julkaistu niin & näin -lehdessä:

https://netn.fi/fi/artikkeli/mies-paikallaan-marx-internationaalin-aikana
https://netn.fi/fi/artikkeli/paaoman-kirjoittaminen-marxin-poliittisen-taloustieteen-kritiikin-synty-ja-rakenne
https://netn.fi/fi/artikkeli/marxin-mega-paluu
Muston kirjoituksia eri kielillä löytyy osoitteesta: www.marcellomusto.org